Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surgical delay is a manuever that designed to improving survival of skin flap. The basic mechanism of the delay procedure is vascular reorientation that produced by the stimulus of ischemia. This study introduces a new method of surgical delay with ligation suture. This ligation interrupt blood flow to the planned skin flap and thereby producing ischemic condition. We investigated wether this method will improve flap survival, compared with survival in "conventional" surgical delay and non-delay group. Fifty-one McFarlane flaps on rat model were divided in three groups. After 7 days of delay (in the delay group) the flap was elevated. Then, 7 days post elevation, the survival length of the flaps in all groups was measured. Flap survival ii the ligation suture delay group (72,83% ± 3,84%, n=17) was not different from "conventional" surgical delay group (73,34% ± 9,73%, n=17), and significantly greater than in the non-delay group (47,92%± 6,62%, n=17). This study suggest that, in rat model, this ligation suture delay procedure was effective to produces ischemic condition that stimulus changes of blood patterns and thus increasing the flap survival.

Abstrak :
Avian Influenza atau flu burung adalah jenis penyakit yang berasal dari virus H5N1. Penyakit ini menyebar dengan sangat cepat dan sangat potensial untuk menyebabkan kematian. Virus ini dapat menular melalui perantaraan unggas dan dapat menular dari unggas kepada manusia sehingga masyarakat Indonesia perlu berhati-hati dalam melakukan tindakan preventif dalam menghadapi penyakit flu burung ini. Dengan beragamnya perbedaan perilaku masyarakat Indonesia, tentunya akan menyebabkan perbedaan pula dalam melakukan penyikapan menghadapi flu burung. Sebuah lembaga tertentu melakukan survey di beberapa provinsi di Indonesia dimana telah terjadi kasus penularan flu burung kepada manusia. Terdapat 60.016 responden dengan 19 variabel kategorik yang akan dilibatkan dalam penelitian. Berdasarkan data ini, dilakukan analisis data yang menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyikapi flu burung adalah provinsi, jenis kelamin, pengetahuan mengenai penularan flu burung, sarana pembuangan, pemeliharaan unggas, kepemilikan binatang peliharaan dan jarak rumah ke pasar. Diantara faktor-faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyikapi flu burung adalah pengetahuan mengenai penularan flu burung. Profil masyarakat yang mempunyai perilaku baik dalam menyikapi flu burung adalah memiliki pengetahuan penularan FB yang baik, berasal dari provinsi Jambi dan Nusa Tenggara Barat, memiliki tempat penampungan air limbah, saluran pembuangan air limbah, tempat sampah diluar rumah, punya tempat penampungan sampah organik, tidak memiliki binatang peliharaan.

Abstrak :
Pembedahan di daerah toraks dan abdomen sering menimbulkan komplikasi pascabedah terutama mempengaruhi sistem pernapasan yang mempunyai risiko besar terjadi penyulit pascabedah. Kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran yang meliputi kemajuan teknik pembedahan, obat-obatan dan cara anestesi memungkinkan untuk melakukan tindakan bedah pada kasus-kasus dengan kelainan kardiopulmoner yang sebelumnya tidak dapat dioperasi sehingga konsekuensinya angka morbiditi dan mortaliti pascabedah dapat meningkat. Untuk mengurangi kekerapan komplikasi pare pascabedah dan menurunkan morbiditi dan morta.liti serta masa penyembuhan yang lebih cepat maka diperlukan persiapan prabedah yang baik. Persiapan prabedah ini diperlukan untuk dapat : 1. Mengidentif kasi faktor risiko yang berhubungan dengan penderita dan operasinya. 2. Memisahkan penderita termasuk dalam kelompok risiko rendah atau tinggi. Pilihan jenis pembedahan misalnya segmentektomi, lobektomi, pneumonektomi dan lain-lain didasarkan pada ukuran lesi, letak lesi, faal pant dan penyakit yang mendasari tetapi penentuan terakhir dilakukan pada saat pembedahan. Pemeriksaan faal paru selain berguna untuk pemeriksaan penunjang diagnostik penyakit part juga untuk menilai perkembangan perjalanan penyakit paru tertentu, efek pemberian pengobatan, deteksi dini penyakit paru tertentu, menilai prognosis penyakit dan mengetahui toleransi operasi. Pemeriksaan ini dapat memperoleh prediksi faal pant penderita pascabedah paru serta risiko selama dan sesudah pembedahan sehingga dapat diambil tindakan penanggulangan menjelang pembedahan. Salah sate cara untuk mengetahui faal part adalah pemeriksaan dengan menggunakan spirometri. Pemeriksaan spirometri merupakan pemeriksaan faal paru sederhana yang paling sering dilakukan karena murah, praktis dan mudah digunakan tetapi cukup memberi informasi yang diperlukan. Sampai saat ini belum ditemukan penelitian untuk mendeteksi pengaruh berbagai faktor risiko yang hares diperhatikan sebelum dilakukan bedah toraks terhadap faal paru penderita setelah pelaksanaan bedah toraks. Peneliti ingin melihat apakah faktor-faktor risiko tersebut mempengaruhi faal paru penderita pascabedah toraks. Penelitian serupa belum pernah dilaksanakan.

