Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang dibuat seakan-akan bahwa tanah hak milik merupakan milik dari Warga Negara Indonesia akan tetapi sebenarnya merupakan milik Warga Negara Asing.Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana peran dan pertanggung jawaban notaris di dalam pembuatan perjanjian nominee berkaitan dengan pemilikan tanah hak milik, bagaimana keabsahan perjanjian nominee tersebut dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan pengtauran mengenai sahnya perjanjian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 serta ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara jelas menentukan hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia dan ada batasan-batasan yang jelas diatur mengenai Warga Negara Asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia. Disamping permasalahan tersebut penelitian ini juga hendak membahas mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta perjanjian nominee tersebut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji berbagai literatur, baik berupa buku-buku maupun peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh jawaban atas permasahana yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian ternyata pada dasarnya perjanjian nominee sampai saat ini belum diatur dalam perundangan di Indonesia, akan tetapi banyak dilakukan di dalam praktek. Perjanjian nominee ini juga dipertanyakan keabsahannya, karena perjanjian ini tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Tidak ada perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Seringkali yang terjadi adalah notaris yang membuatkan perjanjian ini. Padahal jika dibaca dengan cermat pasti notaris mengerti kalau perjanjian ini tidak diperbolehkan.

---

Notaries have boundaries, which are explicitly mentioned in the Regulations of Notary and ethical codes of Notary, in doing their work. However, in reality, there are still many law smuggling being practices by notaries and one of them is known as nominee agreement. In the decision number 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, it is clearly mentioned that the concept of nominee equals to smuggling of law. The agreement is made as if the land is owned by ab Indonesian, while it actually is owned by a foreigner.

This research is trying to review the role and responsibilities of notary in the making of nominee agreement related to property right of land ownership; and the validity of nominee agreement seen from the perspective of the legislation in Indonesia, specifically in relations with the validity of nominee agreement regulated by the Code of Civil Law No. 1320 and the provisions contained in the Basic Agrarian Law, which clearly mentioned only Indonesian citizens have the right to own land with the status of property rights in Indonesia and there are clear boundaries set on foreign nationals who wishes to own land in Indonesia.

This research is using the normative juridical research method, which is reviewing the literature, both in the form of books as well as related laws and regulations, to obtain answers of the case study.

Based on the research, writer found that in principle, the nominee agreement has yet to be regulated under the Indonesian legislation as of now. However, it has become a common practice. The validity of the nominee agreement is also questionable because the agreement does not comply one of the conditions to validate an agreement that is the halal cause. Furthermore, there is no legal protection for the notary who commits an offense. What happens often is the notary is the one who drafts and prepares the agreement. Meanwhile, if we examine it closely, the notary clearly understands that this agreement is prohibited."

"Penyakit gastroenterologi masih merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia, dengan kolitis menempati urutan kelima dari sepuluh penyakit terbanyak pada pelayanan rawat jalan. Kesamaan gambaran klinis dan hasil pemeriksaan diagnostik kolitis TB dan Inflammatory Bowel Disease (IBD) menyebabkan kesulitan diagnosis. Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran diagnostik Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) metode Elispot pada pasien terduga kolitis tuberkulosis di Indonesia. Dilakukan studi potong lintang dan acak dengan penyajian data deskriptif analitik. Subjek penelitian merupakan 60 pasien terduga kolitis tuberkulosis yang mengunjungi poliklinik gastroenterologi di RSUPNCM bulan April-Oktober 2018. Sampel yang digunakan adalah darah vena. Hasil uji diagnostik IGRA metode Elispot dengan baku emas pemeriksaan histopatologi adalah sensitivitas 83,3%, spesifisitas 57,4%, NPP 17,3%, dan NPN 96,9%. Hasil uji diagnostik IGRA metode Elispot dengan baku emas pemeriksaan kolonoskopi adalah sensitivitas 53,9%, spesifisitas 55,3%, NPP 25%, dan NPN 81,3%. Hasil uji diagnostik IGRA metode Elispot dengan baku emas pemeriksaan kolonoskopi dan histopatologi adalah sensitivitas 57,1%, spesifisitas 60,5%, NPP 28,6%, dan NPN 81,3%. Hasil uji diagnostik IGRA metode Elispot dengan baku emas pemeriksaan histopatologi, kolonoskopi, dan evaluasi klinis akhir adalah sensitivitas 100%, spesifisitas 59,3%, NPP 21,3%, dan NPN 100%. Tes IGRA Metode Elispot dapat digunakan sebagai pemeriksaan penapisan.

