Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran hamper menggantikan peranan uang tunai (currency) sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non-tunai yang yang lebih efisien dan ekonomis. Sistem pembayaran non-tunai atau digital merupakan sebuah bentuk sistem atau mekanisme pembayaran yang diselenggarakan secara online melalui internet dengan tujuan transaksi pembelian suatu produk oleh konsumen. Sehubungan dengan semakin tingginya penggunaan non-tunai atau uang elektronik di Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai pengaturan (regulasi) terkait penggunaan teknologi informasi dalam melakukan e-payment, khususnya yang mengenai penggunaan kode digital berupa QR Code. Di bulan Mei tahun 2019, Bank Indonesia (BI) akhirnya menerbitkan suatu aturan standardisasi QR Code sebagai sistem pembayaran, yaitu QR Code Indonesia Standard (QRIS). Saat ini sistem pembayaran berbasis QR Code, yaitu Alipay dan WeChat Pay, adalah sistem pembayaran nomor satu di China. Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran masuknya Alipay dan WeChat Pay. Tidak hanya Alipay dan WeChat Pay, WhatsApp Pay juga direncanakan untuk masuk dan beroperasi di Indonesia mengingat   bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna WhatsApp paling banyak di dunia. Dalam tesis ini, penulis akan menganalisis peraturan-peraturan hukum dan prosedur-prosedur hukum terbaru saat ini di Indonesia yang harus dipahami dan dilakukan oleh WhatsApp Pay sehingga WhatsApp Pay dapat dengan sukses masuk dan dioperasikan di Indonesia. Penulis juga akan mengaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum atas penggunaan WeChat Pay saat awal masuk ke Indonesia sehingga WhatsApp dapat berkaca dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atas penggunaan awal WeChat Pay di Indonesia. ......Technological advances in the payment system nearly replaced the role of cash (currency) as a means of payment into a form of non-cash payment that is more efficient and economical. A non-cash or digital payment system is a form of payment system or mechanism that is held online via the internet for the purpose of purchasing a product by consumers. In relation with with the increasing use of non-cash or electronic money in Indonesia, Bank Indonesia has issued various regulations (regulations) related to the use of information technology in conducting e-payments, particularly regarding the use of digital codes in the form of QR Codes. In May 2019, Bank Indonesia (BI) finally issued a standardization rule for QR Code as a payment system, called QR Code Indonesia Standard (QRIS). In the present for QR Code-based payment systems, that is Alipay and WeChat Pay, are the number one payment systems in China. Indonesia then became one of the targeted countries for Alipay and WeChat Pay. Not only Alipay and WeChat Pay, but WhatsApp Pay is also planned to enter and operate in Indonesia considering that Indonesia is one of the countries with the most WhatsApp users in the world. In this thesis, the author will analyze the latest current legal regulations and legal procedures in Indonesia that WhatsApp Pay must understand and do so that WhatsApp Pay can successfully enter and operate in Indonesia. The author will also relate to the legal violations of the use of WeChat Pay when he first entered Indonesia so that WhatsApp can reflect and not repeat the same mistakes for the initial use of WeChat Pay in Indonesia. In this thesis, the author will analyze the latest legal regulations and legal procedures in Indonesia that must be understood and performed by WhatsApp Pay so that WhatsApp Pay can successfully enter and operate in Indonesia. The author will also relate to the legal violations of the use of WeChat Pay when they first entered Indonesia so that WhatsApp can reflect and not repeat the same mistakes for the initial use of WeChat Pay in Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran dalam suatu kasus wanprestasi perjanjian pemborongan. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan, yakni bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam konsep hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1382 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena mengatur mengenai pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak berkepentingan, atas nama debitur dapat melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan tidak menggantikan hak-hak kreditur kepada debitur.

---

ABSTRAK
This study discusses legal standing of payment made by third party in the breach of chartering agreement. There are two issues in this study, first related to status and responsibility of Director given by Limited Liability Company Law then the second about legal consequences for the payment made by third party according to civil law. This study uses normative juridical research. Based on the results of this analysis, Article 1382 of Civil Code is the right article to use because it adjust payment made by third party who have no interest in the agreement. Thus, third party who have no interest in an agreement, on behalf of a debtor can make payment to creditor without gaining creditor rights to the debtor.