Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kekuatan hukum klausula mengenai gadai saham yang akan ada dikemudian hari dalam suatu akta gadai saham, dan bagaimana implikasi menjadikan saham yang akan ada dikemudian hari tersebut sebagai agunan atas suatu perjanjian pokok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa saham yang akan ada dikemudian hari belum dapat dijadikan benda jaminan, namun saham tersebut baru dapat dijadikan sebagai benda gadai setelah saham tersebut lahir dan ada. Hal ini dikarenakan pengaturan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan suatu penyerahan atau inbezitstelling dari pemberi gadai kepada penerima gadai sebagai syarat agar sahnya suatu gadai yang mana baru dapat dilakukan apabila benda jaminan tersebut telah lahir dan ada.;This research aims to find out the legal force of a clause in a Pledge of Shares Agreement that portend to pledge a shares that would exist in the future as a collateral, and to find out the enforcement of it. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that shares that have not existed is unable and not eligible to be an object of pledge, but it will be eligible to be a collateral as an object of pledge when the shares are born and exist. It is as regulated on Indonesian Civil Code that assign inbezitstelling as mandatory provision to pledge an object. Inbezitstelling or handover will be able to held when the object of inbezitstelling is born and exist.;This research aims to find out the legal force of a clause in a Pledge of Shares Agreement that portend to pledge a shares that would exist in the future as a collateral, and to find out the enforcement of it. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that shares that have not existed is unable and not eligible to be an object of pledge, but it will be eligible to be a collateral as an object of pledge when the shares are born and exist. It is as regulated on Indonesian Civil Code that assign inbezitstelling as mandatory provision to pledge an object. Inbezitstelling or handover will be able to held when the object of inbezitstelling is born and exist., This research aims to find out the legal force of a clause in a Pledge of Shares Agreement that portend to pledge a shares that would exist in the future as a collateral, and to find out the enforcement of it. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that shares that have not existed is unable and not eligible to be an object of pledge, but it will be eligible to be a collateral as an object of pledge when the shares are born and exist. It is as regulated on Indonesian Civil Code that assign inbezitstelling as mandatory provision to pledge an object. Inbezitstelling or handover will be able to held when the object of inbezitstelling is born and exist.]

Abstrak :
Penelitian ini melakukan analisa terhadap kewajiban peningkatan nilai tambah bagi mineral logam di Indonesia. Penelitian ini memiliki objektif untuk melakukan analisa terhadap landasan filosofis serta regulasi dari kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam, tataran implementasi dari regulasi peningkatan nilai tambah mineral logam, serta dampak peningkatan nilai tambah mineral logam dalam korelasinya untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sehubungan dengan pemanfaatan alam untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan landasan filosofis dari regulasi kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam di Indonesia. Namun ditemukan bahwa tataran implementasi regulasi dan dampak dari kewajiban peningkatan nilai tambah tidak merta mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang menjadi landasan filosofis regulasi ini. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa tidak terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam konteks kewajiban peningkatan nilai tambah mineral logam disebabkan oleh tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi negara yang dijalankan oleh pemerintah sehubungan dengan hak menguasai negara yang dimilikinya dalam pemanfaatan sumber daya mineral logam di Indonesia. ......This study aims to analyze the mineral metal value added obligation in Indonesia. The main objective of this study is to analyze the phylosophical basis of mineral value-added obligation and the regulation, the implementation, also the main impact of this regulation towards people’s well-being in Indonesia. This study is normative in nature. This study founds that article 33 (3) of Indonesian Constitution regarding natural resources utilization to objectify people’s well-being is the philosophical basis of mineral value-added obligation in Indonesia. However, there has been significant diversion between the aim of regulation and its implementation in which affecting the impact of this obligation towards objectification towards people’s well being in Indonesia as the philosophical basis of this regulation. This study founds that mineral metal value added obligation does not give significant impact towards people’s well-being is caused by insufficient implementation of state function carried by the government under its state ownership right to do the utiliization of metal mineral resources in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract pertambangan minyak bumi di Indonesia, yang juga akan ditinjau dari sudut pandang hukum investasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tax treaty dapat mempengaruhi suatu production sharing contract yang ditandatangani sebelum lahirnya UU nomor 22 tahun 2001. Tax treaty dalam hal ini dapat mempengaruhi production sharing contract dengan memberikan kemungkinan pengurangan pajak atas dividen yang harus dibayar, yang nantinya akan mempengaruhi nilai bagi hasil yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan mengacu terhadap ketentuan bagi hasil didalam production sharing contract itu sendiri. Dalam hal ini pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract menunjukkan ketidak efektifan tax treaty sebagai suatu insentif investasi yang mengakibatkan kerugian bagi negara. ......This research aims to find out about the influence of a tax treaty to the production sharing contract of mining petroleum in Indonesia, which will also be reviewed from the standpoint if Investment Law in Indonesia. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that tax treaty can affect a production sharing contract signed prior to the inception of the oil and gas law number 22/2001. Tax treaty in this case could affect production sharing contract by giving the possibility of a reduction in taxes on dividends to be paid, which would affect the value of the results should be obtained by the State with reference to the provisions for the results in the production sharing contract itself. In this case the influence of tax treaty against the production sharing contract shows the ineffectiveness of tax treaty as investment incentive in Indonesian mining petroleum sector.