Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengukur kecepatan broadband yang optimal terhadap PDB per Kapita di negara negara pendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Indikator ekonomi makro yang dikumpulkan pada peneltian ini berasal dari database Worldbank dan International Telecommunication Union ITU, kecuali data kecepatan broadband terukur yang dikumpulkan daari Ookla, sebuah perusahaan yang menyediakan pengujian broadband dan data aplikasi diagnostic jaringan berbasis web setiap hari. Data yang digunakan adalah data panel dari 84 negara pendapatan tinggi, menengah, dan rendah selama periode 20102017. Penelitian ini menemukan bahwa 10% kecepatan broadband meningkatkan PDB per kapita di negara pendapatan tinggi, menengah, dan rendah masing masing sebesar 0.260, 0.364, dan 0.307 persen. Lebih lanjut, kecepatan broadband dalam meningkatkan PDB per Kapita tidak memiliki titik optimal/titik jenuh. Peningkatan kecepatan broadband secara terus menerus akan menghasilkan pertambahan (imbal hasil) PDB per kapita dengan skala yang semakin meningkat (increasing rate of return to scale). Tingkat kecepatan broadband optimal tidak stabil, sehingga tidak dapat ditemukan. Titik optimal kecepatan broadband merupakan tingkat kecepatan broadband dimana PDB per kapita suatu negara berada pada titik maksimum ......This thesis aims to find the optimal broadband speed that maximize GDP per capita in high, middle and low income countries. The macroeconomic indicators collected in this research come from the Worldbank and International Telecommunication Union (ITU) databases, except measurable broadband speed data collected from Ookla, a company that provides web-based broadband testing and diagnostic network application data every day. The data used are panel data from 84 high, middle and low income countries during the period of 2010 - 2017. This study found that 10% broadband speed positively affects GDP per capita in high, middle and low income countries of 0.260, 0.364, dan 0.307 percent. Furthermore, there are not found the optimal broadband speed that creates the maximum GDP per capita, or there are not found an optimal point/saturation point. In other words, a continuous increase in broadband speed will have an impact on an increasing of GDP per capita or an increasing rate return to scale.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak angkatnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat menerima warisan karena kewarisan Islam baru dapat timbul dengan adanya hubungan darah dan hubungan semenda. Sehingga apabila orang tua ingin memberikan sesuatu kepada anak angkatnya sewaktu hidup pemberian tersebut dinamakan hibah dan pemberian ketika orang tua angkatnya telah meninggal dinamakan wasiat. Menurut para Fuqaha, hibah dibatasi 1/3 dari harta si pemberi hibah berdasarkan analogi ketentuan dalam wasiat. Akan tetapi dalam kasus yang penulis temukan, orang tua memberikan seluruh harta kepada anak angkatnya. Permasalahan yang timbul dalam kasus ini adalah bagaimanakah ketentuan pemberian hibah dalam hukum Islam serta analisis Putusan Mahkamah Syar?iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan bahwa dalam syari?at Islam tidak mengatur mengenai hibah. Akan tetapi, menurut para Fuqaha dan Pasal 210 ayat (2) KHI, pemberian hibah tersebut dibatasi 1/3 dari harta si pemberi hibah. Maka 2/3 dari hibah tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya demi melindungi kepentingan ahli waris si pemberi hibah tersebut. Putusan Mahkamah Syar?iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/Ms-Bna telah tepat. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 244 K/AG/2012 kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan dari para Fuqaha dan KHI. ...... This thesis discusses the grants given by the adoptive parents to children. According to Islamic law, an adopted child can?t inherit the new Islamic inheritance arises because the presence of blood relations and relations by marriage. So if parents want to give something to adopted child during the administration of life and the provision is called grant and when the adoptive parents have died is called probate. According to the Fuqaha, grant limited third of the estate of the grantor on the analogy of the provisions in the will. However, in the case that the writer found, the parents give the entire property to their adopted child. The problems that arise in this case is how the terms of the grants in Islamic law as well as the analysis of The Decision Banda Aceh Shariah Court Number 117/Pdt.G/2011/MS-Bna and The Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 244 K/AG/2012. This study uses a normative analytical descriptive. From the research that author did, it was found that in Islamic law doesn?t regulate the grant. However, according to the Fuqaha and Article 210 paragraph (2) KHI, the grant of the restricted third of the estate of the grantor. Then two thirds of the grant must be returned to the heirs who deserve it in order to protect the interests of the heirs of the grantor. The Decision of Banda Aceh Shariah Number 117/Pdt.G/2011/MS-Bna was right. However, The Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 244 K/AG/2012 less accurate because it doesn?t suitable with Fuqaha?s rule and KHI.