Abstrak :
Berlakunya sistem self assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang menuntut adanya peranan yang optimal dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administrasi maupun tindak pidana. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, pemeriksaan bukti permulaan bertujuan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa pun yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bukti permulaan diperoleh dari analisis dan pengembangan data, informasi, laporan, pengaduan (IDLP), yang dapat dilaksanakan baik untuk seluruh jenis pajak maupun satu jenis pajak. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan bukti permulaan akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat apabila tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut ditingkatkan ke Penyidikan, hingga Wajib Pajak patuh dan mau melunasi kewajiban utang pajaknya. Sebaliknya, Pemeriksaan Bukti Permulaan akan menjadi persoalan tersendiri jika terhadap Wajib Pajak telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, seharusnya status pemeriksannya ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan, namun ditindaklanjuti dengan tindakan lainnya. Manfaat dari penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan terhadap penerapan ilmu hukum ekonomi khususnya yang berhubungan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak selalu Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang perpajakan berujung pada penyelesaian secara pidana yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penggunaan ancaman sanksi pidana di bidang perpajakan adalah sebagai senjata terakhir atau pamungkas (ultimum remedium) manakala pengenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan. Penyelesaian administrasi akan lebih diutamakan semata-mata untuk kepentingan penerimaan negara sejalan dengan filosofi hukum pajak yang lebih mengutamakan pada tujuan penerimaan negara. ...... Introduction of self assessment system that gives full trust to the taxpayer to calculate, calculate, pay and report the amount of tax payable, which itself requires the existence of the optimal role of the Directorate General of taxation to carry out the functions of supervision and law enforcement upon the occurrence of any form of tax obligations fulfillment deviation either in the form of administrative offences and criminal acts. In the event of a criminal offence, the preliminary evidence examination aims to obtain preliminary evidence about the existence of an alleged criminal act has taken place in the field of taxation done by anyone who can cause a loss in revenue of the State. Preliminary evidence obtained from the analysis and development of data, information, reports, complaints (IDLP), which can be carried out either for the entire tax types and one type of tax. In practice, preliminary evidence examination will provide a sense of fairness and legal certainty for the community in follow-up of the inspections stepped up to investigation, until taxpayers dutifully and want to pay off its tax debt obligations. In contrast, preliminary evidence examination will be a separate issue if the taxpayer has done preliminary evidence examination, should have the status of pemeriksannya followed up with acts of investigation, but followed up with other actions. The benefits of this research will provide insight into the knowledge of the application of the science of economic law, particularly relating to the examination of preliminary evidence in the taxation field. This research is qualitative and descriptive research analysis. The results of this research is that there is always an examination of preliminary evidence in the taxation field led to the completion of an ongoing criminal investigation, to the extent of the use of the threat of criminal sanctions in the field of taxation is as the last weapon or (ultimum remedium) ultimate whereas the imposition of administrative sanctions threat is not effective or is not ignored. The completion of the administration would be an advantage solely for the benefit of State revenue in line with the philosophy of the tax law that prefer the on state revenue goals.