Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan Persero, serta permasalahan dan akibat hukumnya, dimana pada prinsipnya selain mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan suatu mekanisme yang dapat meminimalisir dan mengatasi kepentingan politik yang selama ini umumnya mengintervensi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan pada anak perusahaan Persero. ......The thesis discusses about the qualification and the effectiveness of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company, which is principally based not only on Regulation of Corporation number 40 of year 2007, but also on Regulation State Ministry of Own State Enterprises. This research uses normatif legal research method with analytical descriptive characteristic. The result of the research suggests that it is important to have a mechanism which can minimize and surpass the political interest that often intervene the procedure of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company.

Abstrak :
Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan SK Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan konsumen semakin berkembang. Hal yang menjadi faktor pendorong tingginya pertumbuhan usaha pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan konsumen merupakan media penyaluran kredit usaha kecil perbankan melalui perusahaan pembiayaan. Salah satu contoh bentuk perjanjian kerjasama chanelling dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) dalam penyaluran kredit pemilikan mobil atau motor kepada debitur. Berdasarkan hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat untuk mengetahui perjanjian kerjasama Chanelling antara perusahaan pembiayaan konsumen (PT.X) dengan bank (PT.Y) apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan ketentuan perbankan, serta kedudukan dan hubungan hukum antara para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa analisa dan saran terhadap kondisi peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai peraturan perusahaan pembiayaan konsumen dan bank. Dengan demikian, tercipta suatu alternatif pendanaan dari bank kepada perusahaan pembiayaan konsumen, yang pada akhir...