Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTCriminal acts of money politics are regulated in Article 523 paragraph (1) to paragraph (3) Law No. 7 of 2017 concerning Elections which is divided into three categories, namely during the campaign, the period of calm and the period of voting. When noted, there are relatively similarities the elements of actus reus in paragraph (1) to paragraph (3) in the article. As for the rea method, it was formulated deliberately. Prevention of criminal acts of money politics can be done through the criminology perspective crime prevention doctrine which focuses on five theories, namely abolitionistic theory, emphasizing the driving factors of crime; a moralistic theory that emphasizes community enlightenment through moral messages; and the theory of primary, secondary and tertiary prevention. Political parties should participate in criminal liability when involved in acts of money politics by referring to the identification theory."

"ABSTRAKPT. X. merupakan perusahaan EPC (Engineering Procurement Construction)nasional yang sedang berkembang dan mempunyai visi dan misi menjadiperusahaan berkelas dunia. Dengan pelanggan yang tidak hanya dari lokal, PT. X.berusaha mendapatkan pelanggan internasional dimana para pelanggan ini rataratatelah mempunyai kebijakan memprioritaskan K3L. Dewasa ini PT. Xdihadapkan kepada permasalahan nilai kepuasan pelanggan yang semakinmenurun dari tahun ke tahun serta penerapan K3L yang masih perlu ditingkatkan.Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat faktor-faktor dengan level risikosangat tinggi yang dapat mempengaruhi melesetnya target kinerja K3L suatuproyek EPC. Penelitian ini juga membuktikan bahwa laporan kinerja K3Lmempunyai hubungan yang erat dengan nilai kepuasan pelanggan meskipunproyek tersebut telah memenuhi harapan pelanggan dalam hal on budget, onschedule dan on quality

---

ABSTRACTPT. X. is a developed national EPC (Engineering Procurement Construction)company which has a vision and mission to become a world class EPC company.With its customer not only from local, PT. X is trying to get more and moreinternational customer which averagely they have company policy to prioritizesafety more than anything. Nowadays, PT. X are having their customersatisfaction value decreasing each year and safety performance issue that needimprovement. This research proves that there are factors at a very high level ofrisk that may affect the K3L?s performance targets slipping at an EPC project .This research also proved that the K3L?s performance report has close links withthe value of customer satisfaction even though the project has met theexpectations of customers in terms of on-budget , on schedule and on quality"

"ABSTRACTMahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat kerusakan lingkungan yang terjadi? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi belum dilakukan secara maksimal karena didasari oleh tiga alasan. Pertama, terdakwa dipidana denda dengan menggunakan ancaman pidana minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, terdakwa tidak dikenai pidana tindakan tata tertib seperti perbaikan akibat tindak pidana guna memulihkan kerugian keuangan negara. Ketiga, terdakwa juga tidak dikenai pidana tambahan. Tegasnya putusan a quo belum maksimal baik dilihat dari sisi pemulihan kerugian keuangan negara, maupun dari sisi sanksi pidana denda kepada pelaku. "

"ABSTRAKDi Indonesia ada 2 putusan pengadilan terkait dengan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi yakni Putusan PT GJW dan Putusan PT CND. Dalam kedua putusan itu, kesalahan (mens rea) korporasi dinyatakan terbukti sehingga dikenai pertanggungjawaban pidana. Kajian ini difokuskan pada cara pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengurai permasalahan maka kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, dalam menentukan kesalahan korporasi, menitikberatkan pada kesalahan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, seperti direktur. Sehingga kesalahan direktur adalah juga sebagai kesalahan korporasi. Kedua, bila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi maka majelis hakim pada dua perkara korupsi tersebut telah mengadopsi teori identifikasi. Ketiga, perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh direktur sebagai pengurus dianggap sama dengan yang dilakukan oleh korporasi. Keempat, mengenai sanksi pidana pokok, dalam dua putusan a quo adalah sama yakni pidana denda. Kelima, dalam putusan PT GJW selain pidana pokok, korporasi juga masih dikenai pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Sedangkan dalam putusan PT CND tidak ada sama sekali sanksi pidana tambahan yang dikenakan kepada terdakwa. Keenam, kedua putusan tersebut, tidak memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, padahal sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara memulihkan kerugian keuangan negara adalah melalui pidana pembayaran uang pengganti."