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis ekonomj yang dimulaj sejak juIi 1997, bermula dan jatuhnya nilal tukar rupiah terhadap mata uang dunia Iainnya, khususnya terhadap dollar Amerika, Nilai tukar dollar Amerika yang sebelumnya stabil dikisarkan 2400 rupiah menjadi tidak stabil dengan nilai tukar yang mencapai belasan ribu rupiah. Krisis moneter ini diikuti oleh krisìs ekonomi dan politik yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Dampak ini antara lain, masih rendahnya nilai tukar rupiab terhadap dollar, masih enggannya para investor menanamkan modalnya dalam jumlah yang significant, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya aktivitas usaha sektor real, banyaknya kredit bermasalah dll. Krisis ini secara langsung juga telah membuat kemampuan bersaing perusahaan lokal melemah. Globalisasi juga berarti hilangnya hambatan-hambatan bagi para pebisnis dan berbagai negara untuk memasuki suatu pasar dimanapun. Salah satu implikasi dari masuknya pemain internasional ini adalah semakin tingginya tingkat persaingan di suatu pasar yang dimasuki. Dengan pengalaman, modal, keahlian dan teknologi yang dimiliki mereka akan menjadi ancaman besar bagi para pemain lokal yang sebelumnya mendominasi pasar. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tampaknya semakin mempercepat proses globalisasi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan banyaknya deregulasi-deregulasi yang dilakukan pemerintah untuk menarik para investor asing memasuki ataupun meningkatkan investasinya di Indonesia. Selain itu Iemahnya kemampuan bersaing perusahaan lokal akibat persoalan keuangan yang dimiliki juga turut berpengaruh. Industri radio panggil juga merasakan pengaruh dan kedua faktor krisis ekonomi dan globalisasi diatas. Semakin besarnya biaya operasional, meningkatnya hutang akibat kenaikan mata uang dollar sehubungan dengan ekspansi yang dilakukan sebelum krisis, menurunnya daya beli, menurunnya pasar, masuknya pemain asing mernbuat tingkat persaingan semakin tinggi. Dalam karya akhir ini dipelajari aktivitas dan strategi PT X dalam upayanya bersaing ditengah peluang-peluang dan ancaman yang terjadi pada industri radio panggil. Diharapkan basil penelitian ini akan bisa memberikari masukan bagi keberhasilan perusahaan dan juga memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca. Dari hasil analisa Iingkungan usaha, terdapat beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain: masih rendahnya rasio pengguna jasa radio panggil, pengembangan layanan yang lebih luas kepada pelariggan, kerjasama dengan para operator kecil, ekspansî kedaerah-daerah yang memiliki potensi, penggalian niche market dsbnya. Ancaman-ancaman yang bisa dilihat antara lain: kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat (perang harga), krisis ekonomi yang berkepanjangan, ketìdakstabilan politik, semakin murahnya harga telepon seluler dan semakin luasnya jasa pelayanan yang dibenikan, peningkatan agresivitas dan pemain asing yang ada atau yang akan masuk, penurunan citra radio panggil perubahan sikap komsumsi. Analisa internal yang dilakukan menunjukkan beberapa dan kekuatan yang dimiliki