Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tomat merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dikonsumsi masyarakat dan banyak diperdagangkan di Pasar Swalayan dan Pasar Tradisional. Kebutuhan tomat untuk konsumsi melebihi kebutuhan akan daging atau ikan. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tomat maka upaya yang dilakukan petani untuk meningkatkan hasil panennya adalah dengan menekan kerusakan buah tomat dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) secara kimiawi. Pada umumnya petani tomat mempunyai ketergantungan pada pestisida dalam pengendalian OPT. Aplikasi pestisida oleh petani meningkatkan residu pestisida pada tanaman tomat yang dapat membahayakan konsumen. Residu pestisida tersebut dapat masuk ke dalam jaringan tanaman dan melekat atau tertinggal di permukaan buah dan daun tanaman tomat. Permasalahan yang diangkatdalam penelitian ini adalah (1) apakah kadar residu pestisida pada tomat produksi petani PHT lebih rendah daripada petani Non-PHT1 (2) apakah penanganan pascapanen dapat menurunkan kadar residu pestisida pada buah tomat sebelum dijual ke pasar, (3) apakah kadar residu pestisida pada buah tomat yang dijual di Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan melampaui Batas maksimum residu (BMR) pestisida yang disyaratkan, (4) apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan dan pekerjaan konsumen dengan persepsi mereka tentang residu pestisida pada buah tomat yang dijual di Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan.Untuk menjawab pertanyaan itu, dikemukakan beberapa hipotesis sebagai berikut: (1) tingkat kadar residu pestisida pada buah tomat yang dihasilkan oleh petani PHT !ebih rendah daripada oleh petani Non-PHT, (2) kegiatan penanganan pascapanen dapat menurunkan kadar residu pestisida pada buah tomat, (3) kadar residu pestisida pada buah tomat yang dijual di Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan melampaui BMR yang disyaratkan, (4) ada hubungan antara latar belakang pendidikan dan pekerjaan konsumen dengan persepsi mereka tentang residu pestisida pada buah tomat. Penelitian ini menggunakan metode survai di Kabupaten Bandung. Pengamatan dilakukan dengan teknik pengambilan sampel secara Purposive Sampling dari bulan September sampai dengan Desember 2003. Data primer diperoleh dari hasil pengujian laboratorium dan hasil wawancara dengan responden atau menggunakan kuisioner. Analisis uji statistik untuk hasil kuisioner menggunakan Koefrsien Korelasi bersyarat (coeficient of contingency) dengan terlebih dahulu mencari Khai Kuadrad.Hasil penelitian adalah sebagai berikut1.Tingkat residu pestisida pada buah tomat yang diambil dari hasil panen PHT lebih rendah daripada yang berasal dari petani Non-PHT. Kadar Profenofos pada sistem PHT 0,1586 mg/kg, sedang Non-PHT 0,3338 mg/kg, sedang untuk Mankozeb pada PHT 0,0320 mg/kg, sedang pada Non-PHT 0,0673 mg/kg (Lembang). Kadar Profenos pada PHT 0,4288 mg/kg, sedang Non-PHT 0,9027 mg/kg. Untuk Mankozeb pada PHT 0,0305mg/kg, sedang Non-PHT 0,0643 mg/kg (Pangalengan).2.Kegiatan penanganan pascapanen mulai tomat dipetik sampai tiba di Pasar Tradisional dan Pasar Swalayan dapat menurunkan kadar residu pestisida pada buah tomat.3.Kadar residu Profenofos dan Mankozeb pada buah tomat yang dijual di Pasar masih di bawah BMR yang ditetapkan oleh FAO,4.Mayoritas responden (80%) mengetahui tentang residu pestisida . Meski demikian, hanya 23,33% responden menyatakan residu pestisida berdampak langsung pada kesehatan dan 56,67% responden mengatakan dampak buruk mengkonsumsi buah tomat yang mengandung residu pestisida bersifat jangka panjang.Berdasarkan hasil penelitian di atas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) Kadar residu pestisida pada buah tomat produksi petani PHT lebih rendah daripada dari petani Non-PHT, 2) Kegiatan penanganan pascapanen mulai buah dipetik sampai tiba di pasar dapat menurunkan kadar residu pestisida pada buah tomat. (3) Tingkat residu pestisida pada buah tomat yang dijual di pasar masih di bawah BMR, (4). ada hubungan antara Tatar belakang pendidikan dan pekerjaan konsumen dengan persepsi mereka tentang residu pestisida pada buah tomat, tetapi tingkat pendidikan konsumen yang tinggi tidak mencerminkan mereka mengetahui residu pestisida secara mendalam. Dari kesimpulan di atas maka disarankan bahwa; {1) perlu pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan untuk mencetak petani tomat yang handal dalam mengaplikasikan pestisida (2) untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat maka pemerintah perlu menetapkan BMR Profenofos dan Mankozeb untuk buah tomat (3) perlu adanya sosiafsasi kepada masyarakat luas bagaimana Cara mengurangi kadar residu pestisida pada buah tomat sebelum dikonsumsi (4) perlu penelitian lebih lanjut oleh instansiliembaga terkait dan Perguruan Tinggi untuk mendapatkan informasi residu pestisida yang aman untuk manusia dan lingkungan.

