Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah.Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat.Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan.Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu.Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin".Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making.The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution.Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay.Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area.PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area.The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin".Reference: 26 (1983 - 2001)"

"Permasalahan anak jalanan di Indonesia bukan hal yang baru. Telah lama negara melalui pemerintah mengupayakan penanganan anak jalanan di Indonesia. Semakin terpuruknya perekonomian Indonesia yang ditandai dengan krisis moneter pada tahun 1997, membuat makin bertambahnya jumlah anak jalanan, termasuk didalamnya adalah anak jalanan perempuan.Kehidupan jalanan yang keras membuat anak jalanan perempuan tidak luput dari perlakuan kasar dan kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, pencabulan, dan perkosaan. Kecenderungan bagi anak jalanan perempuan korban kejahatan seksual adalah menjadi pekerja seks komersial. Bila hal ini dibiarkan, maka Indonesia akan kehilangan begitu banyak generasi muda yang berpotensi di masa mendatang.Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana hukum Indonesia melindungi anak-anak jalanan khususnya bagi mereka anak jalanan perempuan dari,-kejahatan seksual dan peran pemerintah dalam menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dalam hal melindungi dan menangani anak jalanan melalui program-programnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, sudah cukup banyak dan sudah cukup lengkap. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana hak-hak anak yang diatur didalamnya telah mencakup hak-hak anak yang diatur didalam Konvensi Hak Anak, selain itu sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang ini juga sudah cukup berat untuk menjerat para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.Program pemerintah dalam menangani dan melindungi anak jalanan juga telah dilakukan sejak lama dan sangat beragam bentuknya. Namun kenyataannya kejahatan seksual terhadap anak jalanan semakin meningkat. Peraturan perundang-undangan mengenai anak jalanan masih sebatas pasal-pasal saja sedangkan implementasinya masih belum optimal. Program-program pemerintah seperti rumah singgah, bantuan-bantuan hasil pengurangan subsidi BBM untuk rakyat miskin, bantuan pendidikan dan Iainnya belum berjalan dengan baik dan kurang memihak kepada anak jalanan."