Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konflik kekerasan kolektif dan anarkisme sosial dengan menganalisis kasus penyerangan Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Baturaja Sumatera Selatan oleh sekelompok oknum anggota TNI-AD dari Batalyon Arteleri Medan (Yon Armed) 15/76 Tarik Martapura, yang terjadi pada awal tahun 2013 tepatnya 7 Maret 2013 lalu. Secara kualitatif penelitian ini akan menggambarkan konflik kekerasan kolektif yang terjadi dan anarkisme sosial, yang ada dalam masyarakat dengan mengambil kasus penyerangan Polres OKU Baturaja Sumatera Selatan, oleh sekelompok oknum anggota TNI-AD dari Bataliyon Armed 15/76 Tarik Martapura. Konflik yang saling berhadapan satu dengan lainnya yang berdampak dengan kehancuran itu, disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) komunikasi yang tidak efektif diantara kedua lembaga negara tersebut, (2) faktor psikologis, adanya jiwa massa, emosi dan kekerasan kolektif yang dilakukan massa; (3) adanya arogansi oknum anggota Polri, sikap arogan oknum anggota Yon Armed 15/76 Tarik Martapura yang tidak menerima penjelasan dari Danyon Armed mengenai penyelesaian kasus penembakan terhadap Pratu Heru Oktavianus oleh oknum anggota Polres OKU Baturaja, dan stereotip yang menganggap kelompok satu lain lebih baik dari kelompok yang lain, yakni anggapan bahwa lepas dari ABRI, Polisi lebih enak dari TNI, (4) dan faktor pengaruh media massa dalam memberitakan konflik yang terjadi terhadap masyarakat.

---

ABSTRACT
This research is aimed collective violence conflicts and social anarchism by to analyse exploring cases on attacks at Ogan Komering Ulu (OKU) Baturaja, Sumatera Selatan by a group of Indonesian Army Ground Forces (TNI AD) from Battalion Arteleri Medan (Yon Armed) 15/76 Tarik Martapura which happened earlier this year, on March 7th 2013. Qualitatively, this research will examine the conflicts of collective violences that happened and social anarchism that is embodied within the Indonesian society. This will be done by using a case on Polres OKU Baturaja Sumatera Selatan attack by a group of the Indonesian Army Ground Forces (TNI AD) from Battalion Armed 15/76 Tarik Martapura. Conflicts that come towards each other, resulting in disintegration, are caused by several factors. First of all, the ineffective communication strategies between the two state agencies. Second of all, the psychological factor of the mass, such as emotion and collective violence. Next, polices arrogance, especially which comes from the member of Yon Armed 15/76 Tarik Martapura who rejected an explanation from Danyon Armed. The explanation focuses on the solution of Pratu Heru Oktavianus's shooting by the member of OKU Baturaja from Danyon Armed; and in considering one was better than the other. The thought of the polices being more comfortable than TNI, when seperated from ABRI. Lastly, the influence of mass media in reporting social violence.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pengharmonisasian rancangan peraturan menteri, analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Berlakunya Permenkumham No. 23 Tahun 2018 ini kemudian memunculkan permasalahan terkait dengan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri dan akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan menteri dalam melakukan pengharmonisasian rancangan peraturan menteri karena tidak ada pendelegasian wewenang dari peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,kemudian dalam hal mekanisme proses pengharmonisasian peraturan menteri bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan. Permasalahan baru yang timbul yaitu masih kurangnya kualitas dan kuantitas perancang peraturan perundang-undangan yang bertugas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pengharmonisasian seluruh rancangan peraturan menteri.

---

ABSTRACT
This research discusses harmonizing the draft ministerial regulation, analysis of Law and Human Right MinistryRegulation No. 23/2018 about Harmonizing The Draft Ministerial Regulation, Draft Regulation of Non-Ministerial Governmen Institutions, or Draft Regulations From Non- Structural Institutions by Legislative Drafter. The validity of Justice and Human Rights Ministry Regulation No. 23/2018 brings some problems up which related to authority of Ministry of Justice and Human Right on harmonizing the draft ministerial regulation. This study is normative which used statute, historical, and conceptual approach. The result showed Ministry of Law and Human Rights did not has any authority harmonizing the draft ministerial regulation because there is no delegation of authority from a higher regulation, that is The Law No.12/2011 Concerning The Establishment Of Legislation, then in the case of the mechanism of the harmonization of ministerial regulations contrary to the principles of the establishment of legislation. A new problem that arises is that there is still a lack of quality and quantity of the legislative drafter in charge of The Ministry Of Law and Human Right to harmonize the entire draft ministerial regulation.

Abstrak :
Proses pengeringan merupakan suatu cara pemeliharaan terhadap suatu produk bahan pangan. Pengeringan secara alami, yaitu menggunakan sinar matahari langsung dirasakan kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama untuk proses pengeringan yang dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat pengering yang dapat meminimalkan waktu pengeringan. Modullar Air Dryer (MAD) adalah sebuah alat pengering yang dilengkapi kolektor plat datar dan memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi utama. Sinar matahari yang dapat digunakan secara gratis menjadikan MAD sebagai alat pengering yang murah dengan perawatan yang mudah. Pembuatan MAD ini disesuaikan dengan cuaca di negara kita yang memiliki intensitas matahari cukup tinggi. Selain itu, hasil pertanian yang besar di negara kita menjadi salah satu alasan pembuatan MAD. Pengujian MAD kali ini adalah untuk mengetahui kesetimbangan massa dan energi dalam proses pengeringan bahan pangan. Untuk pengujian kali ini digunakan bawang merah sebagai bahan uji. Persiapan awal yang dilakukan adalah meletakkan MAD pada tempat yang mendapatkan intensitas matahari cukup tinggi. Bawang merah yang akan dikeringkan diletakkan pada rak-rak yang tersedia dengan menggunakan wadah. Pengambilan data dilakukan setiap 10 menit. Data yang didapat dari pengujian antara lain temperatur udara masuk dan keluar ruang kolektor, temperatur ruang kolektor, temperatur ruang pengering, kelembaban relatif ruang pengering, massa bawang merah, intensitas matahari, dan temperatur lingkungan. Sedangkan, kecepatan aliran udara yang melalui ruang kolektor dan ruang pengering tidak berubah. Data yang didapat dari hasil pengujian diolah dan didapatkan hasil bahwa secara ideal, proses pengeringan dalam MAD tidak setimbang karena terjadi perbedaan antara aliran massa uap air dan aliran energi yang masuk dan keluar sistem. Untuk aliran massa uap air, dari tiga kali pengujian, perbedaan yang terjadi adalah - 0.1251g/s, - 0.3967g/s, dan 0.0753g/s. Sedangkan, untuk aliran energi perbedaan yang teijadi adalah 0.254kJ/s, - 0.404kJ/s, dan 0.958kJ/s. Perbedaan ini sangat kecil bila dibandingkan dengan besamya aliran massa dan energi yang masuk dan keluar sistem. Sehingga, sistem pengeringan MAD dianggap memiliki kesetimbangan massa dan energi.