Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada prinsipnya membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang melimpah adalah sumber daya tambang. Perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak di bidang pertambangan sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, sedangkan untuk perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan selain tunduk pada peraturan perundang-undangan di atas juga tunduk pada ketentuan tanggung jawab sosial yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan perundangundangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Tidak semua perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan yang mengatur tanggung jawab sosial bagi perusahaan swasta perlu diperbaiki agar kemakmuran rakyat dapat tercipta.

---

Article 33.3 of Indonesia Constitution 1945 constitute government to use natural resources for wealthy of the people. One of its kind is mining resources. There are many mining company, even private or state owned enterprises (BUMN) in Indonesia. Pursuant to Law No. 40 2007 concerning Company, Law No. 25 2007 concerning Investment, and Law No. 4 2009 concerning Mineral and Coal Mining, private mining company have obligation to do corporate social responsibility, however for BUMN also bound with Law No. 19 2003 concerning BUMN. Corporate social responsibility regulation for BUMN is better than corporate social responsibility regulation for private mining company. Not all private company do their corporate social responsibility obligation. Corporate social responsibility regulation for private mining company must be revised for people welfare."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu direformulasi dalam ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan 2004”) agar kreditor dan debitor diberikan perlindungan yang seimbang. Secara spesifik penelitian ini fokus pada permasalahan pengajuan PKPU oleh kreditor, kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen dalam perdamaian, dan pembatalan perdamaian yang telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan PKPU dalam UU Kepailitan 2004 lebih cenderung melindungi kreditor daripada debitor. Berdasarkan penelitian ini dan perbandingan dengan hukum kepailitan Belanda, Singapura, dan Amerika Serikat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU Kepailitan 2004 atas hal-hal sebagai berikut: (i) penambahan syarat bagi kreditor yang hendak mengajukan PKPU; (ii) pengaturan cramdown, (iii) hak suara kreditor preferen terhadap rencana perdamaian; dan (iv) pengaturan tentang pembatalan perdamaian perlu disesuaikan agar kelalaian pelaksanaan perdamaian tidak harus berujung pada kepailitan serta memberi kesempatan agar perdamaian dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak dengan tetap di bawah pengawasan pengadilan niaga.

---

This research aims at identifying matters needed to be reformed in the suspension of debt payment obligations (“PKPU”) in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations ("Bankruptcy Law 2004") so creditors and debtors have equal protection. Specifically, this research focused on the problem of PKPU's petition by creditors, the position of separatist creditors and preferred creditors in the plan, and the termination of a confirmed plan. This research was conducted using a normative juridical research method with a comparative approach. Results of this study indicated that the regulation of PKPU in Bankruptcy Law 2004 tends to protect creditors than debtors. Based on this research and the comparison with bankruptcy law in the Netherlands, Singapore, and the United States of America, Bankruptcy Law 2004 needs to be reformed on the following matters: (i)  the requirement of creditors who can submit PKPU petition; (ii) the regulation of cramdown; (ii) the voting rights of preferred creditors to composition plan; and (iv) the regulation of plan termination need to be reformed so that the failure of plan implementation doesn't have to end with bankruptcy, and also a chance to modify a confirmed plan based on the agreement of all parties under the supervision of a commercial court."