Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pembuatan akta jual beli oleh PPAT yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusah Mahkamah Agung nomor 3034 K/Pdt/2018. PPAT merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum hendaknya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. PPAT hendaknya selalu mengikuti prosedur pembuatan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kriteria perbuatan melawan hukum oleh PPAT dan akibat hukum terhadap pembuatan akta jual beli yang dibuat secara melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3034 K/Pdt/2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 17/Pdt.G/2017/Pn.Pya. Di dalam kasus ini PPAT disebut melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan membuat Akta Jual Beli secara melawan hukum dengan memuat nilai transaksi dan luas tanah yang dijadikan objek jual beli berbeda dengan yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak. Hal ini bermula saat PPAT tidak hadir di kantor dan menyuruh Penggugat dan Turut Tergugat selaku penjual untuk menandatangani 2 lembar blanko akta jual beli kosong dan 1 lembar kwitansi kosong melalui stafnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian berupa data yang deskriptif didasarkan pada metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian adalah PPAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum dan akibat hukum dari pembuatan akta jual yang dibuat oleh PPAT menjadi batal demi hukum. ......This study discusses the legal consequences of making a sale and purchases deed by PPAT which contains elements of unlawful acts in the Supreme Court Decision number 3034 K/Pdt/2018. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or Ownership Rights on Flat Units. PPAT in carrying out their duties as public officials should work with a full sense of responsibility, independence, honesty, and impartiality. PPAT should always follow the procedure for making the deed in accordance with the applicable laws and regulations. The main problem in this study is the criteria for unlawful acts by PPAT and the legal consequences of making a sale and purchase deed made against the law. The problems discussed in this study are contained in the Supreme Court Decision Number 3034 K/Pdt/2018 in conjunction with the Praya District Court Decision Number 17/Pdt.G/2017/Pn.Pya. In this case, the PPAT is said to have committed an unlawful act because it made a Sale and Purchase Deed against the law by containing the transaction value and the area of land used as the object of sale and purchase which was different from what was previously agreed upon by the parties. This started when PPAT was not present at the office and ordered the Plaintiff and Co-Defendant as the seller to sign two (2) blank deeds of sale and 1 blank receipt through his staff. To answer these problems, a normative juridical research method is used with the form of research results in the form of descriptive data based on a qualitative approach method. The result of the research is that PPAT is proven to have committed an unlawful act because it has met the criteria for an unlawful act and the legal consequences of making a deed of sale made by PPAT are null and void.

Abstrak :
Perjanjian Pernikahan adalah perjanjian tentang properti suami dan istri selama pernikahan, yang menyimpang dari prinsip atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tesis ini akan membahas bagaimana mengatur pelanggaran perjanjian pernikahan yang dibuat oleh salah satu pihak dan apakah penilaian hakim terhadap keputusan nomor 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brt juncto nomor 578 / PDT / 2017 / PT. DKI benar dan sesuai dengan unsur-unsur Undang-Undang Melanggar Hukum untuk pelanggaran Perjanjian Pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengaturan pelanggaran perjanjian pernikahan yang dibuat oleh salah satu pihak tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, dan UU Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan dalam Pasal 51 bahwa pelanggaran perjanjian pernikahan dapat menjadi alasan pembatalan pernikahan dan sebagai alasan perceraian. Jika diselidiki lebih lanjut, perjanjian pernikahan pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Jadi, jika ada pelanggaran dalam perjanjian, itu bisa merujuk ke Buku III KUHPerdata tentang Perjanjian. Selain itu, putusan hakim dalam surat keputusan nomor 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brt juncto nomor 578 / PDT / 2017 / PT.DKI sesuai dan sesuai dengan unsur-unsur tindakan ilegal atas pelanggaran perjanjian pernikahan. Penulis menyarankan bahwa pemerintah harus mengatur pelanggaran perjanjian pernikahan secara lebih rinci untuk meminimalkan pelanggaran perjanjian pernikahan.

---

A marriage agreement is an agreement about husband and wife property during a marriage, which deviates from the principle or pattern stipulated by the law. This thesis will discuss how to arrange a violation of the marriage agreement made by one of the parties and whether the judge's assessment of the decision number 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brt juncto number 578 / PDT / 2017 / PT. DKI is correct and in accordance with the elements of the Law Violating the Law for violations of the Marriage Agreement. The research method used is normative juridical, with data sources obtained through literature study and interviews. This type of research is descriptive research. Research results obtained from the regulation of violations of marriage agreements made by one of the parties are not specifically regulated in the Civil Code, and Marriage Law. In the Compilation of Islamic Law, it is stated in Article 51 that violation of the marriage agreement can be a reason for the cancellation of the marriage and as a reason for divorce. If investigated further, the marriage agreement is basically the same as the agreement in general. So, if there is a violation in the agreement, it can refer to Book III of the Civil Code on the Agreement. In addition, the judge's decision in the decision letter number 762 / PDT.G / 2016 / PN.Jkt.Brt juncto number 578 / PDT / 2017 / PT.DKI is appropriate and in accordance with the elements of illegal actions for violations of the marriage agreement. The author suggests that the government should regulate violations of marriage agreements in more detail to minimize violations of marriage agreements.