Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Melanosis coli is a brownish discoloration of the colonic mucosa caused by the accumulation of pigment in macrophages of the lamina propria. We reported a 62 years old woman with prolonged constipation since 10 years ago. She underwent haemorhoidectomy when 17 years old. Since 4 years ago she regularly comsumted herbal laxative. On 27 january 2015 underwent colonoscopy at Sardjito hospital Yogyakarta. Colonoscopic examination revealed Melanosis coli.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menilai hubungan profil lipid dengan perilaku gizi, pola makan, asupan nutrisi, gaya hidup, Indeks Massa Tubuh (IMT), Rasio Lpe-Lpa, penggunaan obat, dan faktor diabetes mellitus. Studi kros-seksional, ini melibatkan populasi pilot perusahaan penerbangan PT X Jakarta, yang sedang menjalani Uji Kesehtan Periodik antara tgl. 21 Mai, 2001 sampai dengan 21 Juni, 2001. Data yang berhasil dikumpuikan meliputi, fraksi lipid serum, asupan nutrisi, perilaku gizi, pola makan, gaya hidup, IMT, Rasio Lpe-Lpa, penggunaan beta blocker, diuretika thiazide, dan faktor diabetes mellitus. Hasil : Rata-rata kadar kolesterol total 232.83 + 35.7 mg/dL, kolesterol HDL 39.7 + 2.2. kolesterol LDL 177.4 + 33.8, dan kadar trigliserida 162.8 + 68.3 mg/dL. Prevalensi hiperkolesterolemia 39.6 %, hiperkolesterolemia LDL 67.7 %, prevalensi dislipidemia 71,9 %. Rata-rata asupan energi total 1752.5 k.kal (614.5-3575.5), asupan protein 66.1 (9.90-132.8) gr, asupan lemak 632 (7.40-115.3) gr, sedangkan rata-rata asupan karbohidrat, SAFA, MUFA, PUFA, kolesterol dan serat, masing-masing: 2463 (853-545.3) gr, 30.7 (2.6-61,9) gr, 13.5 (1.40-28.6)gr, 7.2 (1-30.3) gr, 245 (0-1594.0) mg, dan 13 (3-66) gr. Subjek memiliki rata-rata IMT 25.5 + 2.7, rasio Lpe-Lpa 0.95 + 0.03. Prevalensi kegemukan 56.3 %, obesitas sentral 38.5 %. Sebagian besar subjek penelitian yaitu sebesar 59.4%, tidak teratur melakukan kegiatan olah-raga, perilaku gizi baik 5.2 % sedangkan perilaku gizi kurang sebesar 41.7%, dan pola makan baik hanya 3.1 %. Dijumpai hubungan bermakna antara rasio Lpe-Lpa dengan kolesterol total dengan p=0.0003, Berdasarkan analisis regresi logistik rasio Lpe-Lpa mempunyai hubungan paling kuat dengan kolesterol total, kolesterol LDL, dan dislipidemia. Kesimpulan : Asupan energi masih dibawah RDA, asupan SAFA tergolong kriteria lebih sebesar 55.2%, asupan serat tergolong rendah 83.3%, aktivitas kurang 63.6%. Terjadi keseimbangan energi positive, terlihat dari persentase kegemukan 56.3%, dan obesitas central 38.5%.

---

Lipid Profile Among P.T. X Civil Aviation Pilots and The Related Behavioral FactorsThe objective of study to assets the relationship between lipid profile and the nutrition behavior, nutrition intake, body mass index (BM), Waist-Hip circumference Ratio (WHR), life style, dietary pattern, flying stress, beta blacker and thiazide diuretic medication, and diabetes mellitus. This cross sectional study concerning population of PT X air line pilot's were being performed the periodically medical examination, between May 21, 2001 until June 21, 2001. The data had been collected from the level of lipid cerurn, nutrition intake, nutrition behavior, dietary pattern, BMI, WHR, beta blacker and thiazide diuretic medication, diabetes mellitus, flying stress, and life style including of physical activity, smocking and alcohol consumption habits. Results : The mean total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol and tryglycerides were 232.8 + 35.7 mg/dL, 177.4 + 33.8 mg/dL, 39.7 + 2.2 mg/dL, and 162.8 + 68.3 mg/dL. The prevalence of hypercholesterolemia 39.6%, LDL hypercholesterolemia 67.7 %, and dislipidemia 71.9 %. The median of total energy 1752 kcal, (614.3-575.5), protein intake 66.1 gr (9.90-132.8), the mean carbohydrate intake, fat, SAFA, MUFA, PUFA, cholesterol were 246.7gr (85.7-545.3), 63.2 gr (7.4-115.3), 30.7gr (2.6-61.9), 13.5 gr (1.40-28.6), 7.2gr (1-30.3), and 245 mg (0-1594.0), the mean fiber intake 13 gr (3-66). The mean of BMI and AHR are: 25.5 + 2.7 and 0.95 + 0.03, the prevalence of overweight and obesity 56.3 %, central obesity 38.5 %. Most of the subject had low activity (59.4 %), good nutrition behavior 5.2 % while the less nutrition behavior as many 41.7 %, and good dietary pattern is just 3.1 %. There was significant relationship between WHR and the level of total cholesterol (p O.0003), and based on logistic regression analysis, WHR had strong relationship to total cholesterol, LDL cholesterol, and dislipidemia. Conclusion : Energy intake were lower compared to RDA, the high SAFA intake 55.2 %, low fiber intake 83.3 %, low activity 63.6 %, and there were positive energy balance exess, and contribute 56.3% obesity and overweight, and 38.5 % central obesity.