Abstrak :
Pengangkatan anak idealnya dilakukan oleh orang tua yang utuh karena dianggap mampu memberikan kesejahteraan dan perlindungan demi perkembangan anak yang lebih baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi orang tua tunggal untuk melakukan pengangkatan anak, terutama apabila seseorang mampu secara finansial dan sosial dalam mengurus, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayang demi kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak di masa depan. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal memiliki akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris. Namun, akibat hukum terhadap perwalian dan hak mewaris memiliki akibat yang berbeda-beda antara hukum adat, hukum perdata barat, dan hukum Islam. Orang tua tunggal yang hendak melakukan pengangkatan anak harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Sosial, untuk kemudian mendapatkan penetapan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa peraturan mengenai pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di Indonesia masih tersebar dalam beberapa peraturan. Peraturan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal secara implisit diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang hanya berlaku bagi golongan tionghoa. Kemudian, hukum nasional yang mengatur mengenai kebolehan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan peraturan lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009. Selain itu, praktik pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dalam peradilan Indonesia masih belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat berdampak pada kesejahteraan dan juga perlindungan terhadap anak. Pembuat undang-undang seharusnya melakukan unifikasi hukum agar dapat memberikan kepastian hukum kepada Hakim maupun masyarakat, serta meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan dalam proses pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. ......Adoption of children is ideally carried out by parents who are intact because they are considered capable of providing welfare and protection for the better development of children. However, it is possible for single parents to adopt children, especially if a person is financially and socially capable of fostering, nurturing, educating, and providing affection for the best interests of the child and the child's welfare in the future. Adoption by a single parent also has legal implications for guardianship and inheritance rights. However, the legal consequences for guardianship and inheritance rights vary between customary, civil, and Islamic law. Single parents who want to adopt a child must first obtain permission from the Minister of Social Affairs, and then obtain a court order. The research method used in this study is normative juridical using secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The analytical method used in this study is a qualitative analysis method by producing analytical descriptive data. Based on the research conducted, it is known that regulations regarding child adoption, especially adoption by single parents in Indonesia are still scattered in several regulations. Regulations for adopting children by single parents are implicitly regulated in Staatsblad Number 129 of 1917, which only applies to the Chinese group. Then, the national law governing the permissibility of adopting children by single parents is regulated in SEMA Number 6 of 1983, and more detailed regulations are contained in Regulation of Government of The Republic of Indonesia Number 54 of 2007 and Minister of Social Regulations Number 110/Huk/2009. In addition, the practice of adopting children by single parents in Indonesian courts still does not comply with statutory provisions, so legislators should carry out unification of law to provide legal certainty to judges and the public, as well as minimize the occurrence of problems in the process of adoption by single parents.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kegiatan Business Coaching yang dilakukan kepada PT Anugrah Bersama Sejahtera yang merupakan UMKM yang bergerak di bidang plastik komponen, metal komponen, dan autolathe bubutan . UMKM yang berlokasi di Depok ini memiliki produk unggulannya yakni tongkat pentungan. Strategi promosi dari tongkat pentungan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan hanya bergantung pada pemesanan dari dua distributor rekanan serta mengandalkan media komunikasi seperti company profile, brosur, dan materi presentasi saja. Hal ini menjadikan perusahaan tidak dapat memaksimalkan kegiatan penjualan tongkat pentungan. Maka, tujuan dari kegiatan Business Coaching dan penulisan tesis ini adalah untuk membantu mengimplementasikan strategi promosi baru pada PT Anugrah Bersama Sejahtera agar dapat meningkatkan penjualan dari produk tongkat pentungan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about Business Coaching process at PT Anugrah Bersama Sejahtera, an Micro Small Medium Enterprise in manufacturing plastic component, metal component, and autolathe. The company that located in Depok has the best selling product which is security stick baton . Promotional strategy from security stick baton that has been done by the company only rely on orders from two distributor partner as well as relying on company profile, brochures, and presentation materials. This makes the company cannot maximize sales activities of the product. Thus, the purpose of the Business Coaching activities and the writing of this thesis is to help PT Anugrah Bersama Sejahtera implement the new promotion strategy in order to maximize the sales of security stick baton products.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai negara dengan penduduk Muslim lebih dari 200 juta penduduk, banyak penelitianmengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk halal. Sejauh ini, daribeberapa penelitian yang telah dilakukan, label halal pada produk perawatan pribadi yang halal PCP halal ternyata kurang terlalu dipedulikan sebagai atribut penting bagi umat Muslim yangsering menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukanfaktor-faktor intensi beralih yang memengaruhi umat Muslim Indonesia untuk menggunakanPCP yang halal. Dengan menggunakan model jalur regresi, penelitian ini mengonfirmasihipotesis hubungan antara religiositas, sikap, dan niat konsumen untuk beralih beberapa klasterkonsumen dengan menggunakan teori gaya pengambilan keputusan. Sebagai hasil, penelitian inimenunjukan bahwa religiositas dan gaya pengambilan keputusan tidak secara kuat menjelaskansikap konsumen terhadap PCP halal secara bersamaan. Teori Consumer Style Inventory CSI oleh Sproles dan Kendall 1986 membantu menunjukkan keragaman pengambilan keputusankonsumen Muslim Indonesia terhadap PCP halal, bahkan klaster-klaster ini tidak membuatperbedaan dalam sikap terhadap pembelian PCP halal. Data yang dikumpulkan melalui teori CSIdan dianalisis menggunakan Principal Component Analysis PCA menghasilkan enam gayaalamiah pengambilan keputusan konsumen Muslim Indonesia mengenai pembelian PCP. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica.