---

Tomato is one of the fruit vegetables which is consumed by many people and sold in the Supermarket and Traditional Market The human need of tomatoes for consumption is higher than meat or fish. In line with the increase of demand of tomato consumers, one of the farmers' efforts to increase yield of tomatoes is by suppressing the damage (yield loss) caused by pests and diseases through the use of chemical pesticides. Generally, tomato farmers are completely relying on the use of pesticides to control pests and diseases. The application of pesticides done by the farmers leaves residue of chemical substances on tomato fruits, which is harmful to the consumers. The pesticide residues may enter the plant cells and attach or left on the surface of tomato leaves and fruits. The problems raised in this study are: (1) whether the level of pesticide residues in tomato fruits grown by Integrated Pest Management (IPM) farmers was lower than non-IPM farmers, (2) whether fresh handling activities can reduce the pesticide residue contents in tomato fruits before to be sold to the market, (3) whether the contents of pesticide residues in tomatoes sold in traditional market and supermarket surpasses the official maximum residue limits (MRL), (4) whether the background of education and job of consumers effect their perception on the pesticide residues in tomatoes sold in traditional market and supermarket.

To get the answer of above mentioned questions, some hypothesis are drawn as follows: (1) level of pesticide residues in tomatoes harvested from IPM farmers' growing is lower than non-IPM farmers, (2) fresh handling activities can reduce the pesticide residues content in tomato fruits before to be sold to the market, (3) the pesticide residues level in tomatoes sold in traditional market and supermarket surpass the official MRL, (4) the background of education and job of consumers effect their perception on pesticide residues in tomatoes. This study was conducted using a formal survey in Bandung district from September to December 2003. Observation was made with the use of purposive sampling. The primary data were obtained from laboratory analysis and interview with the respondents or using a questionnaire. Statistical analysis for data obtained from the questionnaire was done with the use of coefficient of contingency and Chi Square.

Results of the study are as follows:

1.Level of pesticide residues in tomato samples taken from IPM farmers at harvest time was lower than non-IPM farmers. The profenofos content in 1PM system was 0.1586 mg/kg, while in non-IPM system was 0.3338. mg/kg. In addition, the mancozeb content was 0.0320 mg/kg in IPM system, and 0.0673 mg/kg in non-IPM system (Lembang sub-district). The profenos content was 0.4288 mg/kg in IPM system, while in non-IPM system was 0.9027 mg/kg. As for mancozeb, in IPM system was 0.0305, mg/kg, while in non-IPM system was 0.0643 mg/kg (Pangalengan sub-district).

2.Fresh handling activities starting from picking tomato fruits at harvest time up to the markets can reduce the pesticide residues in tomatoes.

3.The residues of profenofos and mancozeb in tomatoes sold in

traditional market and supermarket were still below MRL values

recommended by FAO.

4.Most the respondents (80%) knew about pesticide residue. However only 23,33% out of the total respondents stated that pesticide residues in tomatoes would give direct negative side effects on human health. In addition, 56,67% out of the total respondents said that negative side effect will occur in a long term.

