"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa turut mengatur kebijakan Advance Pricing Agreement (APA) dalam rangka memberikan tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan. Tujuan kemudahan menjadi aspek baru yang tertuang dalam peraturan mengenai APA di Indonesia. APA telah menjadi salah satu cara untuk menghindari sengketa transfer pricing, namun masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan dalam kebijakan APA di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan APA berdasarkan PMK 172 Tahun 2023 dalam aspek kemudahan atau ease of administration, terutama untuk melihat sejauh mana aspek kemudahan administrasi diwujudkan dalam peraturan APA terbaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma post positivism dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah asas Ease of Administration oleh Fritz Neumark, menggunakan seluruh dimensi yakni certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari keempat dimensi masih terdapat limitasi serta belum terpenuhinya indikator-indikator pada dimensi yang ada dalam kebijakan APA di Indonesia. Salah satu, permasalahan yang masih menjadi persoalan signifikan yakni mengenai jangka waktu penyelesaian APA. Kemudahan administrasi pada APA harus selalu diupayakan, mengingat semakin tingginya potensi sengketa transfer pricing di masa depan.
.....The Indonesian government, through the Ministry of Finance, issued PMK No. 172 of 2023 (PMK 172/2023) concerning the Application of the Arm’s Length Principle to Transactions Influenced by Special Relationships, which also regulates the Advance Pricing Agreement (APA) policy to achieve the objectives of fairness, legal certainty, and convenience. The aspect of convenience is a new addition outlined in the APA regulation in Indonesia. While APAs are intended to mitigate transfer pricing disputes, significant challenges and shortcomings persist in their implementation in Indonesia. This study analyzes the APA policy under PMK 172/2023 from the perspective of administrative ease, with a focus on evaluating the extent to which this aspect is addressed in the updated regulation. Employing a post-positivist paradigm with a quantitative approach, the research utilizes literature reviews and in-depth interviews for data collection. The analytical framework is based on the Ease of Administration principle from Fritz Neumark, encompassing the dimensions of certainty, efficiency, convenience, and simplicity. The findings reveal that several indicators within these dimensions remain unmet, highlighting ongoing limitations in the APA policy. A key challenge is the lengthy duration required to finalize APA agreements, which reduces their effectiveness in addressing transfer pricing disputes efficiently. Enhancing administrative ease in APA implementation is crucial to address the growing potential for transfer pricing disputes in the future.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