---

ABSTRACT
Many research reports that Indonesia, home of more than 200 million Muslims, to be the bigpotential market for halal products. However, few studies have been conducted to understand theconsumers rsquo switching intention to use halal personal care product halal PCP . Halal label on PCPis less concerned as an important attribute even tough Muslims consume PCP as frequent as foodsand beverages. This study aims to find the switching intentions rsquo determinant factors that influenceIndonesian Muslim to use halal personal care product. This study uses a path model regression toconfirm hypothetical relationships between consumers rsquo religiosity, attitude and intention to switchfor each consumers rsquo cluster using decision making style theory. This research shows thatreligiosity and decision making style do not strongly explain consumers rsquo attitude towards halalpersonal care product simultaneously. The original theory of Consumer Style Inventory CSI bySproles and Kendall 1986 helps showing diversity of Muslim consumers decision makingtowards halal PCP, even these clusters makes no differences in Muslim attitude towards halal PCPpurchase. The original data collected based on CSI theory and analyzed using PrincipalComponent Analysis PCA produces six original Indonesian Muslim consumers rsquo decision makingstyle regarding PCP purchasing. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px font 10.0px Helvetica

Abstrak :

Tesis ini menaklik strategi diplomasi yang dimainkan oleh para aktor dalam mendorong Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan menjadi sebuah Deklarasi PBB di Dewan HAM PBB.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang datanya dikumpulkan dari sumber-sumber tertulis dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat. Berangkat dari konsep aliansi hibrida dalam Human Rights Diplomacy yang digunakan penulis sebagai pisau analisis, penelitian ini mengafirmasi strategi aliansi hibrida para aktor yang dideterminasi oleh dua faktor. Pertama, suara-suara yang diproduksi oleh para aktor selama proses negosiasi bersifat saling mengisi. Kedua, akses dan hirarki yang asimetris dari masing-masing aktor dapat dikelola dengan baik sesuai dengan fungsinya

 

 

---

This paper examines the diplomatic strategy played by actors in promoting the Rights of Peasants and Other  People Working in Rural Areas to become United Nations Declaration at the United Nations Human Rights Council. The method used in this study is qualitative in that the data was collected from written sources and interviews with the people involved. Departing from the concept of hybrid alliances in Human Rights Diplomacy used by the author as an analytical framework, this study affirms the strategy of hybrid alliances of actors which are determined by two factors. First, voices produced by actors during the negotiation process are mutually complementary. Second, the asymmetrical access and hierarchy of each actor can be managed properly according to their functions.

