"Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 2511999 pada tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Secara khusus pengelolaan administrasi Pajak Daerah ini diatur dalam UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan membahas: Penyelenggaraan Administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kebupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otonomi daerah dari Rondinelli dan Cheema; teori keuangan pemerintah daerah dari Devas, Domai dan Halim; teori pajak daerah dari Mardiasmo, Mc.Master, Davey, Bird dan Jantscher; dan teori administrasi pajak daerah dari Atmosudirjo, Nurmantu, dan Mc.Master.
Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer kualitatif yang diperoleh dengan Teknik Wawancara dari tiga orang Informan Penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian buku dan dokumen serta observasi lapangan.
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat kesimpulan sebagai berikut :
Identifikasi wajib pajak di wilayah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan Cara pendaftaran dan pendataan. Dari data identifikasi wajib pajak di ketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 2764 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan-badan usaha.
Penetapan besarnya jumlah pajak untuk masing-masing jenis Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, dan secara teknis besamya jumlah pajak untuk masing-masing jenis pajak ditetapkan berdasarkan ketentuan teknis yang mengacu pada jenis, sifat, klasifikasi dan lokasi serta analisis ekonomi masing-masing obyek pajak.
Pembayaran pajak dilakukan dengan mengisi SPTPD secara jelas, benar dan lengkap. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah, yang secara teknis kepada Dispenda, selambat-lambatnya 5 hari pada awal bulan. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hai sejak SKPD diterima, maka kepada para wajib pajak itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
Evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai 31 Desember 2002 diketahui terjadi 364 kasus penunggakaan pajak. Adanya kasus penunggakan pajak ini membuktikan bahwa pelaksanaan administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi belum optimal.
Faktor-faktor yang paling panting dan menjadi dukungan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, faktor kualitas sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Daerah; dan faktor sebagai Daerah perindustrian, perdagangan dan permukiman.
Faktor-faktor yang paling penting dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor budaya organisasi yang bercirikan lemahnya rasionalisasi, unjuk kerja seadanya dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme; faktor masih belum kuatnya kesadaran para wajib pajak dalam mengejawantahkan arti dan fungsi penting Pajak Daerah bagi pembangunan dan perekonomian Daerah; dan faktor situasi perekonomian nasional dan perekonomian Daerah yang belum cerah.
Saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut:
Berdasarkan data perbandingan jumlah wajib pajak dan potensi pajak serta target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tabun Anggaran 2002, sebaiknya identifikasi wajib pajak lebih diintensifkan melalui kegiatan survey dan pendataan yang diperluas ke seluruh obyek pajak, terutama obyek pajak hotel, obyek pajak restoran dan obyek pajak pemanfaatan air, karena ketiga obyek pajak ini sangat potensial.
Sejalan dengan identifikasi wajib pajak tersebut, sebaiknya diadakan kegiatan kampanye perpajakan dan sosialisasi kebijakan perpajakan Daerah secara intensif dan berkesinambungan, agar kesadaran dan kepatuhan pars wajib pajak di Kabupaten Bekasi semakin menguat.
Sebaiknya diadakan evaluasi terhadap penerapan prosedur dan tata cara perpajakan Daerah, agar dari basil evaluasi tersebut dapat diterapkan prosedur dan sistem perpajakan yang lebih praktis, mullah dimengerti oleh para wajib pajak dan berlaku secara transparan."
