Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Dalam berinteraksi antar individu diatur dalam norma agar tidak terjadi kekacauan. Agar norma tersebut dapat mengandung sanksi, maka harus dituangkan dalam hukum atau dalam suatu peraturan perundang-undangan, ini disebut dengan norma hukum. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum berarti segala kegiatan yang dilakukan berdasar pada hukum. Bila dipersempit segala kegiatan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kegiatan bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk dan terutama di Indonesia. Aktivitas bisnis tersebut juga harus didukung dalam Undang-Undang. Bisnis yang dimaksud disini adalah bisnis yang dilakukan dalam Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan di Indonesia, dikategorikan sebagai awal langkah dari bisnis. Hal ini dikarenakan kegiatan bisnis yang sah di dalam hukum harus dilakukan sesuai dengan hukum. Demikian juga dengan segala kegiatan bisnis yang ingin dilakukan dalam skala seperti Perseroan Terbatas, harus dilakukan sesuai dengan Hukum   yakni sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan di Indonesia masih memerlukan modal dasar Perseroan, walaupun telah diubah dalam Peraturan Pemerintah namun masih terdapat ketidakjelasan di dalamnya. Tidak seperti Singapura dan Vietnam, yang sudah terdapat kejelasan dalam hal kemudahan berusaha di negara nya masing-masing. Hal ini tidak menguntungkan para calon pendiri Perusahaan di Indonesia, padalah apabila semakin banyak perusahaan start up  yang berdiri maka akan semakin menguntungkan negara. Dengan begitu akan semakin banyak kegiatan ekonomi atau bisnis di dalam negara. Hal ini dapat dilakukan dengan mempermudah akses bagi calon para pendiri Perusahaan untuk mendirikan Perseroan. Kemudahan yang dimaksud adalah dalam syarat modal dasar Perseroan, supaya tidak menjadi penghalang atau batu sandungan bagi calon para pendiri Perseroan. Dengan demikian juga mungkin akan berdampak pada peringkat Indonesia di easiness of doing business ranking yang dikeluarkan oleh World Bank. Namun bukan peringkatnya yang terpenting melainkan kemudahan berusaha agar Indonesia dapat lebih sejahtera dengan banyaknya kegiatan bisnis melalui banyaknya Perusahaan yang berdiri di Indonesia. 

---

In interacting between individuals is regulated in the norm so as not to cause chaos. In order for the norms to contain sanctions, it must be stated in law or in a statutory regulation, which is called legal norms. The laws and regulations are contained in the laws and regulations. Indonesia is a legal state, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The rule of law means all activities are carried out based on law. It is narrowed down that all these activities must be based on Law. Business activities are very important for a state, including and especially in Indonesia. These business activities must also be supported in the Act. The business referred to here is business which carried out in a Limited Liability Company. The establishment of the Company in Indonesia is categorized as the initial step of the business activities. This is because legitimate business activities in the law must be carried out in accordance with the law. The establishment of the Company in Indonesia still requires the Company's authorized capital, even though it has been amended in a Government Regulation but there is still uncertainty in it. Unlike Singapore and Vietnam, there is clear in terms of easiness of business in their respective countries. This does not give benefit the prospective founders of the Company in Indonesia, even if more and more start-up companies are established, it will benefit more to the state. On that way there will be more economic or business activities within the country. This can be done by facilitating access for prospective Company founders to establish the Company. The ease in question is in terms of the Company's authorised capital, so as not to become a barrier or stumbling block for the prospective founders of the Company. Thus it might also have an impact on Indonesia's ranking in the easiness of doing business ranking issued by the World Bank. However, it is not the most important ranking but the ease of doing business so that Indonesia can be more prosperous with the many business activities through the many companies that stand in Indonesia.

 

Abstrak :
Ekspansi kegiatan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang dapat berupa investasi Iangsung (foreign direct investment), pengoperasian cabang perusahaan, pendirian anak perusahaan, atau kepemilikan surat-Surat berharga (foreign portfolio investment). Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan negara domisili di negara sumber, dalam hal ini di Indonesia, dalam konsep perpajakan, melahirkan subjek pajak baru yang dikenal sebagai permanent establishment atau bentuk usaha tetap (BUT). Bentuk usaha tetap dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki kedudukan yang khusus. Perlakuan perpajakan terhadap wajib pajak BUT agak berbeda dengan wajib pajak pada umumnya, dan hal ini juga dikaitkan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) rnengingat pengenaan pajak atas BUT berhubungan dengan yurisdiksi perpajakan internasional.