Based on the results of study, following are some important conclusions: (1) pesticide residue contents in tomatoes harvested from 1PM farmers were lower than from non-IPM farmers, (2) fresh handling activities of tomatoes starting from harvest time up to consumers can reduce the pesticide residues in tomatoes, (3) the level of pesticide residues in tomatoes sold in market is still below MRL, (4) higher level of education background of the consumers do not reflects their profound knowledge on pesticide residues.

Some important recommendation: (1) it is needed to train continuously the tomato farmers who can apply good agriculture practices (2) the maximum residue limit (MRL) of tomatoes should be established by the government to support the food safety and health of the consumers, (3) it is disseminated continuously so that the people know how to reduce the content of pesticide residues in tomatoes, (4) it is needed to conduct research continuously by related institutions to get information of pesticide residues which is safe for human and environment."

"ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitian tentang penyiksaan yang terjadi dalam proses penyidikan. Secara khusus tesis ini menitikberatkan pada kajian terhadap penerapan Undang-Undang No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam penelitian bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Sejauh mana penyidik POLRI selama ini telah memperhatikan hak-hak asasi tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana sehubungan berlakunya UU No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, (2) Sejauh mana UU no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terdapat asas-asas anti penyiksaan seperti terdapat dalam UU No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, (3) Sejauh mana negara menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban sebagai akibat dari tindak kekerasan oleh penyidik pada proses penyidikan perkara pidana. Hasil penelitian masih dijumpai pelanggaran HAM terhadap tersangka yang terjadi dalam proses penyidikan dengan cara penyiksaan oleh penyidik POLRI, penyidik juga belum mengetahui keberadaan UU No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan. Dalam KUHAP sendiri belum mengatur akibat hukum terhadap penyiksaan yang terjadi berupa pembatalan penyidikan atau dibebaskannya terdakwa apabila dalam proses pemeriksaan terjadi penyiksaan. Dalam KUHAP telah diatur tentang lembaga Praperadilan yang mengontrol proses penyidikan akan tetapi belum mengatur tentang pemberian ganti rugi terhadap korban penyiksaan. Tanggungjawab negara terhadap pemberian ganti rugi terhadap korban penyiksaan dalam tingkat penyidikan dalam prakteknya masih sulit ditemukan. Sehingga dapat disimpulkan keberadaan UU No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan akan berlaku efektif apabila telah terdapat pembaruan dalam KUHP sebagai hukum materiil maupun dalam KUHAP sebagai hukum formil sebagai pelaksanaan di tingkat lapangan. Selain itu harus terdapat terobosan hukum dari Hakim untuk menciptakan hukum melalui yurisprudensi untuk mengatasi kekosongan hukum.(Hari Wibowo, Penyiksaan Dalam Penyidikan sebagai Awal Peradilan yang Sesat (Tinjauan terhadap Penerapan UU No 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan))"

"Seiring dengan upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Lalu Lintas melalui program unggulannya yaitu penegakkan hukum dengan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) menggunakan program (software) PC Rect dan PC Crash dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang sebagai outputnya mengacu pada peran dan fungsi polisi dalam menangani permasalahan di bidang lalu lintas sebagai salah satu sarana edukasi bagi masyarakat agar terbentuk transformasi mindset masyarakat yang memiliki budaya tertib berlalulintas. Penyidikan dibidang Lalu Lintas dengan menggunakan peralatan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia yaitu pada Pasal 272 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 5 dan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil akhir berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dari peralatan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif dimana memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analistis dan yuridis normatif. Penulis berharap tesis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun Polantas masa depan yang merupakan janji atau akuntabilitas kepada publik yang unggul dalam hal sumber daya manusia, data, program, jejaring, sarana prasarana, teknologi informasi, dan operasional yang dapat dijabarkan bahwa para petugas-petugas Polantas profesional, cerdas, bermoral, modern, patuh hukum, dan akuntabel.