Keywords: Peasant rights, Diplomacy, Human Rights, Civil Society, United Nations, State.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dukungan atasan dan tempat kerja terhadap well-being karyawan perusahaan startup di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara daring maupun luring. Alat ukur yang digunakan adalah 19 indikator dari penelitian Jang (2009). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability dengan purposive sampling, dengan syarat responden harus merupakan karyawan pada perusahaan startup yang memiliki kebijakan fleksibilitas dalam penjadwalan kerja. Setelah menyebarkan kuesioner selama 2 bulan didapatkan sebanyak 228 kuesioner namun hanya 224 kuesioner yang bisa di olah di tahap selanjutnya. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan program Lisrel 8.8 diketahui bahwa dukungan atasan serta dukungan dari tempat kerja tidak dapat secara langsung memengaruhi well-being karyawan. Diperlukan adanya kebijakan baik berupa formal atau informal dari perusahaan yang dapat mendukung jalannya fleksibilitas penjadwalan kerja. Sehingga bagi karyawan yang menjalankan fleksibilitas tersebut merasa dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan mereka. Dan pada akhirnya well-being karyawan dapat terpenuhi dengan baik. Selain hubungan mediasi, pada penelitian ini juga menguji hubungan satu-per-satu antar varibel, dan hasil uji untuk semua hipotesis dinyatakan positif signifikan atau dengan kata lain semua hipotesis diterima.

---

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of supervisory and workplace support on employee well-being at start-up companies in Indonesia. This study uses quantitative methods with a questionnaire. Questionnaires were distributed by offline and online. We use 19 indicators by Jang (2009) as a measuring instrument. The sample selection method is non-probability with purposive sampling. It specifically selected employees of start-up companies that have implemented flexible work schedule thus obtaining 228 respondents. After data cleaning, there are 224 questionnaires could be processed further with structural equation modelling (SEM) by using the Lisrel 8.80. The finding shows that supervisory and workplace support implementation would not directly effect employee well-being. They need formal or informal policies written by the company to support the flexibility of work schedule. If flexible work schedule is implemented properly, work-life balance could be enhanced. Employees who can balance their work and life will experience a significant increase in employee well-being. In addition, besides the mediation effect, this study also found the effect each relationship between variables, and results for all hypotheses were stated to be significantly positive.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai sistem pemberian ganti kerugian yang dapat diberikan kepada Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dalam peer to peer lending. Belum adanya kewajiban pemberian ganti kerugian dalam risiko gagal bayar peer to peer lending dapat menimbulkan potensi masalah ke depannya. Permasalahan tersebut berkaitan dengan hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak terhadap potensi risiko yang terjadi dalam peer to peer lending. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengatur mengenai sistem pemberian ganti kerugian dalam risiko gagal bayar peer to peer lending. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana keseluruhan data yang diperoleh diolah dengan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Pemberi Pinjaman dapat mensyaratkan jaminan atau asuransi dalam perjanjian pinjam meminjam. Selain itu Pemberi Pinjaman atau Penyelenggara juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Penerima Pinjaman berdasarkan perjanjian pinjam meminjam dan mengajukan gugatan terhadap Penyelenggara berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan Pemberi Pinjaman juga dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum apabila diketahui bahwa gagal bayar tersebut timbul karena akibat kelalaian Penyelenggara dalam menyeleksi Penerima Pinjaman. Penelitian ini menyarankan agar sebaiknya OJK melakukan perbaikan terhadap POJK 77/2016 atau membentuk suatu aturan baru guna dapat mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan pada Pengguna dan Penyelenggara dalam sistem peer to peer lending, kewajiban Penyelenggara untuk bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak dalam penjaminan kredit atau asuransi kredit dan pengaturan suku bunga pada Penyelenggara peer to peer lending.

---

This research aims to study the system of compensation payment that could be paid to the Lenders in case of default within peer-to-peer lending, where the default risks could inflict potential problems in the future for the obligation on the compensation payment has not existed yet. The problem is linked with the legal relations and the responsibilities of the involved parties towards the potential risks occurred within peer-to-peer lending. This research aims to regulate the compensation payment system of the Default Risks within peer-to-peer lending. The research method applied for this research is normative and juridical, where the overall data obtained have been analyzed through qualitative method. It then discovers that the Lenders could require collateral or insurance at loan agreement. In addition, the Lenders or the Operator may also propose lawsuit of default against the Borrower based on a loan agreement. The Lenders may also propose lawsuit of default based on a loan agreement or tort lawsuit based on powe of attorney agreement against the Operator. The tort suit may be proposed as long as the loss caused by the negligence of the Operator when selected the Borrower. This research suggest that OJK should improve POJK 77/2016 or compose a new regulation to regulate the provisions on the obligation to use of Financial Information Service System to the users and the organizers within peer to peer lending system, the responsibility of organizers to cooperate with credit guarantee or insurance companies, and interest rate arrangement to the peer-to-peer lending organizers.

