Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945 diatur tentang kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hak uji materiil. Dalam Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945 diatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD. Sebeium hak uji materiil diatur dalam Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak uji materiil, yaitu: TAP MPR RI Nomor III/MPR/1978, TAP MPR RI Nomor III/MPR/2000, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 14 Tahun 1985, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999. Terdapat berbagai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hak uji materiil di Indonesia, sehingga diperlukan pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hak uji materiil di Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum Eropa. Kontinental yang dianut di Indonesia."

"The amendment of UUD 1945 has created MPR as an independent chamber As a result, the structure of Indonesian parliament is considered as tricameral. Nevertheless, with its own chamber in one side and authority that apparently could not be continoasly exercised on the other side, the position of MPR has to be re-analysed."

"ABSTRACTUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia or UUD 1945) -which restored back through Presidential Decree July 5, 1959 - experience a nonformalchanges by the establishment of various laws and policies by the parliament and government, then impacted by the maiaay crisis and the economiccrisis followed by political crises, which pushed the formal change of UUD 1945. Formal changes of the Constitution of Japan, set forth in Article 96 which stipulates that at least required the approval of 2/3 members of the Diet and approved by a majority of citizens in a referendum; and until nowthe formal change to The Constitution of Japan has not yet taken placed but what happened in the constitutional practice is a constitutionaltransformation (kempo hensen) of Article 9 The Constitution of Japan, which can be seen in the constitutional practices conducted by the legislative,executive, and judicial body."

"The Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council - DPD) and the Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives - DPR) are institutions which represent the people in the parliament of the Republic of Indonesia. However, these two institutions do not have equal powers, including the powers related to the control function. The DPD’s function related to control is provided for under Article 22D paragraph (3), Article 23E paragraph (2), and Article 23F paragraph (1) of the Third Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The DPD can exercise control of the implementation of certain laws related to regional interests, the implementation of the State Budget, taxes, education and religion, reporting on the results of supervision exercised by it to the DPR; it receives the results of state finance audit conducted by the Badan Pemeriksa Keuangan (Audit Board - BPK), and provides its consideration to the DPR in electing members of BPK. Based on a comparison among various countries it is evident that although some countries have weaker control authorities compared to those of the DPD, it is the DPD elected directly through the general elections which has the weakest authority among them. Proportionate powers need to be granted to the DPD in order to ensure that that the objective of its establishment in representing the interests of the regions may be achieved."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui keseragaman bentuk penulisan abstrak skripsi mahasiswa FIB UI, serta mengetahui penerapan SN1 19-4192-2002 din petunjuk penulisan abstrak skripsi, yang terdapat Buku Petunjuk Penulisan Skripsi pada abstrak skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan sampel sebanvak 84 abstrak skripsi dari 14 jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dari tahun 2001-2004 , sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah teknik acak proporsional. Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Wakil Dekan 1. Observasi yang dilakukan menggunakan alat Bantu berupa daftar atau tabel. Tabel dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok yang termuat dalam SN1 19-4192-2002 dan petunjuk penulisan abstrak yang terdapat dalam buku Petunjuk Penulisan Skripsi yang memuat masing-masing sebelas unsur dan enam unsur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan abstrak skripsi mahasiswa FIB UI tidak seragam. Dengan SNI 19-4192-2002 sebagai acuan, didapati bahwa sebagian besar abstrak skripsi mahasiswa FIB UI (51,19%) kurang memenuhi standar. Sedangkan jika menggunakan petunjuk penulisan skripsi, didapati bahwa hampir setengah abstrak skripsi mahasiswa FIB UI (32.11%) tidak mengikuti standar. Pertu dilakukan suatu pembaharuan pada standar penulisan abstrak yang berlaku pada FIB UI yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam SNI 19-4192-2002, serta perlu disosialisasikannya standar tersebut baik pada tingkat fakultas maupun universitas, sehingga setiap mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara penulisan abstrak yang baik."