Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pengecualian dalam Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 khususnya atas layanan kesehatan bagi gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Penggunaan Narkotika/Alkohol dan Perilaku menyakiti diri sendiri serta akibat hobi dengan resiko tinggi. Inkonsistensi dan Perluasan Makna yang ada pada Peraturan Presiden dapat berdampak terjadinya ketidakpastian hukum, kecemburuan sosial serta ketidakadilan pada beberapa anggota masyarakat dan hal ini sangat bertentangan dengan Amanat UUD 1945 khususnya pada pasal Hak atas Kesehatan yang berlaku sama bagi seluruh Rakyat Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan harmonisasi ulang/kajian mendalam dan revisi pada Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016. ......This thesis discusses the exception in Presidential Regulation No. 19 in 2016, especially on health coverage for health problems caused by the use of Narcotic/Alcohol and self destructive behaviour and as a result of high-risk hobby. Inconsistency and Expansion connotation on Presidential Regulation could affect the occurrence of legal uncertainty, social stigma/discrimination and injustice on some members of the public and this is contrary to the Mandate of Indonesian Constitution in particular on the Right of Health article that applies equally to all Indonesian citizens. This research is a qualitative descriptive form analitif. The results of this study suggest that the necessary harmonization re / indepth review and revision of Presidential Regulation No. 19/2016."

"Skripsi ini membahas mengenai profesi konselor adiksi dalam perannya sebagai ahli yang memberikan keterangan di dalam acara pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika. Penerapan pidana rehabilitasi narkotika bagi pecandu membutuhkan alat bukti keterangan ahli mengingat ada proses penilaian yang seharusnya dilakukan oleh tim ahli dan adanya rekomendasi ahli terhadap Majelis Hakim. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analitif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan revisi dalam tahap peraturan pelaksana Undang-undang untuk mengatur lebih jelas dan terperinci mengenai profesi konselor adiksi; penguatan organisasi profesi yang dituangkan ke dalam peraturan pelaksana; serta penjelasan mengenai kompetensi konselor adiksi. ......This thesis discusses the professional addiction counselor in his role as an expert which give an information at criminal procedure in cases of drug abuse. Application of criminal rehabilitation for drug addicts need the expert evidence was given that the assessment process should be carried out by a team of experts and the expert recommendations of the Panel of Judges. This research is a qualitative descriptive form analitif. The results of this study suggest that it is necessary to revise the regulations implementing phase Legislation to set more clear and detailed information about professional addiction counselor; strengthening professional organizations that poured into the implementing regulations, as well as an explanation of the addiction counselor competencies."