Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji masalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Metode kajiannya menganalisis dan membandingkan beberapa indikator ekonomi makro dengan negara ASEAN lainnya, terutama fokus pada tenaga kerja yang berimplikasi pengakuan kualifikasi dan keterampilan, serta mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemasok terbesar tenaga kerja di ASEAN. Tingkat pendapatan berada di posisi pendapatan menengah meskipun masih rendah (lower middle incomecountry). Posisi IPM sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Cambodia, Laos, dan Myanmar

Abstrak :
Kebijakan pembangunan pertanian di Kabupaten Kulon Progo tidak lagi bertumpu pada peningkatan produksi saja, tetapi lebih luas lagi diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengembangkan agribisnis, serta mengisi dan memperluas pasar melalui pertanian yang maju, efisien, dan tangguh. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut akan tercapai apabila dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mampu menggerakkan partisipasi berbagai pihak, utamanya masyarakat petani dalam pelaksanaan program-program pertanian. Dalam rangka penggerakan partisipasi masyarakat petani, maka program penyuluhan pertanian memainkan peran yang sangat vital. Agar penyuluhan pertanian dapat dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan prima sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan pertanian, maka disamping diperlukan adanya dukungan kelembagaan, sarana dan bahan-bahan penyuluhan sesuai standar pelayanan prima, diperlukan pula adanya dukungan sumber daya manusia tenaga penyuluh pertanian yang prima. Kinerja prima dari tenaga penyuluh pertanian merupakan hasil dari interaksi antara kemampuan dan motivasi (kepuasan kerja) dari para penyuluh pertanian tersebut. Motivasi dan kepuasan kerja, sama pentingnya dengan kemampuan dalam menyurnbang terhadap kinerja prima dan para penyuluh pertanian. Kajian kepuasan kerja pada Penyuluh Pertanian menarik untuk diteliti, karena peran mereka yang amat vital untuk menggerakkan partisipasi masyarakat petani guna keberhasilan pembangunan pertanian. Kajian mengenai kepuasan kerja pada umumnya telah banyak dilakukan, namun tetap aktual dan menarik karena akhir-akhir ini banyak dibicarakan masalah pemogokan kerja, untuk rasa, dan sejenisnya, yang apabila diteliti dan ditelusuri penyebab yang cukup menonjol adalah adanya rasa ketidakpuasan pegawai. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, antara lain: gaji, pekerjaan itu sendiri, gaya supervisi, kesempatan promosi, rekan kerja, kondisi kerja, kebijakan organisasi, kepribadian, nilai-nilai pegawai, berbagai karakteristik individu seperti usia, masa kerja, pendidikan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dilihat hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan kepuasan kerja secara umum dari para Penyuluh Pertanian yang didasarkan pada Teori Perancangan Ulang Pekerjaan dari Hackman dan Oldham (1980). Menurut Hackman dan Oldham (1980), dalam upaya untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kepuasan kerja perlu diperhatikan adanya lima dimensi karakteristik inti pekerjaan, yaitu: variasi ketrampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan batik. Hackman dan Oldham (1980) juga menjelaskan adanya beberapa moderator yang mempengaruhi hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan kepuasan kerja secara umum, yaitu: knowledge and skill, growth need strength, dan context satisfaction. Penelitian ini melihat peran dari variabel moderator growth need strength dalam mempengaruhi hubungan antara karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja secara umum pada para Penyuluh Pertanian. Diasumsikan bahwa Penyuluh Pertanian yang memiliki growth need strength yang tinggi akan merespon secara lebih positif terhadap pekerjaannya dibandingkan Penyuluh Pertanian dengan growth need strength yang rendah. Subyek penelitian yang dipilih adalah para Penyuluh Pertanian pada BIPP Kabupaten Kulon Progo dengan populasi sebanyak 48 orang. Pada penelitian ini seluruh populasi diambil sebagai sampel (total sampling). Kepada para penyuluh Pertanian tersebut diberikan kuesioner yang diadaptasi dari kuesioner Job Diagnostic Survey dari Hackman dan Oldham (1980) untuk mengungkap variabel-variabel di atas. Sebelum alat ukur ini digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada 30 orang responden untuk melihat apakah alat ukur tersebut valid dan reliabel. Perhitungan validitas menggunakan metode konsistensi internal, sedangkan reliabilitas menggunakan metode alpha Cronbach. Hasil perhitungan menunjukkan alat ukur valid dan reliabel sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis menggunakan teknik uji korelasi tata jenjang Kendall (tau) karena data penelitian diasumsikan berskala ordinal. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang positif dan bermakna antara karakteristik pekerjaan secara keseluruhan dengan kepuasan kerja secara umum, namun kekuatan hubungannya pada tingkat sedang (tau = 0, 543). Sementara itu hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positip dan bermakna antara masing-masing lima dimensi inti karakteristik pekerjaan dengan kepuasan kerja secara umum. Untuk melihat ada-tidaknya pengaruh growth need strength terhadap hubungan antara karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja secara umum, dilakukan korelasi parsial Kendall (tau). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan angka korelasi (dari tau = 0,543 menjadi 0,470). Ini bermakna bahwa growth need strength mempengaruhi (dalam hal ini memperkuat) hubungan antara karakteristik pekerjaan dan kepuasan keija secara umum. Hasil uji korelasi berganda juga mendukung kesimpulan tersebut dimana interaksi antara karakteristik pekerjaan dan growth need strength secara berskma-sama menunjukkan hubungan dengan kepuasan kerja secara umum yang lebih kuat (dari tau = 0,543 menjadi 0,672). Pengujian moderator dilakukan dengan melihat perbandingan korelasi Kendall (tau) antara karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja secara umum pada kelompok growth need strength yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien korelasi kendall (tau) pada kelompok responden dengan growth need strength tinggi (tau = 0, 414) lebih kuat dibandingkan pada kelompok responden dengan growth need strength rendah (tau = 0,357). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel growth need strength merupakan moderator yang mempengaruhi hubungan antara karakteristik pekeijaan dan kepuasan kerja secara umum dari para Penyuluh Pertanian.

