Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat yaitu sebagai tempat dilakukannya tindakan medis kepada pasien, rumah sakit juga membawa dampak negatif berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan, yaitu bila limbah medis dan limbah non medis yang dihasilkan tidak dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pengelolaan limbah medisnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan utama dan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Dalam Putusan No. 163/Pid-B/2013/PN-Lgs., terdapat suatu permasalahan mengenai pengelolaan limbah medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Langsa yang tidak sesuai ketentuan perundangan-undangan sehingga membahayakan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap rumah sakit harus melakukan pengelolaan ketentuan pengelolaan limbah medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

ABSTRACTHospital is health care institution that provides full scale personal health services that provide inpatient, outpatient, and emergency care services. In addition to bringing a positive impact for the community as a place of medical action to the patient, the hospital also has a negative impact of pollution from a process of activity, that is, if medical waste and non medical waste generated are not managed in accordance with legislation. This thesis will discuss about how the arrangements and responsibilities of hospital law in the management of medical waste. The research method used by the author is juridical normative by using the literature as the main ingredients and conducting interviews with several speakers. In 163 Pid B 2013 PN Lgs., there is a problem of medical waste management by RSUD Langsa which is not in accordance with the provisions of legislation that endangers the health of the environment and the community. Therefore, every hospital must manage the provision of medical waste management in accordance with the laws and regulations."

"Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual belipertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusanpensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanahtersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris daripembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli keempat. Sengketa dimulaidi tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya PutusanMahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah prosesberlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPATterhadap objek jual beli berantai atas tanah yang di dalam sertipikat tidak tertera namapemilik tanah tersebut. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan studidokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun pendekatan analisismenggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam penanganan suatujual beli harus dilakukan secara berhati-hati dalam memeriksa dokumen kelengkapan parapihak dan mendampingi para pihak untuk menuntaskan pengurusan pengalihan hak atastanah sampai terbitnya sertipikat. Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi baik berupaadministratif dan perdata. Temuan penelitian ini adalah kepastian hukum atas pemilikantanah menjadi sangat penting dan Notaris yang menerima protokol menjadi terlibat, turutterkena imbas dalam kasus ini selama lima tahun

---

This Thesis discusses the case of a chain sale and purchase of a plot of land. The first

sale and purchase was carried out in 1991, the Notary Public/PPAT didn’t complete the

arrangement of the certificate so there was a subsequent sale and purchase of the land

four times until 2010. This resulted a dispute over the heirs of the first buyer disturbed

the last buyer/fourth buyer of this land. The dispute started in 2013 at the Kepanjen

District Court until Cassation based on the Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt

2018. The issues thas is appointed is the process of buying and selling by the Notary

Public/PPAT and the responsibility of the Notary Public/PPAT for sale and purchase

with a chain of land whe the certificate doesn’t state the name of the land owner. The

research method was in the form of juridical normative, with document study through

literature search on secondary data. The analysis approach used is qualitative approach.

The result of this research is the Notary Public/PPAT in handling a sale and purchase

must be careful in examining the completeness of the parties' documents and

accompanying the parties to complete the management of the transfer of land rights until

the issuance of the certificate. The responsibility of a Notary Public/PPAT is penalty in

the form of civil, criminal and administrative. The findings of this study are that legal

certainty of land ownership is very important and the Notary Public who received the

protocol became involved in this case for five years"