Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hansto Ruben Gusti Oscar
"Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang atau badan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara untuk mencapai tujuan negara. Terdapat salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam masyarakat, yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. di dalam Pajak Pertambahan Nilai pajak yang diterima menjadi pajak masukan yang kemudian dikreditkan dengan pajak keluaran untuk suatu masa yang sama. Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut dalam transaksi online marketplace. oleh karena itu, setiap pengusaha dalam transaksi online marketplace yang telah memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sesuai dengan batasan minimal yang ditetapkan undang-undang wajib mengukuhkan diri sebagai PKP. Selama Pengusaha tersebut masih belum memenuhi batasan minimal untuk dikukuhkan sebagai PKP maka ia disebut sebagai pengusaha kecil. Untuk membuktikan bahwa PKP telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, PKP diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak dan diberikan kepada pembeli. dalam pembuatan faktur pajak, PKP wajib untuk mengikuti tata cara dan bentuk faktur pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prakteknya, masih banyak PKP yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membuat faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan undang- undang. Apabila dilihat dari faktur penjualan yang diberikan oleh situs online marketplace, faktur tersebut masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam pihak yang memberikan faktur pajak dan bentuk faktur penjualan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tax is a compulsory contribution to the state by a person or body collected under the Act and used to carry out state activities to achieve state goals. There is one type of tax imposed on consumption in society, namely Value Added Tax. Value Added Tax is imposed on the delivery of taxable goods and/or taxable services carried out by Taxable Entrepreneurs. in Value Added Tax the tax received becomes input tax which is then credited with the output tax for the same period. Value Added Tax can be collected in online marketplace transactions. Therefore, every entrepreneur in an online marketplace transaction that has gross circulation and/or gross receipts in accordance with the minimum limit stipulated by the law must establish itself as a PKP. As long as the Entrepreneur still does not meet the minimum limit to be confirmed as PKP, he is referred to as a small businessman. To prove that the PKP has collected Value Added Tax, PKP is required to make a Tax Invoice and is given to the buyer. in making tax invoices, PKP is obliged to follow the procedures and forms of tax invoices regulated in legislation. But in practice, there are still many PKPs that have not carried out their obligations to make tax invoices in accordance with the provisions of the law. When viewed from the sales invoice provided by the online marketplace site, the invoice still does not meet the statutory provisions. This can be seen in those who provide tax invoices and sales invoices that are not in accordance with the provisions of the Regulation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hansto Ruben Gusti Oscar
"Penelitan ini membahas tentang pengaturan perlindungan konsumen pada transaksi apartemen yang dilakukan oleh WNI dalam Perkawinan Campuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen pasangan perkawinan campuran. Dengan teknik pengumpulan data berbasis studi kepustakaan dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa norma hukum positif, khususnya hukum agraria, perkawinan, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak-hak konsumen WNI dalam perkawinan campuran, penerapan peraturan hukum terkait transaksi apartemen, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam konteks tersebut. bahwa tanpa adanya perjanjian pranikah, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga WNI dalam perkawinan campuran dapat kehilangan hak atas properti yang berada di atas tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini menimbulkan konflik dengan peraturan agraria yang melarang WNA memiliki tanah atau bangunan di atas tanah HGB. Selain itu, pengembang sering kali gagal memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai status legalitas tanah dan properti, yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pengembang, kewajiban memberikan informasi yang transparan, serta edukasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban hukum dalam transaksi apartemen. Pengembang juga wajib untuk memperhatikan lebih seksama calon pembeli, guna mencegah sengketa hukum di masa mendatang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi apartemen memerlukan sinergi antara regulasi yang tepat sasaran, pengawasan yang ketat, dan edukasi konsumen yang berkelanjutan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan di sektor properti.

This study examines the regulation of consumer protection in apartment transactions conducted by Indonesian citizens (WNI) in mixed marriages. Using a doctrinal legal approach, the research analyzes consumer protection in apartment transactions involving mixed-marriage couples. Employing data collection techniques based on literature studies and qualitative descriptive analysis, this study highlights the challenges posed by positive legal norms, particularly agrarian, marital, and consumer protection laws. The research aims to analyze the regulation of WNI consumer rights in mixed marriages, the application of legal provisions related to apartment transactions, and the legal protection afforded to consumers in this context. Without a prenuptial agreement, assets acquired during marriage are considered joint property, potentially causing WNI to lose rights over properties built on land with a Right to Build (Hak Guna Bangunan, HGB) status. This conflicts with agrarian regulations prohibiting foreign nationals (WNA) from owning land or buildings on HGB land. Additionally, developers often fail to provide complete and transparent information about the legal status of land and property, leading to consumer losses. To address these issues, stronger regulations, enhanced oversight of developers, mandatory provision of transparent information, and consumer education on legal rights and obligations are required. Developers must also pay closer attention to prospective buyers to prevent future legal disputes. This study concludes that consumer protection in apartment transactions requires synergy between targeted regulations, strict oversight, and continuous consumer education to create fair and transparent transactions in the property sector."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library