Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan istri terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat berdasarkan pemberian kuasa dari istri kepada suaminya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian kredit yang dibuat tanpa perstujuan pasangan terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dibuat serta disetujui oleh pasangan nikahnya dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pembeli dalam lelang berdasarkan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/Pdt/2017 dan Tanggungjawab notaris dalam perjanjian kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 222K/Pdt/2017 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis0normatif, tipologiipenelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perjanjian kredit yang dibuat merupakan perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdata,1pemberian kuasa dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat dianggap sebagai persetujuan istri. Kemudian perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam lelang diberikan berdasarkan itikad baik. Dalam hal akta Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan notaris juga bertanggungjawab atas perjanjian tersebut yakni pertanggungjawaban secara perdata dan administratif atas akta yang dibuatnya tersebut.

---

This study discusses the position of the credit agreement made without the wife's consent to the authorization for assignment of mortgage from the wife to her husband. The problem in this study is the validity of the credit agreement made without the partner's consent to the assignment of mortgage that have been made and approved by the marriage partner and legal protection against third parties as buyers in the auction based on case studies of the Supreme Court's decision No. 222K/Pdt/2017 and The notary liability in the credit agreement and the Power of Attorney Imposing the Mortgage Rights is based on the decision of the Supreme Court Number 222K/Pdt/2017 related to Law No. 2 of 2014. The type of research method used in this study is normative juridical, typology of this research is analytical descriptive. The result of this study are the credit agreement made with illegal terms and null and void because it doesn't meet the legal terms of agreements in article 1320 of the Civil Code, authorization for assignment of mortgage from the wife can't be considered as wife consent in the credit agreement. Legal protection of the buyer at an auction is given in good faith. In the case of credit agreement and authorization of mortgage, the notary is responsible for the agreements, namely in civil and administrative liabilities for the deeds she made."