---

The main idea for increasing services to the community in particular the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya, tried to develop a new scheme of traffic investigation using the latest application of 'PC Rect' and 'PC Crash' software as an output for better role and functions of Indonesian National Police to eliminate the problems, educating the community and in order to transform the mindset of the community.

The Implementation of the traffic investigation with electronic devices had legal basis in the justice system in Indonesia that is in Article 272 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation, Article 310 until Article 315 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation and Article 1 number 1 and number 4, Article 5 and Article 44 the law No. 11 Year 2008 on the Information and Electronic Transactions. The conclusion is electronic information and electronic documents from electronic devices can be used as valid evidence in Indonesian court.

This thesis research is using qualitative methods. The qualitative research focused on the general principles which qualify as the basis in shaping tendencies units within human life. The writing method used by the writer in writing is descriptive and analytical of judicial normative.

The writer hopes that this thesis can be used as reference for the future of traffic policeman who is accountable to the public , qualified human resources with data, programs, networks, infrastructure, information technology, and operations which is create the professional traffic policeman , with intelligent, moral, modern, law-abiding, and accountable."

"Penyakit diare adalah penyakit yang sangat berbahaya dan terjadi hampir di seluruh daerah geografis di dunia dan bisa menyerang seluruh kelompok usia baik laki-laki maupun perempuan. Angka kejadian diare di rumah sakit Awal Bros Bekasi terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat juga menegaskan bahwa, diare menyerang siapa saja tanpa kenal usia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran epidemiologi penyakit diare yang ada di Rumah Sakit Awal Bros Bekasi. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari dokumen rekam medis. Jumlah kasus yang diperoleh adalah seluruh kasus diare di lokasi penelitian. Analisis dilakukan secara univariat. Penelitian ini dilakukan pada Mei 2011. Dari penelitian ini didapat hasil, penderita diare di Rumah Sakit Awal Bros pada tahun 2011 berjumlah 414 orang, dengan rata-rata umur penderita adalah 26,17 tahun. Jenis kelamin laki-laki mendominasi yaitu 55,6%, dan pada kelompok umur balita, dengan lokasi tempat tinggal penderita sebagian besar bertempat tinggal di Bekasi Selatan yaitu sebanyak 50,7%. Lama rawat penderita diare di Rumah Sakit Awal Bros tergolong sebentar. Bulan Rawat yang paling banyak penderita diarenya adalah bulan April yaitu 11,1%. Sebagian Besar penderita diare di Rumah Sakit Awal Bros menempati ruang kelas III. Dengan data yang didapat peneliti, diharapkan instansi terkait dalam hal ini Rumah Sakit Awal Bros Bekasi dapat lebih mengoptimalkan pelayanan terhadap penderita penyakit diare.

---

Diarrhea is a very dangerous disease and occurs in almost all geographic regions in the world and can strike all age groups both male or female. The incidence of diarrhea in RS. Awal Bros Bekasi is quite high. It can also affirm that, diarrhea attack anyone without a known age. The purpose of this study was to determine the epidemiological picture of diarrheal disease in RS. Awal Bros Bekasi.

The method of this research is cross sectional study by using secondary data taken from the medical record documents. The number of cases obtained are all cases of diarrhea in the study site. Univariate analysis was done.

Results obtained from this study, patients with diarrhea RS. Awal Bros in 2011 amounted to 414 people, with an average age of patients was 26.17 years. Male gender dominates is 55.6%, and the toddler age group, with the location where the patient lived mostly residing in South Bekasi as many as 50.7%. Length of stay patient with diarrhea at the RS. Awal Bros briefly considered. Months of stay most patients of the diarrhea was in April, 11.1%. Mostly people with diarrhea in RS. Awal Bros Bekasi occupies classrooms III."