perusahaan yaitu: meek(brand) yang sangat dikenal, memiliki reputasi yang baik, pengalaman yang Lama, pangsa pasar yang cukup besar, kualitas pelayanan dan jaringan pelayanan riasional yang cukup luas, pengalaman kerjasama dengan operator lainnya, dll. Selain itu beberapa dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan yaitu kurang melakukan promosi dan iklan, kurangnya sumber daya manusia, belum dapat menciptakan kompetensi khusus dan belum memiliki agenda khusus untuk penciptanya, masih memiliki daerah blank spot (tidak ada sinyal) pada daerah pemasaran, tidak memiliki jaringan internasional dll. Dari hasil Pencapaian faktor kunci sukses perusahaan, terlihat bahwa perusahaan memenuhi semua faktor kunci sukses yang ada, namun demikian perusahaan masih dalam tahap pemenuhan yang standar, dalam pengertian belum mencapai tahap yang superior untuk bisa menciptakan keunggulan yang berkesinambungan. Perusahaan harus dapat meningkatkan faktor kunci sukses yang dimiliki ketingkat yang lebih tinggi agar bisa memenangkan persaingan. Dari hasil kajian yang diperoleh dan juga berdasarkan pengamatan pemilihan strategi bertahan merupakan alternatif yang bisa diambil. Basis strategi tingkat bisnis pada upaya pencíptaan kepemimpinan biaya rendah, yang bisa dilakukan dengan melakukan efisiensi, konsolidasi proses bisnis, pengendalian mutu dsbnya. Selain itu dalam upaya mempertahankan posisi kompetitif melakukan strategi aliansi merupakan alternatif untuk bisa bersaing secara hemat dan resiko yang lebih rendah. Industri radio panggil merupakan bagian dan industri telekomunikasi yang penuh dengan muatan teknologi. Pihak manajemen perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana perkembangan teknologi ini dimasa depan, pandangan-pandangan dan para ahli, informasi mengenal kemajuan teknologi & pengalaman negara-negara lain akan merupakan input yang berharga bagi perusahaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Bobied GuntoroNPM : 1506697012Program Studi : Pasca SarjanaJudul : Penawaran Participating Interest Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kepada Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016. Tesis ini membahas tentang penawaran dan pengelolaan Participating Interest 10 oleh Kontraktor kepada BUMD ldquo;PI 10 rdquo; baik pengaturan mapun implementasinya sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 sepuluh persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ldquo;Permen ESDM 37/2016 rdquo; . Penawaran PI 10 sebelum diterbitkannya Permen ESDM 37/2016 belum memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional atau daerah. Belum optimalnya penawaran PI 10 tersebut dikarenakan pendanaan yang dibutuhkan untuk pengambilan PI 10 cukup besar, sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah atau BUMD bermitra dengan Badan Usaha swasta dengan pola bagi hasil yang tidak menguntungkan bagi BUMD dan berpotensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan PI 10 . Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Terbitnya Permen ESDM 37/2016 dapat menjadi terobosan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan penawaran dan pengelolaan PI 10 kepada BUMD, yaitu bagi kemandirian kemampuan keuangan BUMD, kepastian hak Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan antar Pemerintah Provinsi, namun juga dapat mendukung solusi permasalahan perizinan daerah. Terobosan-terobosan yang dilakukan tersebut secara legalitas formal perlu diberikan landasan hukum yang sesuai di tingkat peraturan yang lebih tinggi sehingga memenuhi landasan yuridis dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: PI 10 , BUMD dan Kontraktor.