Abstrak :
ABSTRAK
Kinerja suatu perekonomian baik nasional maupun regional dapat dilihat dari pertumbuhan output dan struktur output menurut sektor ekonomi. Keadaan tersebut ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDRB atau PDB pada dasarnya adalah penjumlahan nilai tambah brutto (NTB) atau output sektor-sektor ekonomi yang bersangkutan. Output perekonomian yang dihasilkan oleh suatu daerah atau negara secara teoritis, merupakan kombinasi teknis dari faktor-faktor produksi yang terlibat didalam proses produksi yang bersangkutan. Secara matematis sederhana digambarkan melalui fungsi Y = f (K, L).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kecenderungan ketenagakerjaan dan melakukan proyeksi serta menganalisa perubahan struktur ketenagakerjaan di propinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Dengan melihat kesempatan kerja dan PDRB masing-masing sektor berhubungan secara posistif, serta hubungan kesempatan kerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan dan PDRB di sektor produksi lainnya berhubungan secara posistif.

Proyeksi pergeseran strukur tenaga kerja dengan menggunakan model ketenagakerjaan secara regional pada dasarnya merefleksikan proyeksi pergeseran struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, proyeksi perubahan sruktur tenaga kerja tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan untuk investasi sumber daya manusia di daerah yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk semua sektor produksi menggambarkan adanya peningkatan yang cukup tinggi di masing-masing propinsi. Namun untuk sektor pertanian, menunjukkan adanya kecenderungan relatif yang semakin menurun di masa-masa yang akan datang. Dari data yang disajikan telah memberikan indikasi adanya pergeseran kesempatan kerja dari sektor primer (khususnya pertanian) ke sektor nonprimer (khususnya industri). Hal ini menggambarkan adanya pergeseran struktur ekonomi (dalam hal ini kesempatan kerja), sebagai saiah satu konsekuensi logis dari pembangunan ekonomi nasional.

