Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum. ......The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law. The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law.

Abstrak :
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen terhadap informasi produk yang akan dikonsumsinya. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak konsumen atas informasi pada label kosmetik berbahasa Indonesia. Kehidupan manusia moderen saat ini menuntut nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia untuk dapat tampil sempurna, dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, termasuk memperjualbelikan produk kosmetik impor di Indonesia. Dengan diberlakukannya ketentuan notifikasi kosmetik, diharapkan produk kosmetik impor dapat didaftarkan notifikasinya kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dengan demikian, produk kosmetik impor melakukan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai produk kosmetik di Indonesia, termasuk diantaranya adalah ketentuan pelabelan kosmetik yang mencantumkan informasi mengenai produk sebagai hak konsumen untuk mendapatkan infomasi. Terkait dengan perlindungannya, skripsi ini akan membahas teori perlindungan konsumen yang akan dikaitkan dengan penemuan produk kosmetik yang melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. ......The Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection regulates the right of consumers of product's information to be consumed. This paper discusses the legal protection given to the right of consumers to information on cosmetic labeling in Indonesian language. The life of modern man is now demanding the values of beauty and the beauty of the appearance. Human desire to be able to perform perfectly, utilized by businesses in various ways, including trade in cosmetic products imported in Indonesia. With the enactment of the provisions of the cosmetic notification, imported cosmetics products are expected to be registered the notification to the Head of National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia. Thus, cosmetic products imported doing provisions in force concerning cosmetic products in Indonesia, including the cosmetic labeling provisions that include information about the product as the consumer's right to obtain information. Associated with protection, this paper will discuss the theory of consumer protection that will be associated with the discovery of cosmetic products which violate provisions in force in Indonesia.