Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penentuan metode harga transfer yang tepat merupakan salah satu langkah penting dalam penerapan Arm’s Length Principle. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Metode CUP atas transaksi pemanfaatan intangible property oleh PT X dalam pengujian arm’s length principle, ditinjau dari teori Arm’s Length Principle, Intangible Property, dan CUP Method. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode CUP untuk pengujian arm’s length principle atas pemanfaatan intangible property PT X telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian metode CUP dengan transaksi serta langkah pengujian arm’s length principle untuk transaksi intangibles berdasarkan regulasi. Metode CUP menjadi metode yang paling sesuai karena pengujian bersifat direct ke tarif royalti sehingga menghasilkan analisis yang andal, namun kekurangannya adalah tidak dapat memperoleh agreement yang benar-benar sebanding. Selain itu, dalam TP Doc yang dibuat oleh PT X ditemukan potensi akan memunculkan isu terkait pengujian eksistensi know-how berupa pemberian pelatihan karyawan yang berpotensi dianggap bukan termasuk klasifikasi know-how melainkan sebagai jasa, serta penggunaan data pembanding dengan beragam base yang tidak dilakukan penyesuaian kesebandingan oleh PT X.

---

The determination of the most appropriate method is one of the important steps in the application of the arm’s length principle. This study aims to analyze the application of the CUP Method for the use of intangible property by PT X in arm's length principle testing, reviews it from Arm's Length Principle, Intangible Property, and CUP Method. This study used a qualitative approach with field studies data collection techniques and literature study. The results showed that the application of the CUP method for the use of intangible PT X has been done by paying attention to the suitability of the CUP method with transaction and arm’s length principle testing step for intangibles transaction based on the regulations. The CUP method is the most appropriate because the analysis directly to the royalty rate is resulting in a reliable analysis. But the drawback is that isn’t being able to obtain a truly comparable agreement. Besides, in TP Doc PT X, the researcher found the potential will raise the issue related to existence of know-how in the form of providing employee training that’s potentially be considered not including the classification of know-how but as a service, and the use of comparative data with different bases that are not adjusted in comparability analysis by PT X."

"Pilar 2 dari proyek BEPS G20 adalah instrumen penting untuk mengatasi tantangan pajak yang muncul akibat digitalisasi ekonomi. Penelitian ini menguraikan proses formulasi kebijakan Pilar 2 berlangsung di Indonesia dan gambaran desain kebijakan yang akan diimplementasikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Triangulasi data dilakukan untuk mengurangi subjektivitas peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan PMK Pilar 2 di Indonesia telah melalui tahapan penilaian dampak manfaat kebijakan, pembahasan perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dan penyusunan regulasi. Namun konflik kepentingan masih berlangsung antarkementerian. Selanjutnya, desain kebijakan GloBE di Indonesia mayoritas akan mengadopsi sesuai ketentuan yang diatur dalam model GloBE rules dan Minimum Tax Implementation Handbook. Terkait STTR, Indonesia tidak mengambil jalur MLI melainkan dengan negosiasi bilateral. Kebijakan insentif pajak pasca GMT akan diterapkan melalui skema QRTC dan MTTC yang akan mengubah pola penganggaran dan restitusi pajak di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memasukkan klausul teknis administratif dalam PMK, menetapkan jadwal yang lebih jelas dalam proses penerbitan peraturan termasuk menyediakan sosialisasi dan waktu transisi, mensinergikan berbagai kepentingan untuk menghindari kebijakan yang bertentangan, mempertimbangkan QDMTT safe harbour, mempercepat negosiasi bilateral untuk STTR, memperhitungkan potensi cost-benefit dari insentif QRTC, memberikan QRTC secara terarah berdasarkan keadaan Wajib Pajak, dan mempersiapkan ketentuan teknis terkait skema QRTC dan MTTC.

---

Pillar 2 of the G20 BEPS project is a crucial instrument for addressing tax challenges arising from the digitalization of the economy. This study outlines the ongoing policy formulation process of Pillar 2 in Indonesia and provides an overview of the policy design to be implemented. This research employs a qualitative method by collecting data through literature reviews and interviews. Data triangulation was conducted to minimize researcher subjectivity. The results indicate that the policy formulation process for the PMK Pillar 2 in Indonesia has gone through stages of assessing policy impact benefits, discussing changes in the tax system in Indonesia, and drafting regulations. However, conflicts of interest among ministries persist. Furthermore, the design of the GloBE policy in Indonesia will largely adopt the provisions stipulated in the GloBE model rules and the Minimum Tax Implementation Handbook. Regarding the STTR, Indonesia opted for bilateral negotiations rather than the MLI route. Post-GMT tax incentive policies will be implemented through the QRTC and MTTC schemes, which will change the budgeting and tax refund patterns in Indonesia. This study provides recommendations for the government to include technical administrative clauses in the PMK, establish a clearer schedule for the issuance of regulations, including providing outreach and transition periods, harmonize various interests to avoid conflicting policies, consider the QDMTT safe harbor, accelerate bilateral negotiations for the STTR, evaluate the cost-benefit potential of QRTC incentives, provide QRTC directionally based on the taxpayer's condition, prepare all technical provisions related to the QRTC and MTTC schemes."