Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penjatuhan pernyataan pailit terhadap maskapai penerbangan Batavia Air sangat memukul dunia bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah mitra dari maskapai penerbangan itu sendiri yaitu Travel Agent. Travel Agent bertugas memasarkan jasa penerbangan dari maskapai. Dalam melaksanakan pemasaran sekaligus penjualan tiket tersebut, Travel Agent terlebih dahulu harus menyerahkan sejumlah deposit untuk dapat menerbitkan tiket (issued). Pailitnya Batavia Air menyebabkan seluruh kekayaan maskapai tersebut berada dibawah Kurator. Termasuk didalamnya adalah deposit yang telah diserahkan oleh pihak Travel Agent. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang terdapat ketimpangan dalam perjanjian yang dibuat antara travel agent dengan pihak maskapai selain tidak terpenuhinya asas- asas yang ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan bentuk isi dari perjanjian keagenan tersebut sehingga tidak dapat memberikan perlindungan terhadap Travel Agent.

---

ABSTRACT
The overthrow of statements in bankruptcy against Batavia Airlines hit the business world in Indonesia especially the Travel Agent as partner in charge of marketing the flight service. In carrying out its task, the travel agent must submit a deposit in order to booked and issued the ticket to their customer. The bankruptcy led to the company’s assets are in the authorities of the curator. Including all the deposits of Travel Agent. Referring to the agreement they created it are not setting about the returning of deposit in case the agreement ended prematurely. This led to the Travel Agent cannot withdraw their deposits back. The method that has been used in this research is juridical-normative to find the rule of law, principles of law, and legal doctrines to answer the problem encountered, which is done by examining the references or secondary data. The final result of this research indicate that there was inequality in the agreement made between the travel agent and the airline.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar pada tentara dan PNS di instansi militer berdasarkan jenis golongan jabatan dengan menggunakan alat ukur Basic Psychological Needs Scale (BPNS). Partisipan penelitian ini berjumlah 277 orang yang diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik variabel status pekerjaan ataupun variabel jenis golongan tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan psikologis dasar. Hasil penelitian ini juga tidak menunjukkan adanya perbedaan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar antara tentara dan PNS yang dipengaruhi oleh interaksi antara variabel status pekerjaan dan jenis golongan. Berdasarkan penemuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan pemenuhan kebutuhan psikologis dasar yang signifikan, baik pada dimensi kemandirian, kompetensi, dan keterhubungan antara tentara dan PNS di instansi militer dan berdasarkan golongan.

---

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the difference of basic psychological needs fulfillment between soldiers and civil servants in Military Institution based on work level measured by Basic Psychological Needs Scale (BPNS). Data were gathered from 277 respondents using the accidental sampling method. The result showed that work status and work level have no significant influence to basic psychological needs fulfillment. There were also no differences of basic psychological needs fulfillment between soldiers and civil servants that influenced by the interaction between work status and work level variabel. Based on this study, we can conclude that there are no significant differences on autonomy, competency, and relatedness between soldiers and civil servants in imilitary institution based on levels.