---

Gastroenterology diseases are still a major health problem in Indonesia, with colitis ranks fifth among the top ten diseases in outpatient care. The similarity of clinical features and diagnostic results of TB and Inflammatory Bowel Disease causes difficulties in diagnosis. This study is aimed to determine the diagnostic value of Interferon-Gamma Release Assay (IGRA) with Elispot Method in patients with suspected tuberculous colitis in Indonesia. It is a cross sectional and randomized study, shown as an analytic descriptive report. There were 60 patients with suspected tuberculosis colitis, visiting gastroenterology polyclinic at RSCM from April-October 2018. The sample was venous blood.  Diagnostic results of IGRA with Elispot Method with histopathology test as the gold standard are sensitivity 83,3%, specificity 57,4%, PPV 17,3%, and NPV 96,9%. As with colonoscopy as the gold standard are sensitivity 53,9%, specificity 55,3%, PPV 25%, dan NPV 81,3%. Meanwhile, with colonoscopy and histopathology test as the gold standard are sensitivity 57,1%, specificity 60,5%, PPV 28,6%, dan NPV 81,3%. And, diagnostic results  of IGRA with Elispot Method with colonoscopy, histopathology test, and final clinical judgement as the gold standard are sensitivity 100%, specificity 59,3%, PPV 21,3%, dan NPV 100%. IGRA with Elispot Method can be used as screening test."

"Tesis ini membahas mengenai program pemberlakuan pendaftaran Fidusia dengan sistem baru yakni dengan sistem online. Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai perbedaan sistem pendaftaran Fidusia yang lama dengan sistem pendaftaran Fidusia online, yaitu dengan mengkaji dasar hukum, kekurangan dan kelebihan masing-masing sistem, serta membahas Notaris dan akta Notaris sebagai profesi yang berkaitan dengan kebijakan ini.Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa program pendaftaran Fidusia online perlu disertai dengan beberapa perubahan mulai dari perubahan dasar hukum maupun perubahan dari segi teknis,untuk mewujudkan tujuan yang sesungguhnya yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of Fiduciary registration system with the new system which called, Fiduciary online registration system. In this thesis, the author discusses the differences between old system of Fiduciary registration and the new system, online registration system, by examining the legal basis, advantages and disadvantages of each system, and also Notary as a profession which related in it.Based on this research, the authors concluded that the fiduciary online registration program should be accompanied by some changes ranging from fundamental changes in the law and changes in technical terms, to achieve the real goal which is to achieve effectiveness and efficiency of public services."

"

Pilihan terkait struktur keputusan dengan tingkat sentralisasi lebih tinggi atau rendah sangat penting karena mempengaruhi aktivitas dan proses pengambilan keputusan perusahaan dalam situasi tidak menentu. Unit gawat darurat (UGD) merupakan bagian kritis dan utama dari sebuah rumah sakit. Ada beberapa keputusan krusial yang harus diambil secepatnya dalam situasi tidak menentu dan dengan berbagai kendala dan Batasan di UGD, termasuk penjadwalan sumber daya. Eksplorasi struktur pengambilan keputusan untuk keputusan terkait penjadwalan sumber daya dibutuhkan untuk memperbaiki alur proses pasien di UGD. Riset di tesis ini mengeksplorasi struktur keputusan dengan tingkat sentralisasi yang berbeda, yaitu model keputusan pusat atau tersentral (centralised) dan terdesentralisasi (decentralised) untuk penjadwalan perawat ke pasien di UGD, dan membandingan model ini dengan praktik penjadwalan berbasis manajemen prioritas atau FIFO yang saat ini dilakukan di UGD. Riset ini mengembangkan penjadwalan tersentral dengan versi dinamis dari penjadwalan dengan Mixed Integer Linear Programming (MILP) dan mengembangkan penjadwalan terdesentralisasi dengan system multi agen yang menjalankan Contract Net Protocol (CNP) dimana setiap agen mengoptimasi secara lokal variasi dari penjadwalan dengan MILP dan berinteraksi dengan agen lain untuk bertukar pasien. Hasil penjadwalan dari ketiga model ini didapat dengan menggunakan dataset dan dibandingkan. Hasil perbandingan menunjukan bahwa model tersentral menghasilkan jadwal terbaik, diikuti dengan model terdesentralisasi yang diajukan.

---

The choice of decision structure with a more or lesser degree of centralisation (or decentralisation) is important since it affects the operation and decision-making process of enterprises in uncertain situations. The Emergency Department (ED) is the critical and main part of the hospital. There are various crucial decisions to be taken quickly under uncertainty and constraints in EDs, including resource scheduling. The exploration of the decision structure for this decision is required to improve the patients’s pathway. This thesis work explores the (de-)centralisation of decision, i.e., centralised and decentralised models of nurse-to-patient scheduling in ED and compares it to the current practice in ED based on priority management, which is called First in First Out (FIFO) model. We base our centralised scheduling on a dynamic version of scheduling Mixed Integer Linear Programming (MILP), and our decentralised scheduling makes a multi-agent system run a Contract Net Protocol (CNP) in which the agents locally optimise a variant of this MILP and interact with others to exchange patients. We generate results using the datasets and compare the results produced by the three models, namely FIFO, centralised, and decentralised model. The result shows that the centralised model performs best, followed by the decentralised model proposed.

"