Abstrak :
Komunikasi tanpa kabel pada masa depan akan menuju pada penyatuan beberapa jenis trafik yang berbeda seperti suara, data, gambar dan kompresi video. Untuk mendukung pelayanan ini, jaringan yang tersedia harus memiliki kemampuan dalam meyediakan berbagai macam kebutuhan termasuk rate dan QoS yang berbeda. Berbagai macam cara untuk mengontrol QoS pada sistem CDMA antara lain dengan menentukan nilai daya yang dikirim, processing gain dan jumlah kode yang digunakan. Penggunaan processing gain dan daya yang dikirim memberikan pengaruh yang besar pada unjuk kerja sistem CDMA Optimasi processing gain akan meningkatkan rentang kapasitas dan QoS, termasuk error rate yang rendah, throughput yang besar dan delay yang kecil. Dalam sistem kelas jamak menggunakan kode jamak, user data akan mendapatkan rate yang sama seperti user suara, sehingga level daya yang digunakan kedua jenis user tersebut sama. Hal ini akan mengoptimalkan unjuk kerja sistem. Tesis ini menganalisa perumusan matematis dari kapasitas multiclass CDMA dengan multicode. Dengan penggunaan multicode diharapkan unjuk kerja sistem akan meningkat.

---

Future services for wireless communication will lead to integrity of several different types of traffics such as voice, data, image and video compressing. To support these services, the available network must have the ability in providing various needs including different rate and QoS. Some ways to control the QoS in the CDMA system are choosing certain value of transmitted power, processing gain and number of codes. The use of processing gain and transmitted power give a great influence to the performance of CDMA system. Optimizing the processing gain will increase the range of capacity and also the QoS, including low error rate, large throughput and small delay. In a multiclass system using multicode, data users will have the same rate as voice users leading to the same level power used by both users. This will optimize the system. This thesis will further discuss mathematics derivation of cellular CDMA capacity for multiclass using multicode scheme. Using multicode, system performance will hopefully increase.

Abstrak :
Hutan di Indonesia memiliki nilai ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya bagi negara dan khususnya bagi masyarakat setempat. Jika berbagai peranan itu tidak seimbang, yang satu lebih ditekankan daripada yang lainnya, maka keberlanjutan hutan akan semakin terancam. Hal ini terlihat selama 25 tahun terakhir ini, eksploitasi sumberdaya dan tekanan pembangunan mempunyai pengaruh pada hutan. Dalam buku Agenda 21 Indonesia disebutkan bahwa faktor-faktor yang menekan kerusakan hutan Indonesia, adalah: a) pertumbuhan penduduk dan penyebarannya yang tidak merata, b) konversi hutan untuk pengembangan perkebunan dan pertambangan, c) pengabaian atau ketidaktahuan mengenai pemilikan lahan secara tradisional (adat) dan peranan hak adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam, d) program transmigrasi, e) pencemaran industri dan pertanian pada hutan lahan basah, f) degradasi hutan bakau yang disebabkan oleh konversi menjadi tambak, g) pemungutan spesies hutan secara berlebihan dan h) introduksi spesies eksotik (UNDP & KMNLH, 1997). World Resources Institute (WRI) menempatkan masalah kerusakan hutan tropis akibat penggundulan hutan sebagai masalah lingkungan utama Indonesia (Yakin, 1997). Eksploitasi hutan yang selama ini dilakukan secara berlebihan melalui sistem hak pengusahaan hutan (HPH) dan konversi hutan untuk pengembangan pertanian, khususnya perkebunan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Kerusakan hutan juga terjadi di hutan konservasi dan hutan lindung. Data yang ada memperlihatkan bahwa hutan yang mengalami rusak berat akibat sistem HPH sampai Juni 1998 seluas 16,57 juta ha (Kartodihardjo & Supriono, 1999). Luas hutan konservasi dan bekas tebangannya yang rusak serta perlu direhabilitasi sekitar 13,7 juta ha, sedangkan lahan kritis mencapai 22 juta hektar (KMM Kehutanan, 2000). Djajadiningrat (dalam UNDP & KMNLH, 1997) menyatakan bahwa 12 juta ha hutan konversi telah diubah menjadi lahan pertanian, dan 4,8 juta ha untuk kegiatan pertambangan, sedangkan hutan konversi yang tersisa hanya 13,2 juta ha. Tingkat kerusakan hutan yang tinggi mengakibatkan menurunnya daya kemampuan hutan untuk menjalankan fungsi ekologisnya sehingga dapat menimbulkan dampak pada lingkungan yang serius seperti perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, ketersediaan sumberdaya air dan erosi tanah. Faktor-faktor yang menekan proses kerusakan hutan Indonesia, diantaranya konversi hutan untuk pengembangan perkebunan. Cara yang paling sering ditempuh oleh pengusaha untuk memenuhi kebutuhan lahan perkebunan kelapa sawit adalah melakukan konversi kawasan hutan, karena mekanisme untuk mendapatkannya relatif mudah dan memperoleh keuntungan dari kayu hasil tebangan. Hampir semua pertanaman kelapa sawit yang ada sekarang adalah areal pertanaman baru berasal dari areal hutan produksi yang dikonversi (Kartodihardjo, 1999). Namun dalam pelaksanaan kebijakan pelepasan kawasan hutan, temyata para pengusaha perkebunan besar yang mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk penyediaan perkebunan besar kelapa sawit banyak yang tidak memanfaatkan lahan secara optimal dan bahkan lahan tersebut ditelantarkan. Data dari Dephutbun (1999) memperlihatkan banyaknya permohonan yang telah mendapatkan SIC pelepasan kawasan hutan dan izin prinsip pelepasan kawasan hutan, ternyata tidak/belum dimanfaatkan/tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sampai Maret 1998 disebutkan SK pelepasan kawasan hutan seluas 4.012.946 ha (454 perusahaan), izin prinsip pelepasan kawasan hutan seluas 3.999.654 ha (245 perusahaan) dan realisasi penanaman temyata hanya seluas 1.751.319 ha. Banyak pengusaha yang telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan namun tidak memiliki HGU. Terdapat 91 perusahaan perkebunan besar swasta nasional (PBSN) di wilayah 14 propinsi yang tidak memiliki HGU padahal pengurusannya sudah melewati batas waktu. Lahan yang tidak memiliki HGU namun telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan luasnya mencapai 661.345,5 ha. Bahkan terdapat perusahaan yang telah mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sejak tahun 1987, atau telah 12 tahun tidak memiliki HGU. Penelitian ini didasarkan atas pertanyaan penelitian, a) mengapa dalam penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perluasan perkebunan besar kelapa sawit terjadi praktek penyimpangan?, b) mengapa penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan besar kelapa sawit berdampak pada peningkatan penggundulan hutan di Indonesia? dan c) bagaimana seharusnya arah perbaikan penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan besar kelapa sawit agar tidak terjadi praktek penyimpangan dan peningkatan penggundulan hutan di Indonesia? Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh informasi jawaban tentang berbagai hal yang telah diungkapkan dalam pertanyaan penelitian. Hipotesis penelitian adalah "praktek penyimpangan dalam penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan yang berdampak pada meningkatnya kerusakan lingkungan di Indonesia". Penelitian ini termasuk penelitian terapan, karena mengkaji penerapan kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui proses : a) studi kepustakaan dengan cara penelusuran atau eksplorasi data-data baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif dan b) wawancara dan diskusi mendalam melalui serangkaian wawancara dan diskusi dengan berbagai narasumber yang memahami isi masalah penelitian yang dianalisis, baik narasumber dari kalangan perguruan tinggi, birokrasi maupun LSM yang memiliki perhatian pada masalah lingkungan. Pembahasan hasil penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap sebagai berikut :a) pemaparan data hasil penelitian. b) data hasil penelitian selanjutnya dianalisis dan dilakukan penarikan kesimpulan. dengan menekankan pada pendekatan empiris yang menjelaskan sebab dan akibat dari kebijakan, dan pendekatan evaluatif yang menekankan konsistensi antara nilai-nilai kebijakan dan penerapannya dan c) pembahasan hasil penarikan kesimpulan agar dapat diketahui secara jelas akar masalah kebijakan dan melalui pendekatan normatif diusulkan arah perbaikan kebijakan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan telah dapat mendorong para pengusaha untuk melakukan pengembangan perkebunan besar kelapa sawit. Namun dalam penerapan kebijakan tersebut terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan pengusaha. Kawasan hutan yang telah mendapatkan izin pelepasan ternyata tidak direalisasikan dengan persiapan usaha dan penanaman kelapa sawit sehingga lahan tersebut terlantar. Praktek penyimpangan penerapan kebijakan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan atau distorsi antara nilai-nilai yang ada dalam rumusan kebijakan dengan penerapan kebijakan tersebut. Nilai-nilai kebijakan menyebutkan bahwa pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar tidak diperbolehkan merusak dan menganggu lingkungan hidup, dan kelestarian hutan, memperhatikan usaha konservasi tanah dan air, memperhatikan asas konservasi lahan dan lingkungan hidup, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur pelaksanaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar, khususnya kelapa sawit. Praktek penyimpangan penerapan kebijakan tersebut, berdampak pada peningkatan kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan. Faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penerapan kebijakan secara baik, disebabkan oleh sulitnya mendapatkan informasi yang cukup terutama penerapan kebijakan di lapangan, terdapat berbagai kepentingan yang berbeda atas konversi hutan untuk perkebunan besar khususnya antara kepentingan pemerintah, pengusaha dan rakyat, dan birokrasi publik yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan masih terlalu kuat sedangkan posisi tawar masyarakat masih lemah. Selain hal tersebut, kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan harus memiliki daya penegakan agar dapat diterapkan secara tegas dan dipersempit ruang bagi terjadinya perilaku penyimpangan kebijakan. Akibat terjadinya banyak praktek penyimpangan dalam penerapan kebijakan, maka Manteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Edaran Nomor 603 /Menhutbun-VIII/2000 tanggal 22 Mei 2000 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati di seluruh Indonesia mengintruksikan agar untuk sementara para kepala daerah tidak menerbitkan rekomendasi pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk tujuan usaha perkebunan. Dengan surat edaran itu, maka tidak ada lagi permohonan baru konversi hutan alam untuk perkebunan yang dikabulkan atau direkomendasi. Kebutuhan lahan hutan untuk pengembangan perkebunan mengakibatkan konversi hutan menjadi lahan non hutan berjalan cepat. Namun proses konversi hutan yang dilakukan tidak didasarkan akan kaidah ekologi, ekonomi dan sosial secara seimbang, sehingga dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi dan sosial. Pengelolaan sumberdaya hutan menyangkut kehidupan rakyat Indonesia dan mengingat nilai penting dari sumberdaya hutan dari segi ekonomi, sosial dan ekologi maka saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah kebijakan yang mengatur sektor ini harus memperhatikan aspek transparansi, pendekatan bawah-atas, dan partisipasi politik semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kebijakan yang akan diambil dapat memenuhi nilai bagi kebaikan publik, nilai bagi kelestarian lingkungan dan menghargai hak setiap orang untuk mendapatkan manfaat atas sumberdaya hutan. Saran lain dari hasil penelitian ini, jika pelaksanaan konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit justru memperluas kerusakan hutan alam akibat praktek penyimpangan kebijakan oleh pengusaha, maka pemerintah perlu melakukan perubahan status tata guna hutan. Hutan yang berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dirubah menjadi hutan tetap yang tidak dapat dikonversi untuk keperluan lain. ......The Impact Of Forest Conversion Policy Implementation On Environmental Degradation (Case Study in Forest Conversion for Oil Palm Plantation)Forest in Indonesia has a number of functions: economic, social, environmental and cultural, particularly for the local community. Without balance and equilibrium between the functions, sustainability of the forest will be in danger. It can be shown that in the last 25 years pressure of resources exploitation and development pressure are having influences to the forest. Some factors influencing forest destruction in Indonesia are: a) population growth and the distribution is scatter, b) forest conversion for plantation and mining, c) ignorance or no found out about traditionally land ownership and traditional right to use natural resources, d) transmigration program, e) industrial and agricultural pollution in wetland forest, f) mangrove forest degradation caused by conversion to fishponds, g) species harvested excessively, h) introduction of exotic species. The World Resources Institute (WRI) has placed tropical forest destruction by deforestation as one of Indonesian main environmental problems (Yakin, 1997). Excessive