---

ABSTRACT
Name Bobied GuntoroStudent Number 1506697012Program Post GraduateTitle The Offering of Participating Interest by Contractor To The Local State Owned Company Under The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016.This thesis discusses about the offering and management of Participating Interest 10 by Contractor to BUMD PI 10 either under regulation or implementation before and after Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas, especially since the issuance of Regulation of Minister of Energy and Resources Mineral Power Number 37 Year 2016 concerning Terms of Participating Interest of 10 ten percent of Oil and Gas Contract Area ESDM Regulation 37 2016 . The offering of 10 PI prior to the issuance of ESDM Regulation 37 2016 has not provided optimal benefits for national or regional interests. The non optimal PI 10 is due to the funding required for 10 PI is high enough, so in the end the Regional Government or BUMD partnered with Private Enterprise with a profit sharing pattern that is unprofitable for the BUMD and potentially generate moral hazard in the management of PI 10 . This thesis uses normative juridical research because it focuses on literature research that essentially examines the principles of law, systematic law, and legal synchronization by way of analyzing it. The publication of ESDM Minister 37 2016 can be a breakthrough not only to overcome the problems of offering and management of 10 PI to BUMD, that is for the independence of BUMD 39 s financial capability, certainty of the right of the District Government, Provincial Government and inter Provincial Government, however also to support solution for local license problem. Such breakthroughs in legal perspective need to be given appropriate legal basis at higher regulatory level so as to fulfill the juridical basis of the validity of a regulation. Key words PI 10 , Local State Owned Company, and Contractor.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada manajemen TI yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM (Setjen). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori tentang kinerja, pengukuran kinerja, Business Balanced Scorecard, analisa current performance dengan COBIT, serta teori tentang manajemen strategis dan manajemen TI. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 69 responden terdiri dari pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan Setjen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: 1) kinerja manajemen TI ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran masih rendah dan 2) upaya strategis yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja manajemen TI adalah menetapkan sasaran hasil pengembangan TI di departemen, mengembangkan kebijakan dan rencana untuk mencapai sasaran hasil tersebut, dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan rencana yang ditetapkan. Hasil penelitian menyarankan bahwa Setjen perlu mengoptimalkan kinerja manajemen TI dengan cara meningkatkan kinerja perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, segera membuat membuat Rencana Strategis TI (IT Strategic Plan) atau Rencana Induk TI (IT Master Plan) yang terintegrasi secara rinci sehingga menjadi dasar bagi pengembangan Teknologi Informasi yang lebih komprehensif, melakukan perubahan struktur dan tugas pokok Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data (Pullahta) Biro Perencanaan menjadi Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan organisasi manajemen TI.

---

This research focuses on IT management implemented by Secretariat General of Department of Law and Human Rights (Setjen). This research is using quantitative with descriptive method. This research uses theories on performance, performance measurement, Business Balanced Scorecard, current performance analysis with COBIT, also theories on strategic management and IT management. Respondents in this research consist of 69 respondents consist of officials of echelon II, III, and IV, and also staff working at Setjen. Data collection is using questionnaire, while analysis refers to theories and concepts related to performance measurement of TI management. After analyzing data taken from questioner, it can be concluded that : 1) performance of TI management viewed from perspectives of financial, customer, internal business process and growth and learning is low and 2) strategic effort which should be implemented to achieve good performance of TI management are to establish outcomes of TI development in department, to develop policies and plans to achieve the outcome, and to allocate resources to implement the policies and plans established. The findings suggest that Setjen should optimize the performance of IT management by improving the performance of financial, customer, internal business process and growth and learning perspectives, formulate IT Strategic Plan and IT Master Plan which are detail integrated so they become a basis for more comprehensive Information Technology development, start structural change and duties of Data Management Division of Planning Bureau, and start advanced research on organization development of IT management.

Abstrak :
Pembangunan perkotaan yang menekankan pertumbuhan telah meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi dan memunculkan kebutuhan baru. Tekanan jumlah penduduk terus meningkat dan pemanfaatan lahan hunian warga tidak terkendali menyebabkan daya dukung lingkungan kehidupan semakin terbatas yang berpengaruh terhadap sifat kekumuhan dan kepadatan hunian (density) yang tinggi membawa implikasi terhadap menurunnya kualitas hidup warganya. Upaya meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam mendukung kualitas kehidupan warga dengan menghidupkan modal sosial komunitas yang selama ini terabaikan oleh pembangunan sentralistik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan mewujudkan keberlanjutan kehidupan penghuninya. Penelitian ini akan mengukur pengaruh modal sosial komunitas permukiman kumuh dan padat terhadap daya dukung lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ditemukan modal sosial komunitas berpengaruh sangat rendah terhadap daya dukung lingkungan (r = 0,365). Kehidupan di permukiman kumuh dan padat, mobilitas modal sosial komunitas spasial bergerak secara organik, yakni digerakkan atas program kelurahan. Bentuk modal sosial komunitas ini tumbuh dan bergerak sangat dominan di permukiman kumuh dan padat perkotaan. Upaya menghidupkan dan mengembangkan modal sosial komunitas yang dijalankan bersama-sama antara warga permukiman dengan pihak pemerintahan kelurahan merupakan strategi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