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk; (i) memaparkan ketentuan-ketentuan khusus perpajakan atas BUT, (ii) menganalisis pengenaan pajak atas BUT di Indonesia Sudah Optimal terkait dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perpajakan domestik yang berlaku, dan (iii) memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Ditjend Pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak terhadap BUT di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup data mengenai peraturan-peraturan perpajakan atas BUT dan data penerimaan pajak atas BUT, jumlah wajib pajak BUT, serta kelompok usahanya. Sementara itu data primer akan dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan khusus perpajakan atas BUT di Iapangan termasuk berbagai kompleksitas pennasalahan yang ada dan upaya-upaya yang perlu dilaksanakan oleh Ditjend Pajak untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, teriihat bahwa penerimaan pajak penghasilan atas BUT relatif fluktuatif. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan perkembangan aliran modal masuk asing ke Indonesia. Kontribusi terbesar penerimaan pajak atas BUT berasal dari kelompok usaha pertambangan migas, jasa persewaan mesin, jasa keuangan dan konstruksi.

Dari sisi pelaksanaan ketentuan perpajakan atas BUT, meskipun Undang- undang Pajak Penghasilan di Indonesia telah memberikan batasan yang cukup lengkap dan tegas mengenai kriteria BUT, pennasalahan mengenai kriteria suatu kegiatan usaha merupakan sebuah BUT masih sering muncul, sehingga lebih sering diselesaikan secara bilateral melalui perjanjian penghindaran pajak berganda. Sampai dengan Januari 2005 Indonesia telah mengadakan persetujuan penghindaran pajak berganda dengan 54 negara di dunia.

Selain itu, berdasarkan hasil kajian dari penelitian ini, pelaksanaan ketentuan-ketentuan perpajakan atas BUT di lapangan tampaknya menghadapi permasalahan yang cukup komplek terkait dengan kesulitan untuk mendeteksi BUT, sulitnya melakukan pendaftaran dan penetapan BUT secara jabatan, sulitnya melakukan pemeriksaan pajak terutama akibat belum adanya peraturan peIaksanaan yang rinci mengenai perpajakan atas BUT dan faktor Iainnya adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya petugas pajak yang ahli mengenai perpajakan internasional.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan atas BUT, maka ada saran yang dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yakni; (i) batasan terhadap kriteria bentuk usaha tetap perlu dipertegas, diperjelas, dan lebih dikembangkan terutama untuk antisipasi semakin berkembangnya aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, (ii) jumlah mitra runding dalam rangka P3B perlu segera diperluas mengingat semakin luas dan terbukanya aktifitas dan transaksi bisnis antar negara, (iii) perlu adanya peraturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pemungutan perpajakan atas BUT sebagai contoh penerbitan Surat- Edaran yang Iebih rinci, (iv) perlu diterbitkan modul khusus untuk keperluan pendaftaran dan pemeriksaan pajak atas BUT untuk menghindari adanya beda penafsiran mengenai ketentuan perpajakan atas BUT, dan (v) perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya petugas pajak, khusus terkait dengan permasalahan perpajakan internasional.

Abstrak :
Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah untuk mengetahui apakah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah konsisten dengan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Perlindungan Konsumen, lalu aspek perlindungan apa saja yang diberikan pada Nasabah dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek di Indonesia, dan untuk mengetahuiapakah POJK No. 1/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan Perantara Pedagang Efek. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode untuk melakukan penelitian ini. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini akan dimulai peneliti dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis, doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan sistem hukum, perlindungan konsumen, pasar modal, perjanjian serta menganalisis secara singkat pemberlakuannya pada pelaksanaan perlindungan konsumen Perusahaan Efek. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat pada POJK No. 1 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan OJK lainnya yang merupakan turunannya telah konsisten dengan UU Perlindungan Konsumen, kemudian aspek-aspek perlindungan konsumen dalam perdagangan efek di Indonesia yang diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013 antara lain adalah aspek Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian Internal dan Pengawasan. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa POJK No. 1/2013 secara teoritis juga telah melindungi hak-hak konsumen. ..... This study aimed to find out whether the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 1/2013 on Consumer Protection of the Financial Services Sector has been consistent with the applicable Indonesian Rule and Regulations related to Consumer Protection, then what aspects of protection are provided to the Consumer in the activities of Securities Brokerage in Indonesia, and to find out whether POJK No. 1/2013 on Consumer Protection The Financial Services Sector has protected the rights of consumers in the activities of Securities Brokerage. Researcher use a normative legal research method as a method for conducting this research. The use of this normative legal research method conducted by reviewing the provisions of positive written law, and legal doctrines related to the legal system, consumer protection, capital markets, agreements and briefly analyzing its enforcement on the implementation of consumer protection on Securities Companies. The conclusions are that the provisions contained in POJK No. 1 /2013 and other OJK regulations which constitute its derivatives have been consistent with the Consumer Protection Act, then the aspects of consumer protection in securities trading in Indonesia which regulated in POJK No. 1 /2013 are the aspect of Prevention, Countermeasure, Internal Control and Supervision. Furthermore, it can be concluded that POJK No. 1/2013 theoretically also has protected the rights of consumers.