forest exploitation made possible by the right to a forest concession (HPH) and forest conversion for agriculture especially plantation, have resulted in severe forest destruction. Moreover, the destruction happened to conservation and preservation forest. Data shows, wide of forest area severely damaged by HPH until June 1998 was 16, 57 million ha. (Kartodihardjo & Supriono, 1999). Conservation forest and its destroyed deforested land that need rehabilitation reached 13,7 million ha and critical lands amounts to 22 million (KMM Kehutanan, 2000). Djajadiningrat (in UNDP and KMNLH, 1997) said that 12 million ha of conversion forest were turned into agriculture areas and 4,8 million ha into mining and leaving only over 13, 2 million ha. High rate of forest destruction decrease forest ability to play its ecological function causing serious impact, to the environment such as climate change, decreasing biodiversity, water supply and soil erosion. Much factors intensity Indonesia's forest destruction, such as forest conversion to develop plantation. Methods mostly practiced to get the area for oil palm plantation was changing forest area, since its easy mechanism and the profit from the log. Almost all of oil palm plantations found at present were new plantation by changing allocated production forest (Kartodihardjo, 1992). In realization, many plantation estates who applied for forest area clearing did not use the area optimally and even just left the area. Data from Department of Forestry and Plantation (1999) showed that many applicants, who have obtained license for forest clearing and permission for opening the forest area, did not use the area rightly. Until March 1998 there were license for opening the forest for 4.012.946 ha (454 companies). Permission for clearing of forest area covered 3.999.654 ha (245 companies) and realization of plantation only 1.751.319 ha. There are many entrepreneurs who have already had the license didn't have HGU . There are 91 national private plantation companies (PBSN) in 14 provinces don't have HGU. Areas that did not have HGU but have already had the license for plantation are 661.345,5 ha. There are also companies that have had the license since 1987 but they do not have HGU. This research is based on three questions: a) why there were many deviations in implementing the conversion of forest areas for oil palm plantations? , b) why implementation of the policy have impacts to deforestation?, c) how to improve implementation of the policy ? Result obtained from this research to is expected to answer mentioned questions. The hypothesis is "deviation in implementation policy of clearing forest areas has impacts on the increase of environmental degradation". Data were collected directly and indirectly through: a) literature study to obtain qualitative and quantitative data, b) interview and discussion with many resource persons from universities, government, and non-government organizations (NGO) interested in environmental issues. The discussions were conducted in steps such as: a) data expose, b) data analyses and draw conclusion through empiric approach to explain relations between cause and effect of the rule and evaluative approach stressing consistency value of the rule and the implementation, c) conclusion discussion to get the root of problem and through the normative approach to give the way to solve the policy problem. Based on results obtained, it can be concluded that policy of conversion forest areas for plantation have motivated entrepreneurs to develop oil palm plantations. However, a number of deviations were practiced by the entrepreneurs. Forest areas that have already had the licenses did not make work preparations and oil palm planted and at the end, the area is neglected. Divert implementation showed there were unbalance or distortion between the exist value in the policy with implementation of the policy it self The values of the policy said that releasing forest area for big plantation not allowed damaging or disturb the environment and forest continuing, pay attention on land and water conservation, pay attention to the Principe of land conservation and the environment and other rules that manage the releasing implementation for big plantation especially oil palm. Factors that made difficulties to policy enforcement are difficult to enforce in the field. There are different interests on forest conversion for big plantation, government, entrepreneurs and community interests and public bureaucracy. Bureaucracy who has authority in decision making is too strong and the other hand, community bargaining is very weak. Beside that, the policy to open the forest area for plantation has to have enforcement to apply firmly and. make small changes for policy deviates. Because of many deviations on policy implementation, The ministry of Forestry and Plantation through Surat Edaran Nomor 603IMenhutbun-VIIT12000, May 22, 2000, that purposed to governor and head of regency, instruct them not to make new recommendation for forest opening for plantation. With that letter, no more application can get recommendation. The requirement of forest areas for plantation development caused alteration forest areas became no forest areas run faster. Unfortunately, the conversion wasn't implemented as balance based on ecology, economic and social principles, so after that gave impacts like environmental degradation, and financial and social loss. Management of forest resources is related to Indonesian society livelihood. Upon thinking of the important value of forest resources, economic, social, and ecology, and based on this research, it's suggested that policy which is managing this sector has to make considering transparantion and bottom-up approach aspects, also political participation whole stakeholders involved. Thus, the policy can meet values for goodness of society, environmental conservation, and gives respect for everyone rights to get benefit of forest resources. Other suggestion is, if the implementations of forest conversion for oil palm plantation extend the natural forest degradation, government should change the management of forest utilization. Forest which is in forest production area can be converting but cannot be other use.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian tentang Analisis Administrasi Perpajakan Atas Pajak-Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pelaksanaan administrasi perpajakan dilihat dari aspek tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bertanggung jawab, aspek sumber daya manusia, serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.

Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis administrasi perpajakan atas Pajak-Pajak Daerah, mempergunakan metode studi kasus (case study) yang bersifat deskriptif, dengan mempergunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan sebagian besar data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor belum berjalan sebagaimana diharapkan, seperti dapat dilihat dari hasil analisis sebagai berikut : 1. Tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, kurangnya koordinasi antar Seksi-seksi, serta masih terdapat unit-unit yang pengaturannya belum jelas. 2. Kuantitas dan kualitas personil yang ada masih dirasakan kurang. Secara kuantitas kekurangan personil adalah sebanyak 11 orang. Secara kualitas kekurangan personil adalah yang berbasis pendidikan formal akuntansi dan pajak serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah. 3. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.

Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor : 1. Membuat penjabaran tugas masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, meningkatkan koordinasi antar Seksi-seksi, serta membuat pengaturan yang jelas atas kewenangan Unit Penyuluhan dan Cabang Dinas. 2. Mengusahakan penambahan personil secara bertahap untuk menutupi kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas personil yang ada dengan mengikutsertakan pada pendidikan formal akuntansi dan pajak, serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah. 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan Pajak Daerah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.

---

Abstrak :
Masalah seksualitas adalah masalah kontroversial dalam media. Seiring dengan pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, talkshow yang menampilkan tema seksualitas dapat dilihat di layar televisi akhir-akhir ini. Hal ini semacam privilege televisi sebagai bentuk media massa, karena dapat menayangkan tema seksual dalam sebuah masyarakat dengan konteks budaya yang sering dipercaya sebagai "sensitif' untuk hal-hal seperti itu. Penelitian ini berangkat dari keingintahuan penulis untuk mengetahui bagaimana konstruksi seksualitas dalam media televisi. Tujuan penelitian ini antara lain untuk melihat bagaimana kemasan seksualitas dalam talkshow di televisi, batasan-batasan yang mengatur bentuk penampilan isu seksualitas tersebut, dan aspek-aspek sosial budaya yang mempengaruhi wacana seksualitas dalam talkshow televisi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan hanya meneliti realitas simbolik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode semiotik dan bersifat kualitatif, Penelitian ini meneliti bagaimana "Kontak Harmoni Hemaviton" (RCTI), "Tirai" (Anteve), dan "Love and Life" (Metro TV) mengkonstruksi seksualitas. Selain itu, digunakan analisis intertekstualitas untuk mengetahui apakah pola penggambaran seksualitas dalam televisi adalah pola pengungkapan yang umum terjadi di media. Data yang dianalisis diambil dari rekaman video masing-masing talkshow pada bulan Juni 2001. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam dengan produser, studi literatur dan pelacakan sejarah untuk melihat bagaimana aspek sosial budaya ikut mempengaruhi wacana seksualitas. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa ketiga talkshow tersebut mengkonstruksi seksualitas secara berbeda "Tirai" mengemas masalah seksualitas sebagai masalah medis, yang menunjukkan bahwa bahasa, istilah mengacu pada istilah dan bahasa yang ilmiah dan medis. Sementara "Kontak Harmoni Hemaviton" menampilkan sesksualitas sebagai sesuatu yang menghibur, sehingga segala hal dibahasakan secara menghibur. "Love and Life" berada diantara keduanya, menggabungkan unsur medis dan hiburan. Walaupun pengkonstruksian seksualitas oleh masing-masing talkshow tersebut berbeda, namun ketiganya sama-sama mempunyai strategi bagaimana menampilkan seksualitas agar tayangan tidak berkesan vulgar dan mengarah ke pornografi. Disini, ada negosiasi antara tiga pihak yang berkepentingan terhadap talkshow, yakni pihak pengelola atau professional pembuat program, pihak pemilik atau stasiun televisi dan pihak masyarakat. Talkshow kemudian dikemas sebagai acara yang mendidik, menghibur, laku dijual, tapi juga tidak mengabaikan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Dari analisis intertekstual dapat dilihat bahwa penggambaran seksualitas di televisi tersebut berbeda dengan penggambaran seksualitas di media cetak. Seksualitas dalam talkshow di televisi digambarkan sebagai perekat harmoni, aktivitas yang selayaknya dilakukan setelah pernikahan dan didekati bukan semata fungsinya untuk rekreatif. Sebaliknya, di Pos Kota sasaran tanya jawab seksologi bukan hanya pada pasangan suami isteri, orientasi seksual diarahkan pada sisi rekreatif dan relasi seksualitas dihargai, yaitu dalam konteks ini hubungan sesama jenis dan perilaku seks di luar nikah tidak dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Faktor yang menyebabkannya adalah bentuk media itu sendiri dan sebaran media televisi yang masih belum tersegmentasi.