Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya, sehingga pembatalan akta kelahiran marak terjadi. Akta kelahiran merupakan akta Pencatatan Sipil yang pembatalannya harus dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris. Penulis meneliti berdasarkan penetapan pengadilan untuk memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perturan perundang-undangan. Namun, untuk memperkuat penelitian, dilakukan wawancara kepada para pakar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum adanya Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, anak tersebut menjadi bukan anak sah dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, status dan kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu bukan anak Pemohon dan merupakan anak luar kawin antara ibunya dengan pacar ibunya, sehingga anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kasus posisi pada kasus pembatalan akta kelahiran yang diajukan dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas terkait pembatalan akta kelahiran karena tidak semua kasus pembatalan akta kelahiran mengandung sengketa.

---

ABSTRACTThere are still a lot of birth certificate that does not accord to the actual facts and written names in the parents element of birth certificate which those names are not their biological parents to the child is one of the example. This, of course, has legal consequences to the legal standing of the child and their inheritance rights. Birth certificate that is flawed like that would cause disadvantages because birth certificate is an authentic deed, that is a legal instrument for the written parties, the heirs and people who gets rights from and it is also a Civil Registry so the annulment of it must with the court decision. Based on that, author is eager to examine the legal consequences of the annulment of the birth certificate for childrens legal standing and their inheritance rights with Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt as the reference by using a normative juridical research method, namely by reviewing the law and regulations. However, to strengthen research, interviews were also conducted with related experts. In Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, the legal consquence for the children is their status become a not natural child of their parents and make them not having their inheritance rights from their parents while in Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, the legal standing of the child will be returned to their original status, that is not the child of the applicant and makes them to be a illegitimate child, so they will only inherit from their mothers only. The Judge should be more careful in looking at the case position of the annulment of the birth certificate and the government must issue rules more clearly related to the annulment of the birth certificate because not all cases of the annulment of the birth certificate contains the dispute. "

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang menjalankan jabatan dan operasionalnya di luar wilayah jabatan. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 06/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020 yang pada intinya memuat pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh Notaris SA, Notaris di Kabupaten Karawang yang menjalankan jabatan dan operasionalnya di kantor Notaris lain yang berkedudukan di Jakarta Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pelanggaran dan tanggung jawab Notaris yang menjalankan jabatan dan operasionalnya di luar wilayah jabatan, serta menganalisis pertimbangan majelis pemeriksa dalam putusan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat tersebut, Notaris SA melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga dapat dikenakan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris SA juga dapat dikenakan sanksi perdata karena akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya menjadi terdegradasi seperti akta dibawah tangan. Pengenaan pasal pada pertimbangan majelis pemeriksa kurang memenuhi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris SA dan sanksi yang diberikan kurang memberikan efek jera.

---

This thesis discusses the responsibilities of a Notary who carries out his position and operation outside the area of duty. The author uses Decision of the Notary Supervisory Board of the West Java Region Number 06/PTS-MPWN West Java Province/IX/2020 as the case study of this thesis, which essentially raise violations of the obligations and prohibitions carried out by Notary SA, Notary in Karawang Regency who carries out the position and operational in another notary office domiciled in East Jakarta. The purpose of this study is to analyze the forms of violations and responsibilities of a Notary who carries out his position and operation outside the area of duty, as well as to analyze the Notary Supervisory Board’s consideration in the said decision. The writing method of this thesis uses a normative juridical research method with an explanatory type of research. The results of the analysis of the Decision of the Notary Supervisory Board of the West Java Region is that Notary SA has violated several provisions of the Law on Notary Duty and the Notary Code of Ethics, so that he could be subject to liabilities under the Law on Notary Duty and the Notary Code of Ethics. Notary SA can also be subject to civil sanctions due to the deed made outside the area of his office were degraded as if it was a private-made deed. However, the imposition of articles on the Notary Supervisory Board’s consideration does not meet the violations committed by the Notary and the sanction given does not provide a deterrent effect to the violator."