Abstrak :
Latar Belakang: Asam lemak rantai panjang Omega-3 dan Omega-6 selain penting untuk perkembangan otak janin, diketahui juga dapat mempengaruhi kejadian preeklamsia. Derivat omega-3 seperti DHA dapat membantu stimulasi Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) yang berperan dalam angiogenesis saat implantasi trofoblas. Belum tersedianya data pengaruh asam lemak rantai panjang terhadap kejadian preeklamsia mendorong untuk dilakukannya penelitian ini. Tujuan: Mengetahui perbedaan kadar Omega-3 dan Omega-6 pada ibu hamil dengan preeklamsia dan normal Metode: Penelitian dilakukan dengan uji potong-lintang menggunakan sampel ibu hamil preeklamsia dan tidak preeklamsia yang telah dikumpulkan sebelumnya pada tahun 2018 di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan RSU Budi Kemuliaan dan RSUD Koja, kemudian dilakukan pengolahan pada Januari 2020. Hasil: Diperoleh 60 subjek penelitian dengan 30 subjek pada masing – masing kelompok. Pada kelompok preeklamsia didapatkan hasil Omega-3 lebih rendah dengan median kadar ALA 39 μmol/L dan EPA 9 μmol/L dengan perbedaan yang bermakna (p=0,01). Sedangkan kadar Omega-6 ditemukan lebih tinggi pada preeklamsia, dengan kadar LA 4726 μmol/L dan AA 558 μmol/L. Indeks omega-3 pada kelompok preeklamsia juga rendah yaitu 2%, begitu pula rasio Omega-6/Omega-3 yang tinggi (17 μmol/L) dan rasio AA/EPA 61 μmol/L. Kesimpulan: Ketidakseimbangan antara Omega-3 dan Omega-6, indeks Omega-3 rendah, rasio Omega-6/Omega-3 dan rasio AA/EPA yang tinggi didapatkan pada preeklamsia. ......Background: Omega-3 and Omega-6 long-chain fatty acids, besides being important for fetal brain development, are also known to influence the incidence of preeclampsia. Omega-3 derivatives such as DHA can help stimulate Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) which plays a role in angiogenesis during trophoblast implantation. The unavailability of data on the effect of long-chain fatty acids on the incidence of preeclampsia is encouraging this study. Objective: To determine differences in levels of Omega-3 and Omega-6 in pregnant women with preeclampsia and normal Methods: The study was carried out by cross-sectional testing using samples of preeclampsia and non-preeclampsia pregnant women that had been collected earlier in 2018 at Dr. RSUPN. Cipto Mangunkusumo and Budi Kemuliaan Hospital and Koja District General Hospital then processed in January 2020. Results: Obtained 60 research subjects with 30 subjects in each group. Results with low category were obtained in the preeclampsia group with median levels of Omega-3, ALA 39 μmol / L, EPA 9 μmol / L with significant differences (p = 0.01). While high levels of Omega-6 in preeclampsia, LA 4726 μmol / L and AA 558 μmol / L. The omega-3 index in the preeclampsia group was also low at 2%, as was the high Omega-6 / Omega-3 ratio (17 μmol / L) and the 61 μmol / L AA / EPA ratio in the preeclampsia group. Conclusion: An imbalance between Omega-3 and Omega-6, low index of Omega-3, a ratio of Omega-6 / Omega-3, and ratio of high AA / EPA is found in preeclampsia.