---

The development of urban areas that stressed the growth increased the socio-economic life and showed the new requirement. The pressure of the number of inhabitants continued to increase and the utilisation of the land of the resident's dwelling was not controlled caused carrying capacity of the environment to be increasingly limited that was influential towards the characteristics of the slum and the density of the dwelling that was high brought the implications towards the decline in the quality of the life of his resident. Efforts increased the capacity of an area in supporting the quality of the life of the resident by turning on social capital of the community that uptil now was ignored by the centralistic development. The increase in the quality of the life of the community will bring about the continuity of the life of his occupants. This research will measure the influence of social capital of the slum and density settlement community on carrying capacity of the environment. By using the quantitative approach was found social capital of the influential community very low towards the power supported the environment (r = 0.365). The life in the slum and density settlement, the mobility of social capital of the spatial community moved organically, that is moved on the district/government program. The form of social capital of this community grew and moved very dominant in the slum and density settlement urban areas. Efforts to turn on and develop social capital of the community that was undertaken together between the resident of the settlement and the government's side of the district were the strategy to maintain life persistence of the environment that better go to the future.

Abstrak :
Masalah yang sering terjadi pada sumur produksi minyak bumi dengan menggunakan sistem water injection adalah adalah terbentuknya endapan kerak (scale) pada dinding bagian dalam tubing water injection. Kerak merupakan fenomena deposit kimia yang terjadi karena konsentrasi garam terlarut melampaui batas jenuh dan biasanya merupakan hasil dari senyawa kimia yang berlebih dalam larutan yang bisa terjadi karena penguapan atau perubahan temperatur. Endapan kerak (scale) yang terbentuk dapat menyebabkan berkurangnya diameter dalam dari tubing sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada tubing dan dapat mengganggu efektifitas dari produksi minyak bumi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kegagalan yang terjadi serta mengetahui faktor-faktor penyebab dari terbentuknya kerak (scale) pada tubing. Dalam penelitian ini, sampel tubing JENE 47 dan sampel air injeksi (Wi D375 dan Stt W1) diperoleh dari lapangan. Sedangkan pengujian-pengujian yang dilakukan antara lain pengumpulan data dan infomasi, pengamatan visual dari sampel tubing, pengujian komposisi material tubing, pengujian kandungan anion dan kation dari sampel air, pengujian resistivitas sampel air, pengujian metalografi, pengujian produk kerak dengan menggunakan EDX dan XRD, pengujian laju korosi dengan polarisasi serta perhitungan indeks korosifitas dari sampel air. Berdasarkan pengujian-pengujian yang telali dilakukan beserta analisanya maka komposisi anion dan kation dari sampel air injeksi memiliki kecenderungan untuk membentuk kerak. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan Langelier Indeks (LI) dan Ryznar Indeks (RI). Berdasarkan nilai yang diperoleh dari Langelier indeks, untuk kedua sampel sama-sama mengindikasikan akan membentuk endapan (LI > 0) yaitu sebesar 2.34215 untuk sampel Wi D375 dan 2.28965 untuk sampel Stt Wl. Dari nilai Ryznar Indeks untuk kedua sampel sama-sama mengindikasikan terbentuknya heavy scale (RI < 5.5) yaitu sebesar 4.3157 untuk sampel Wi D375 dan 4.4207 untuk sampel Stt Wl. Dari pengujian XRD, senyawa kerak (scale) yang terbentuk berupa senyawa besi sulfida (phirotite -FeS), senyawa kalsium silika (truscotite - Ca14Si24058(OH)8 2H2O) dan besi oksida (hematite -Fe2O3). Endapan kerak FeS merupakan interaksi antara ion Fe2+ dan S2-. Ion sulfur diperoleh dari aktifitas bakteri pereduksi sulfat (SRB) karena dalam sumur JENE 47 tidak ditemukan kandungan gas H2S. Untuk menekan laju pembentukan endapan kerak pada tubing, perlu dilakukan treatment untuk air yang akan diinjeksi berupa penambahan biocide untuk mencegah perkembangan bakteri serta dilakukan inspeksi secara menyeluruh terhadap sistem water injection untuk mengetahui sejauh mana air injeksi terkontaminasi oleh bakteri.