Abstrak :
Reformasi administrasi melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama merupakan kelanjutan sekaligus duplikasi dari administrasi perpajakan modern sebelumnya, yaitu sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan di kantor pajak wajib pajak besar dan madya (large and medium taxpayer office). Namun demikian, administrasi pajak modern pratama memiliki perbedaan karakteristik dibanding yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada prosedur kerja, jenis pajak yang diadministrasikan, wilayah kerja dan basis wajib pajak. Perbedaan-perbedaan tersebut berimbas pada perbedaan struktur organisasi, beban kerja dan pengukuran kinerja. Karena itu, walaupun reformasi administrasi perpajakan dinilai berhasil, namun efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama belum pernah dievaluasi secara objektif. Tujuan utama setiap reformasi administrasi adalah mewujudkan keadaan yang lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam administrasi perpajakan, keadaan yang lebih baik tersebut ditandai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, pengukuran efektivitas suatu administrasi perpajakan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial, misalnya berdasarkan realisasi penerimaan pajak semata. Berdasarkan teori organisasi, pengukuran efektivitas yang paling tepat, menyeluruh dan integratif adalah pendekatan konstituensi strategis. Pendekatan ini mempertimbangkan semua pihak yang berperan penting dalam menentukan efektivitas administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, konstituen yang memiliki kepentingan strategis adalah pemerintah, pegawai dan wajib pajak. Efektivitas administrasi dari perspektif pemerintah diukur berdasarkan kemampuan administrasi perpajakan merealisasikan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan kinerja atau efisiensi administrasi secara umum. Sedangkan dari perspektif pegawai dan wajib pajak, efektivitas administrasi diukur berdasarkan tingkat kepuasan masing-masing konstituen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah dan pegawai, reformasi administrasi telah berjalan secara efektif. Sedangkan dari perspektif wajib pajak, reformasi administrasi belum berhasil memenuhi kepuasan wajib pajak. Hal ini ditandai oleh tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua yang masih jauh dari ekspektasi dan lebih rendah dibanding tingkat kepuasan wajib pajak di kantor pajak wajib pajak besar. Reformasi yang hanya efektif dari perpektif pemerintah dan pegawai tersebut menandakan bahwa administrasi pajak setelah reformasi masih cenderung menggunakan pendekatan enforcement daripada peningkatan pelayanan. Hal ini juga menunjukkan pembentukan administrasi perpajakan modern pratama baru sekadar pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan sukarela yang merupakan tujuan utama reformasi administrasi perpajakan bisa diwujudkan jika administrasi pajak berhasil menekan biaya kepatuhan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua gagal memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan wajib pajak, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama masih rendah.

---

Administrative reform through the establishment of pratama modern tax administration is an extension and a duplication of previous modern tax administration, namely modern tax administration system that successfully applied in large and medium taxpayer office. Pratama modern tax administration, however, has different characteristic than the others. The differences lie in its work procedure, its type of the tax that must to be administered, its work regional, and its taxpayer basis. The differences have effect on organization structure, workload, and performance measurement. Therefore, although tax administration reform is claimed as success achievement, the effectiveness of tax administration reform through establishment of pratama modern tax administration is never been evaluated objectively before. The main goal of administrative reform is a better condition for all stakeholders. In tax administration, the better condition lies on the improvement of taxpayer compliance. Therefore, effectiveness measurement on tax administration should be done on comprehensive approach, not partially, base on tax revenue only, for instance. Base on organization theory, strategic constituency is the most appropriate, comprehensive and integrative approach in measurement the effectiveness. The approach is take of all actors that have important role in determining the effectiveness of tax administration into account. In this study, the constituent that have strategic interest are government, staff/officer, and taxpayer. Administration effectiveness from government perspective is measured base on the achievement of the tax administration on collect money to treasury, improvement in tax compliance and performance or efficiency of the administration generally. From staff and taxpayer point of view, administration effectiveness is measured base on their satisfaction level respectively. The study finds that from government and staff perspective, the administrative reform is running effectively. But from taxpayer point of view, the administrative reform has not fulfilled their satisfactions yet. It is shown by the level of taxpayer satisfaction on the service quality of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua that is far below their expectations and it is lower than the level of taxpayer satisfaction at large taxpayer office (LTO). The administrative reform that is effective from the government and staff perspective only, shows that post-reform tax administration is tend to applying enforcement approach rather than improving service quality. In addition, it is shows that the establishment of pratama modern tax administration is just internal improvement of Directorate General of Taxation (DJP). Voluntary compliance, that is main goal of tax administration reform, can become into real if tax administration success in minimizing compliance gap through improving service quality. Base on the result of the study that KPP Pratama Jakarta Gambir Dua fails in delivering excellent service to meet the taxpayer satisfaction, then, generally it can be said that the effectiveness of tax administration reform through establishment of pratama modern tax administration is low.