Abstrak :
Perubaban laban berdampak pada perubaban (peningkatan/penurunan) suhu udara permukaan. Tujuan mengetahui kondisi Iahan, pola kecenderungan suhu udara. Menganalisis kekuatan korelasi perubaban laban dengan perubaban suhu udara permukaan dan besar dampaknya di Kecamatan Cisarua. Metodenya deskriptif, persentase, grafik trendline dengan If tertinggi, analisis statistik r, dan koefisien determinasi If. Kondisi lahan Kecamatan Cisarua: bukan hutan 5398 Ha dan hutan seluas 974 Ha. Suhu rata-rata pukul 07.00 wib turu."l, suhu rata-rata pukul 13.00 wib naik, suhu rata-rata pukul 18.00 wib naik. Kuat korelasi laban hutan dengan suhu rata-rata pukul 13.00 adalah -0,535, laban bukan hutan dengan suhu rata-rata pukul13.00 adalah 0,537, laban hutan dengan suhu rata pukull8.00 wib adalah -0,793, dan lahan bukan hutan dengan suhu rata-rata pukul 18.00 wib adalah 0,785. Besar dampak perubahan lahan pada suhu rata-rata pukul 13.00 adalah 44% dan pada suhu rata-rata pukull8.00 wib adalah 81%. Kondisi lahan Kecamatan Cisarua tahun 2009: bukan hutan 5398 Ha dan hutan 974 Ha. Suhu rata-rata pukul 07.00 wib turun, suhu rata-rata pukul 13.00 wib naik, dan suhu rata-rata pukul 18.00 naik. Kekuatan korelasi lahan hutan dengan suhu rata-rata pukul 13.00 wib adalah -0,535, laban bukan hutan dengan suhu rata-rata pukul 13.00 wib adalah 0,537, laban hutan dengan suhu rata-rata pukul 18.00 wib adalah -0,793, laban bukan hutan dengan suhu rata:rata pukul 18.00 wib adalah 0,785. Besar dampak perubaban lahan pada suhu rata-rata pukul13.00 wib adalah 44% dan pada suhu rata-rata pukul18.00 wib sebesar 81%. Perlu dicermati setiap penurunan lahan hutan, penghijauan, dipertahankan dan diciptakan hutan kota, pelaksanaan permen tentang penataan ruang, perda tentang penata ruang yang ketat, dan ketat dalam pemberian IMB......The aim of this research is to learn about land condition and the trend of temperature change. It is carried out by analyzing the correlation strength between the conversion in land use and temperature change as well as its impact. The applied method is descriptive in nature using percentage, trend line graphs, statistical analysis and determination coefficient or k. The subject of this research is the area in the sub-district of Cisarua consisting of 5398 hectares of non-forest vegetation and 974 hectares of forest vegetation. The research shows that the average temperature at 07:00 am is decreasing and whilst the average temperature at 0l:00 pm is increasing and the average temperature at 06:00 pm is increasing. The correlation strength of forest vegetation with the average temperature at 01:00pm is -0.535 while the same measurement taken for non-forest vegetation shows correlation strength of 0.537. At 06:00 pm the correlation strength between forest vegetation and the average temperature is 0.793 meanwhile the correlation strength between for non-forest vegetation is 0.785. The impact of land conversion at the average temperature at 01:00pm is 44% and atthe average temperature at 01:00pm is 81%. Bearing in mind the impact caused by the decreasing forest vegetation it is advisable that the regional government of Bogor as well as the government apparatus of the sub-district of Cisarua and the entire community to be more alert on the ever decreasing area of forest vegetation and to implement a reforestation policy, to encourage the creation and maintenance of city-forest and implementing of the Minister's Decree on Spatial Planning, to push for a regional regulation on spatial management and to be stricter in releasing building permit.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas secara umum dan bentuk perlindungan khusus yang berupa Derivative Action pada Perseroan Terbatas, dan kaitannya dengan implementasi Good Corporate Governance. Kajian didasarkan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya ketentuan khusus dan peraturan pelaksana sehubungan dengan Derivative Action yang dapat diajukan oleh pemegang saham minoritas, sesuai dengan fungsinya sebagai mekanisme perlindungan pemegang saham. Didalam tesis ini penulis menjelaskan mengenai Derivative Action di Indonesia dengan contoh kasusnya dengan studi perbandingan dengan pelaksanaan Derivative Action di negara-negara penganut system hukum common law. Penulis memberikan contoh-contoh kasus Derivative Action pada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris. Studi kasus dititiberatkan pada peraturan pelaksanaan dan peraturan pendukung bagi Derivative Action, hal ini untuk mendukung penelitian Penulis mengenai hambatan-hambatan dan kurang populernya Derivative Action di Indonesia karena kurangnya peraturan pelaksanaan pada hukum acara di Indonesia. Hubungan antara pelaksanaan Derivative Action di suatu negara menjadi tolak ukur pelaksanaan Good Corporate Governance, sebagai suatu bentuk perlindungan hak-hak minoritas pemegang saham. Perlindungan pemegang saham minoritas menjadi sangat penting ketika azas-azas Good Corporate Govenance diterapakan dalam proses berjalannya Perseroan Terbatas. Hak-hak minoritas yang seringkali terabaikan yang nantinya berpengaruh pada iklim investasi global.

