Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai bagaimana suatu kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, jika pejabat administrasi pemerintahan melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, dapat dengan mudah dilihat apakah hal tersebut merupakan suatu pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum sehingga tidak ada lagi pejabat yang kebal hukum. Adanya sanksi pidana bagi pejabat administrasi pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya dalam mengambil suatu kebijakan, diharapkan dapat membuat pejabat administrasi pemerintahan selalu menggunakan segenap kemampuan intelektual dan keahliannya serta mengedepankan prinsip kehati-hatian secara obyektif dan tanggung jawab dalam mengambil suatu kebijakan.

---

ABSTRACT
This thesis examines how a policy made by Governance Administration Official could be subject to criminal sanctions. This study is a qualitative research with normative juridical approach. The results of the study suggest that the Bill of Governance Administration should pass immediately. With the law, if the governance administration officials happen to make a mistake or violate the law, it is easy to define whether it is an administrative or law violation, so there will be no more officials are above the law. The criminal sanctions for governance administration officials, who abuse their authority in making a policy, is expected to make them always use all their intellectual abilities and expertise as well as to put forward prudential principle objectively and responsibly.