"Penelitian ini bertujuan mengukur kinerja Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain deskriptif Empat perspektif yang peneliti gunakan yaitu perspektif pelanggan perspektif proses bisnis internal perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dan perspektif keuangan dalam rangka mengukur kinerja Mahkamah Konstitusi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner untuk aspek pelanggan aspek proses bisnis internal dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan sedangan untuk aspek keuangan pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data sekunder.Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi adalah baik. Meskipun demikian terdapat salah satu elemen pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yang status kinerjanya cukup baik yaitu pada komponen kepuasan pegawai terutama pada aspek kepemimpinan dimana berdasarkan pengukuran menjadi salah satu sumber ketidakpuasan pegawai.Selain itu penelitian ini juga menyarankan bahwa meskipun aspek pelanggan memperoleh status baik namun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang banyak diharapkan dapat menjadi pintu terakhir penegakan hukum di Indonesia maka sudah seharus terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

---

This study aims to measure the performance of the Constitutional Court by using a Balanced Scorecard approach. This research is quantitative research using a descriptive design Four perspectives that researchers use the customer perspective the perspective of internal business processes learning and growth perspective and a financial perspective in order to measure the performance of the Constitutional Court. Data collection was conducted by questionnaire for aspects of the customer internal business processes and aspects of learning and growth while for the financial aspects of data collection is done by taking a secondary data.

The results of the research mentioned that the performance of the constitutional court is good. Nevertheless there is one of the elements on the learning and growth which has good performance on satisfaction employees components especially in the aspect of leadership which became one of discontent source by employees measurement.

In addition research is also suggest that although the aspect of customers obtains the status good but the constitutional court as judicative institutions more expected to be the last gatekeeper for law enforcement in Indonesia should continue to improve its service to the public."

"Turbin cross flow merupakan salah satu pembangkit daya alternatif yang mudah dibuat dan murah harganya. Kemampuan turbin cross flow dalam menghasilkan daya yang cukup besar dengan energi berupa aliran air menjadikannya cocok untuk digunakan di Indonesia, baik untuk di desa-desa yang belum terjamah listrik ataupun di perkotaan. Penelitian yang dilakukan terhadap turbin cross flow saat ini berkatian dengan upaya meningkatkan efisiensi turbin. Metode yang umum digunakan adalah dengan membuat casing yang menyelubungi turbin. Cara ini walaupun efektif tetapi juga cukup sulit untuk dimanufaktur sehingga menyebabkan tambahan biaya yang signifikan dalam pembuatan turbin. Alternatif lain untuk meningkatkan efisiensi turbin dan menjaganya tetap cost effective adalah dengan membuat runner tak berporos yang bertujuan untuk memaksimalkan aliran air di dalam runner.

---

Cross Flow Turbine is one of the alternative power plant that cheap and easy to build. It's ability to generate decent power from water flow energy makes it suitable to be used in Indonesia, whether it in remote areas or cities. The current research about Cross Flow Turbine is focused on increasing the efficiency of turbine. The common method to increasing turbine efficiency is done by making a case that envelope the turbine. Eventough this method is effective but it's difficult to manufacture, then increasing a significant cost in turbine production. Another alternative method to increasing turbine efficiency and keep it cost effective is done by making unshafted runner to maximize the water flow in the runner."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik satuan kerja, temuan audit, dan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap pengungkapan laporan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi berganda. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 78 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah satuan kerja pada faktor karakteristik satuan kerja serta variabel jumlah temuan dan variabel nilai penyimpangan pada faktor temuan audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Variabel total aset pada faktor karakteristik satuan kerja terbukti memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan dan variabel kualitas SDM penyusun laporan keuangan pada faktor penerapan akuntansi berbasis akrual terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

---

The aim of this research is to know The Influence Of Work Unit Characteristics, Audit Findings And Implementation Of Accrual Based Accounting On the Disclosure of Ministry Institution Financial Reports. This study uses quantitative methods such as multiple regression analysis. Samples are as much as 78 Financial Statements of Ministry Agency of the Year 2015.

The results showed that the Total Unit variables on Work Unit Characteristics factors and number of the findings and Value Deviation Variable on the Audit Findings factor does not have a significant impact on the disclosure of financial statements.

Total Assets on Work Unit Characteristics factors shown to have a significant and negative effect on the disclosure of financial statements and the quality of Human Resources of financial statement compiler on the Accrual Based Accounting Implementation Factors shown to have a significant and positive effect on the disclosure of financial statements."