Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah penyelesaian sengketa dagang antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam World Trade Organization (WTO). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah menyetujui tentang perjanjian WTO tersebut dan menjadikannya sebagai hukum positif yaitu UU No. 7 Tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah Orde Baru mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional yang dikenal dengan Inpres No. 2 Tahun 1996. inpres inilah yang memicu terjadinya sengketa dagang dalam bidang industri otomotif. Tiga negara prinsipal yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa menggugat Indonesia karena telah melakukiin tindakan diskriminatif dan melanggar ketentuan yang diatur WTO. Indonesia harus menghadapi gugatan tersebut dan sebelum panel WTO dibentuk, pemerintah telah berusaha menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara bilateral kepada masing-masing negara. Indonesia gagal dan ketiga negara tersebut mengadukan masalah ini ke Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) untuk membentuk panel. Dalam forum WTO, Indonesia menyampaikan argumentasi, bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah untuk membangun industri otomotif yang "murni". Sebagai negara berkembang Indonesia memanfaatkan hal tersebut dengan subsidi yaitu memberikan kebebasan kepada PT Timor Nasional untuk mendatangkan produk otomotif dalam bentuk utuh (siap pakai), . komponen-komponen dari Korea Selatan tanpa dibebani pajak barang mewah dan bea masuk. Argumentasi Indonesia ditolak oleh ketiga negara prinsipal. Panel menyimpulkan bahwa kebijakan otomotif dan subsidi jelas melanggar ketentuan "Non Discrimination" dan "National Treatment" dari GATT serta TRIM's. konsekuensinya DSB mengharuskan Indonesia mencabut kebijakan tersebut pada bulan Januari 1998 dan diberi batas waktu selama 12 bulan sampai tgl. 23 Juli 1999. Pemerintah harus menerima kenyataan ini dan mencabut hal tersebut pada tanggal 23 Juli 1998.