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pemberdayaan penyandang cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM), yang dilaksanakan dikelurahan Dago kecamatan Coblong kota Bandung. Sebagai wujud dari keterlibatan masyarakat dan pamerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat, program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) bagi penyandang cacat ini telah membina penyandang cacat melalui keberadaan kader RBM dalam melakukan pembinaan pembinaan dan rehabilitasi menyangkut rehabilitasi medis, pendidikan, keterampilan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat dalam keluarga dan masyarakat. Untuk melihat hasil yang telah dicapai penyandang cacat melalui program RBM ini, maka peneliti mencoba menelusuri pelaksanaan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat bagi penyandang cacat tersebut. Tipe penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk membuat penggambaran (deskriptif) tentang pemberdayaan penyandang cacat melalui Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan menafsirkan proses pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat melalui RBM Sesuai dengan katakteristik dari penelitian kualitatif, digunakan pendekatan studi kasus melalui pengumpulan serangkaian informasi yang luas, secara lebih mendalam, dan lebih mendetail terhadap beberapa kasus pelaksanaan pemberdayaan penyandang cacat yang telah dipilih. Untuk mendapatkan informasi tersebut, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokw-nentasi yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diimplementasikan terhadap data tersebut serta ditarik implikasi teoritiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang cacat memiliki latar beiakang kecacatan baik disebabkan sejak lahir maupun diluar kelahiran sebagai akibat dari kecelakaan, menderita penyakit, dan karena permasalahan kehidupan keluarga yang dihadapi. Penyandang cacat mengalami kondisi ketidakberdayaan baik secara internal maupun eksternal. Keluarga yang anggotanya mengalami kecacatan, mengalami situasi kesedihan dan duka cita yang mendalam, perasaan pasrah dan menerima kecacatan yang dihadapi tanpa ada upaya perubahan, kurang memberikan perhatian, serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kecacatan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan, tingkat kemandirian yang dicapai penyandang cacat sesuai dengan 23 kriteria kemandirian belum dapat memberikan kemampuan dan keberdayaan penyandang cacat secara penuh, menyangkut kemampuannya dalam pilihan personal dan kesempatan hidup, pemenuhan kebutuhan, pengungkapan gagasan, ide, pemanfaatan sumber, aktifitas ekonorni, serta reproduksi, Kemampuan Kader RBM dalam mendeteksi kecacatan belum mencakup kemampuan dalam mendeteksi kecacatan meliputi aspek medis, pendidikan, keterampilan dan aspek sosial. Masyarakat pada akhirnya belum secara aktif terlibat secara penuh dalam program RBM. Kurang tercapainya tujuan program RBM diatas, didasari atas proses pelaksanaan pemberdayaan yang lebih didominasi oleh Kader RBM, sehingga peran penyandang cacat, keluarga dan masyarakat tidak nampak dalam proses ini. Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan, khususpya dalam upaya meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan kemampuan Kader RBM. Kader harus diberikan kemampuan dan keterampilan yang luas terutama menyangkut deteksi kecacatan secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan dalam perannya sebagai educator, fasilitator, representator dan tehnikal, serta pencapaian kemandirian dan kemampuan penyandang cacat secara penuh. Proses pemberdayaan yang dilakukan harus diarahkan pada penampilan peran yang seimbang dan terpadu antara Kader RBM, penyandang cacat, keluarga dan masyarakat.

Abstrak :
Penelitian ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap tesis Max Weber ?The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism? dan Clifford Geerlz dalam bukunya "Penjajah dan Raja? yang keduanya memperlihatkan adanya hubungan antara ajaran agama dengan prilaku ekonomi. Weber dan Geertz dalam kajiannya itu menunjukkan bahwa etika agama yang memberikan spirit pada prilaku ekonomi adalah agama yang bercorak progresif/reformatoris, bukan yang pasif dan tradisional. Dari pernyataan itu, peneliti mempertanyakan apakah betul anggapan selama ini bahwa lembaga tarekat merupakan paham tradisional yang tidak mendorong penganutnya untuk memiliki semangat produktif di bidang ekonomi, tarekat dianggap hanya membawa penganutnya ke ekapisme, melarikan diri dari dunia, mengatakan diri dari kebutuhan dunia dan membangun jalan kemunduran umat. Semua pandangan tersebut berubah ketika peneliti tidak menemukan relevansinya dalam kasus kehidupan komunitas tarekat Asy-syahadatain di desa Gebang Kulon. Komunitas tarekat Asy-syahadatain yang menjadi fokus penelitian ini, merupakan agen sosialisasi nilai yang dianut para pengikutnya. Karena itu, kepribadian, sikap dan etos kerja penganut tarekat ini merupakan realisasi dari sistem nilai ketarekatannya. Sebagaimana dikatakan Geertz bahwa etos yang dimiliki seseorang tidak bisa lepas sistem nilai dan pandangan hidup yang dianutnya. Secara metodologis peneiitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang menempatkan pandangan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara subyektif, dalam arti peneliti sangat menghargai dan memperhatikan pandangan subyektif setiap subyek yang ditelitinya. Pendekatan kualitatif selalu berusaha memahami pemaknaan individu (subjective meaning) dari subyek yang ditelitinya. Pengumpulan bahan dilakukan dengan tiga metode, kajian literatur (literature review), wawancara mendalam (indept interview) dan pengamatan (observation). Hasil data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisa. Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa etos kerja pengikut tarekat Asysyahadatain berbeda antara pengikut satu dengan pengikut yang Iainnya, yakni ada yang memiliki etos kerja tinggi dan etos kerja rendah. Begitu juga dengan mata pencaharian dan pekerjaan yang bervariatif. Ini menandakan bahwa mereka adalah sebuah komunitas yang beragam status sosial maupun status ekonominya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kepribadian dan tinggi rendahnya etos kerja pengikut tarekat Asy-syahadatain, yaitu pengaruh dari ajaran tarekat itu sendiri dan beberapa faktor pendukung lainnya. Daya serap mereka terhadap ajaran tarekat dan ritual keagamaan sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang dan etos kerjanya. Etos kerja pengikut tarekat Asysyahadatain selain pengaruh ajaran tarekat yang menjadi landasam moral, juga didukung adanya pengaruh lain seperti kebutuhan hidup, penguasaan terhadap aset produksi dan penguasaan terhadap pemasaran. Para ilmuan sosial sepakat bahwa etos atau sikap bekerja yang diperlukan dalam pembangunan adalah sikap bekerja yang bersifat rasional, seperti bekerja keras, memperhitungkan, inovatif, kejujuran, hemat dan kemandirian. Perbedaan etas kerja yang dimiliki penganut tarekat Asy-syahadatain ini, dapat dilihat atau diukur dengan melalui sikap bekerja diatas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga tarekat cenderung febih berhasil pada sosialisasi sikap kejujuran, hemat dan kemandirian yang dimiliki oleh penganut tarekat yang memiliki etos kerja tinggi maupun etos kerja rendah. Sedangkan sikap kerja keras, memperhitungkan, dan inovatif Iebih ditentukan oleh jenis usaha pekerjaan, penguasaan terhadap aset produksi, penguasaan terhadap pemasaran dan pemenuhan kebutuhan hidup. Sejalan dengan temuan Weber ketika meneliti sekte Calvinis, penelitian ini juga menemukan fakta bahwa ajaran tarekat Asy-syahadatain yang dipahami oleh para pemeluknya temyata berdampak pula pada pemahaman yang progresif dan mengarah pada kemajuan dalam bidang ekonomi. Sedangkan prilaku asketis yang mengacu pada hidup menyendiri, mengasingkan atau mengisolasi diri tidak dipraktekan dalam kehidupan dan ritual keagamaan mereka. Inilah yang mungkin secara tepat dilukiskan oleh Weber sebagai inner wordy asceticism.

Abstrak :
Pendapatan asli daerah merupakan urat nadi dan pembangunan daerah khususnya di Propinsi DKI Jakarta. Kontribusi bagian laba perusahaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta selama periode Tahun 1997/1998 sampai dengan Tahun 2001 masih kecil. Hal ini salah satunya disebabkan masih adanya beberapa BUMD yang merugi. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus terus berupaya untuk meningkatkan kontribusi bagian laba usaha daerah terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Seiring dengan hal tersebut, menurut Greytak (dalam Nick Devas, 1989:111) sebuah BUMD harus mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan keuntungan. Namun dalam hal kegiatan layanan masyarakat, tujuan yang lebih tepat adalah mencapai normal return. Setoran bagian laba usaha daerah tersebut berdasarkan perhitungan APBD DKI Jakarta Tahun 2001 secara keseluruhan, terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara target dan realisasi. Oleh karena itu, ketepatan pengukuran kinerja keuangan Badan Usaha Milik Daerah menjadi hal yang amat panting dalam penentuan kesehatan perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Weston, Brigham (1985:111) bahwa pentingnya analisis rasio keuangan karena dapat melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan, hal senada juga diungkapkan oleh Emery dan Finnerty (1997:105). Pengukuran kinerja tersebut berkaitan langsung dengan penetapan target bagian laba usaha daerah terhadap PAD dan kemampuan perusahaan dalam pencapaian target tersebut yang kadang-kadang terjadi ketidak tepatan dalam melakukan prediksi dan penentuannya. Pemda DKI Jakarta juga harus dapat menentukan prospek kepemilikan saham Pemda DKI Jakarta pada perusahaan patungan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris rasio laporan keuangan dapat digunakan sebagai prediktor ketagori tingkat kesehatan BUMD Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang. Selain itu dilakukan pula pengujian untuk mengetahui rasio laporan keuangan kapankah yang lebih tepat dan rasio keuangan apa saja yang dapat digunakan untuk memprediksi kinerja BUMD di masa datang. Dalam menjawab persoalan tersebut maka penulis berangkat dari sejumlah teori yang telah dibangun oleh para ahli khususnya di bidang manajemen keuangan dan metodologi serta dari beberapa penelitian terdahulu. Misalnya adalah teori yang dibangun oleh J. Fred Weston & Thomas E. Capeland, Eugene Brigham, Emery & Finnerty, J.A. Pearse II, R.B.Robinson Jr, Leslie Chadwick, Hair dkk, Greytak, Nick Devas, K.J Davey, S.Munawir, dan Lukman Syamsudin. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Beaver (1966), kemudian diteruskan antara lain oleh Altman (1968,1977) dan Gilbert (1990), penelitian Machfoedz (1994,1999) dan Payamta, serta penelitian yang dilakukan oleh V.R. Lyviana Lie (2002). Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan Metode Multiple Discriminant Analysis dengan tiga kategori tingkat kesehatan dan delapan jenis rasio keuangan. Dimana sebelum diterapkan analisis MDA apabila terdapat korelasi yang signifikan antar variabel independen, maka dilakukan analisis faktor terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan sampel 30 BUMD di DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan audited dalam kurun waktu lima tahun, yaitu laporan keuangan Tahun 1997, 1998, 1999, 2000 dan 2001. Data penelitian tersebut terdiri atas data variable dependen (tiga kategori tingkat kesehatan BUMD dari tiga puluh perusahaan) dan 8 variable independen (delapan rasio laporan keuangan dari tiga puluh perusahaan selama empat tahun berturut-turut). Dari serangkaian penelitian diperoleh temuan bahwa pertama Secara keseluruhan rasio keuangan 1 s/d 4 tahun sebelumnya adalah signifikan atau dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan BUMD, kedua Model diskriminan yang digunakan untuk memprediksi pengaruh rasio laporan keuangan 2 tahun sebelumnya terhadap penentuan kategori tingkat kesehatan BUMD, merupakan model yang paling signifikan. Ketiga Secara parsial yang signifikan untuk data 4 tahun sebelumnya hanya variable ROI, untuk 3 tahun sebelumnya hanya variabel modal/aktiva, untuk 2 tahun sebelumnya variable ROI dan modal/aktiva, sedangkan untuk 1 tahun sebelumnya hanya variable modal/aktiva. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara variabel independen. Dengan menggunakan analisis faktor, 8 variabel independen yang merupakan rasio-rasio laporan keuangan 2 tahun sebelumnya dapat direduksi menjadi hanya 2 faktor saja, yaitu Fl dan F2. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian Multiple Discriminant Analysis terhadap faktor-faktor tersebut, diketahui bahwa semua variabel rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan BUMD di masa datang_ Ketepatan prediksi rasio keuangan 2 tahun sebelumnya untuk tingkat kesehatan BUMD di DKI Jakarta secara keseluruhan kemampuan prediksinya rata-rata adalah 60%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio laporan keuangan BUMD di DKI Jakarta dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesehatan, dan tingkat ketepatan prediksi yang tertinggi adalah rasio 2 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Pemda DKI Jakarta dalam penentuan target bagian laba BUMD nya dan dalam menentukan kebijakan terhadap kepemilikannya pada perusahaan patungan pada masa yang akan datang, dapat berdasarkan pada rasio laporan keuangan 2 tahun sebelumnya dengan memperhatikan faktor Rentabilitas dan Likuiditas perusahaan.

Abstrak :
Dalam tesis ini ingin menjelaskan mengapa hubungan Arab Saudi-AS yang dianggap 'hubungan khusus' belum dapat membawa Arab Saudi untuk berperan optimal dalam menyelesaikan masalah Palestina. Penyelesaian masalah Palestina merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Arab Saudi yang dirumuskannya tahun 1943. Tugas dan misi tersebut berisi bahwa penyelesaian masalah Palestina ditempuh dengan dua Cara : Arab Saudi bersatu dengan negara-negara Arab lainnya untuk menyelesaikan Palestina, dan Arab Saudi mempengaruhi Amerika untuk menjadi mediator yang adil dalam menyelesaikan masalah Palestina. Namun, pelaksanaan untuk menarik Amerika menjadi mediator yang adil masih mendapat hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal dan internal yang dimaksud, sebagai berikut : 1. Kuatnya lobi pro-Israel terhadap pengambil kebijakan (decision maker) di Amerika, sehingga Amerika dapat mengorbankan hubungan khususnya dengan Arab Saudi, terutama menyangkut penyelesaian masalah Palestina. Lemahnya dukungan negara-negara Arab lainnya atas kepemimpinan Arab Saudi (Arab leadership) membuat Arab Saudi tidak dapat berperan optimal, karena tidak mendapat wewenang penuh dari negara Arab lainnya. 2. Lemahnya pengaruh Arab Saudi terhadap Amerika akibat ketergantungannya di bidang politik, militer dan ekonomi, sehingga Arab Saudi tidak mempunyai posisi tawar menawar yang memadai terhadap Amerika Serikat, dan ketergantungan Arab Saudi tersebut menempatkan kedua negara tidak mempunyai hubungan khusus dalam arti yang sesungguhnya. 3. Perbedaan sosial budaya antara Arab Saudi-Amerika Serikat mengakibatkan kedua negara tidak mendapat dukungan yang penuh dari warga kedua negara masing-masing, dan bahkan perbedaan sosial budaya tersebut dapat menghambat usaha pemerintah kedua negara untuk menyelesaikan masalah Palestina. 4. Adanya konflik elit di Arab Saudi mengenai hubungan yang ideal antara Arab Saudi-Amerika, sehingga para elit di lingkungan kerajaan tidak mempunyai pandangan yang sama mengenai keterlibatan Amerika dalam proses perdamaian, dan dari pihak Arab Saudi tidak mempunyai strategi yang baku untuk membawa Amerika dalam menyelesaikan masalah Palestina. 5. Lemahnya pengaruh pro-Palestina di Arab Saudi merupakan akibat sistem politik Arab Saudi yang membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Arab Saudi kelihatan passif dalam mencari terobosan baru dalam penyelesaian masalah Palestina, dan cenderung menunggu inisiatif dari Amerika Serikat.