Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Praktik penegakan hukum tindak pidana sumber daya alam saat ini menggambarkan terjadinya overkriminalisasi. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya pasal-pasal pidana terkait sumber daya alam. Overkriminalisasi tersebut tidak hanya menyebabkan penegakan hukum di sektor sumber daya alam tidak berjalan dengan efektif, tetapi juga tidak memiliki dasar atau bahkan cenderung arbiter. Situasi tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendekriminalisasi pasal pidana di UU 18/2004 menegaskan audit terhadap pasal-pasal pidana tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak. Tesis ini mengajukan bahwa evaluasi terhadap pasal pidana perlu menggali perkembangan dalam hukum pidana kontemporer yang melihat prinsip yang menjadi batasan dalam hukum pidana secara normatif. Dengan pendekatan doktrinal, tesis ini akan menjabarkan prinsip-prinsip yang dikembangkan tersebut dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia khususnya terhadap UU 18/2013. UU 4/2009 dan UU 18/2004. Beberapa prinsip yang dikembangkan, yaitu relasi kaidah hukum pidana dengan kaidah lainnya, alasan pemidanaan, termasuk mengenai kepentingan atau nilai yang dilingdungi oleh hukum (rechtsgüter) secara terbatas dapat digunakan untuk menguji pasal-pasal pidana sumber daya alam. Diantaranya dengan menyatakan hukum pidana yang ada tidak berkembang dari kaidah moral yang ada di dalam masyarakat, oleh karenanya memiliki kelemahan bahwa kepatuhannya sangat bergantung pada sanksi pidana. Sementara itu, batasan tersebut dapat juga diperoleh dari struktur hukum pidana, seperti asas legalitas dan ultimum remedium. Ketika diuji dengan asas asas legalitas ditemukan bahwa tidak seluruh pasal pidana terkait sumber daya alam yang ada memenuhi kedua asas tersebut dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

---

ABSTRACT
It is arguable that natural resource criminal law enforcement practice in the state of overciminalization. The condition indicated with fast and massive development of new laws regarding natural resources. They not only undermine the law enforcement itself, but also providing incentives for abitrary law enforcement. This state of overcriminalization and a Constitutional Court in which decriminalize criminal articles in Act 18/2004 reiterate that audit on the criminal law related to natural resource is imperative. This thesis propose that evaluation to criminal law should to explore contemporary development of criminal law theories which try to define the principles and boundaries of criminal law in normative perspective. With doctrinal research, the thesis describe the principles whithin the context of criminal law policy in natural resource, especially to Act 18/2013, Act 4/2009 and Act 18/2004. Some of which, include, relation between criminal law and other norms, theories on punishment and interest and values that protected by the law (rechtsgüter) limitatively is capable to be used in reviewing the criminal laws. In which by advising that the criminal law in natural resource was not developed from moral norms in the society, thus has weakness in terms of that its compliance will have to fully depend on the sanctions. Another research argue that criminal law should find the boundaries from the structures of the crimina law itself, such as legality principles and ultimum remedium. The anaylisis found that with legality principles not all of the criminal law fulfill the principles and thus prone in causing uncertainty of law.

Abstrak :
Persoalan struktural menyebabkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) tidak berdaya ketika berhadapan dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak tercatat, rusaknya lingkungan hidup akibat minimnya kepatuhan, dan korupsi dalam sendi-sendi administrasi pemerintahan di bidang sumber daya alam. Meski sektor sumber daya alam merupakan sektor yang memiliki kelengkapan instrumen penegakan hukum yang memadai, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam tidak banyak berjalan efektif. Tulisan ini akan menguraikan kendala itu, dan juga menjabarkanpengalaman dan pembelajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat penegakan hukum di bidang SDA-LH melalui inisiatif yang berjalan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA). Secara khusustidak hanya menjadi pemantik (trigger mechanism)terhadap proses penegakan hukum, GNP SDA KPKjuga mendorong penguatan terhadap politik hukum dalam penegakan hukum di bidang SDA-LH.