---

This thesis is about legal protection to minority shareholders in general and special protection in a manner of Derivative Action on Limited Liability Company and its relation to Good Corporate Governance. This research is based on Limited Liability Law Number 40 year 2007. This research is a normative research using analytical description. Result from this research is that there is a need for the ratification of special rules and regulation in regards to the implementation of Derivative Action as the tools for the protection of minority shareholder. In this thesis, writer explaining about Derivative Action in Indonesia with case sample and the comparison with the implementation of Derivative Action in other countries that using common law. Writer providing samples of Derivative Action from countries lika United States of America and England. This study case in focusing on the implementation rules and other supporting rules of Derivative Action, this in to support writer research about obstacles and the non popularity of Derivatice Action in Indonesia based on the lack of the implementation rules. The relation between implementation of Derivative Action is as the benchmark of the implementation of Good Corporate Governance, as the form of protection of minority shareholder, this become very important when Good Corporate Governance is implemented in the operation of Limited Liability Company. Minority rights which usually neglected which also will effect on global investment environment.

Abstrak :
Sebagai alat pembelian dan pertukaran yang sah uang selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman-pengalaman seseorang terhadap uang secara tidak langsung membentuk persepsi orang itu terhadap uang. Dari persepsi yang dihasilkan akan membentuk sikap tertentu terhadap uang, apakah orang tersebut menganggap uang sebagai hal yang menyenangkan atau tidak. Uang adalah sesuatu yang simbolis dan emosional dalam bentuk besaran yang berbeda-beda pada masing-masing individu (Lynn, dalam Fumham, 2000). Arti-arti simbolis itu menjadi penting, karena ada orang yang berpikir uang sebagai hal yang baik (good) atau jahat (evil). Uang merupakan salah satu motivator orang bekeija (Robbins, 1993). Orang dapat saja beketja pada perusahaan besar atau kecil maupun swasta atau negeri. Kesesuaian antara nilainilai dan tujuan orang tersebut bekerja dengan nilai-nilai dan tujuan perusahaan dinamakan komitmen organisasi. Carolina (2003) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan yang signifikan antara besarnya penghasilan dengan komitmen organisasi. Seseorang yang memiliki penghasilan yang besar akan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap perusahaannya. Besar atau kecilnya gaji seseorang sangat bergantung dari kemampuan tiap perusahaan. Untuk perusahaan negara, dalam hal ini BUMN sumber pembiayaan berasal dari perusahaan itu sendiri sama halnya dengan perusahaan swasta. BUMN sendiri mempunyai tujuan perusahaan untuk mencari keuntungan dan pelayanan masyaratkat. Prestasi pengukuran kerja di BUMN sulit disebabkan memiliki tujuan perusahaan yang bersifat ganda tersebut. Maksud dari peneitian ini adalah melihat bagaimana hubungan antara sikap terhadap uang dengan komitmen organisasi pada karyawan BUMN yang memiliki gaji yang tidak sebaik karyawan swasta pada umumnya dan bekeija dengan pengukuran prestasi keija yang sulit. Penelitian mengenai sikap terhadap uang dan komitmen organisasi dilakukan pada subyek yang beketja pada perusahaan BUMN sebanyak 54 orang. Dalam penelitian ini digunakan non probability sampling, yaitu tidak semua anggota populasi mendapat kesempatan yang sama sebagai subyek penelitian. Alat ukur yang digunakan berbentuk kuesioner. Pengukuran sikap terhadap uang dalam penelitian ini menggunakan Money Ethic Scale pada bagian Altitude Toward Money terdiri dari 58 item dan alat ukur yang digunakan untuk komitmen organisasi adalah Organizational Commitment Quesionnaire (OCQ) oleh Porter & Smith ( Mowday et al., 1982) yang memiliki jumlah item sebanyak 15 buah. Hasil dari pengolahan data yang dilakukan serta analisisnya dapatlah didapatkan, ada hubungan yang signifikan antara sikap terhadap uang, faktor behavior, faktor cognitive dengan komitmen organisasi dan tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor affective sikap terhadap uang dengan komitmen organisasi pada karyawan BUMN. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di BUMN memandang uang sebagai hal yang menyenangkan dan mereka juga memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaannya. Penambahan metode kualitatif seperti wawancara akan lebih baik untuk menghindari kelemahan metode kuesioner, dan menambah jumlah sampel agar hasil penelitian lebih maksimal dalam nilai reliabitas dan validitas sehingga gambaran hasil penelitian dapat lebih digeneralisasi.

Abstrak :
Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.
E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvement to the relevant laws and regulations.