Abstrak :
Notaris menjalankan jabatannya dalam melayani masyarakat membuat akta autentik sebagai alat bukti yang bersifat mutlak dan diakui negara, tentunya diikuti dengan tanggung jawab yang penuh sebagai pejabat umum. Atas dasar tersebut, maka diperlukannya perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dalam hal pembuatan akta perjanjian kerjasama, Notaris hanya menjalankan jabatannya untuk memberikan alat bukti yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, dalam pembuatan perjanjian Kerjasama, berisi ketentuan yang merupakan kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta autentik. Sehingga Notaris tidak bisa diikutsertakan menjadi pihak tergugat ketika perjanjian tersebut tidak terpenuhi, karena Notaris tidak bertanggung jawab atas jalannya kesepakatan dalam perjanjian. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris; (1) Impikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan akta yang dibuatnya; (2) kedudukan Notaris sebagai tergugat dan akibat hukum terjadinya sengketa atas akta perjanjian berkenaan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 438 K/Pdt/2022. Untuk menjawab permasalahan tersebut pada penelitian ini menggunakan metode penelitian doctrinal dengan tipologi penelitian eksplanatori. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan wawancara sebagai data pendukung. Metode analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatoris-analisis. Hasil analisis (1) Notaris tidak berimplikasi atas akta yang dibuatnya serta perlindungan hukum bagi Notaris yaitu berupa hak dan kewajiban ingkar berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN; (2) tidaklah tepat menjadikan Notaris sebagai pihak tergugat karena Notaris terbukti telah menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan jabatan yang ada, serta akibat hukum yang tepat ialah dapat dibatalkannya akta perjanjian yang bersangkutan. ......Notaries carry out their duties in assisting the community to make authentic deeds for the purpose as evidence that is absolute and recognized by the state, of course, Notary followed by full responsibility as a public official. On this basis, legal protection is needed to protect Notaries in carrying out their duties incase there is a dispute in the future. In the case of making an agreement deed, the Notary is only carrying out his position to provide the evidence needed by the community. In other words, in making an agreement, it contains provisions which are the will of the parties as set forth in an authentic deed. Thus, the Notary cannot be placed as the defendant when the agreement is not fulfilled, because the Notary is not responsible for the implementation of the agreement stated on the deed. The issues raised in this study regarding the implications and legal protection for Notaries; (1) Implications and legal protection for a Notary as a defendant in disputes settlement related to the deed he made; (2) the position of the Notary as a defendant and the legal consequences of a dispute over the deed of agreement regarding the Supreme Court Decision Number 438 K/Pdt/2022. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with an explanatory research typology. The data used is secondary data with interviews as the supporting data. Analytical method in this study is qualitative. The results of this research are in the form of explanatory-analytic research. The results of the analysis (1) The notary has no implications for the deed he made as well as legal protection for the Notary, namely in the form of rights and obligations to disavow under Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f, Article 54 and Article 66 UUJN; (2) it is not appropriate to put a Notary as a defendant because the Notary is proven already carried out his position in accordance with the existing regulations, and the legal consequence that suitable is the deed of agreement can be cancelled (voidable).

Abstrak :
Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual beli pertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusan pensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanah tersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris dari pembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli keempat. Sengketa dimulai di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah proses berlangsungnya jual beli oleh Notaris/PPAT dan tanggung jawab jawab Notaris/PPAT terhadap objek jual beli berantai atas tanah yang di dalam sertipikat tidak tertera nama pemilik tanah tersebut. Metode penelitian berbentuk yuridis normatif, dengan studi dokumen melalui penelusuran literatur atas data sekunder. Adapun pendekatan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu dalam penanganan suatu jual beli harus dilakukan secara berhati-hati dalam memeriksa dokumen kelengkapan para pihak dan mendampingi para pihak untuk menuntaskan pengurusan pengalihan hak atas tanah sampai terbitnya sertipikat. Notaris/PPAT dapat dikenakan sanksi baik berupa administratif dan perdata. Temuan penelitian ini adalah kepastian hukum atas pemilikan tanah menjadi sangat penting dan Notaris yang menerima protokol menjadi terlibat, turut terkena imbas dalam kasus ini selama lima tahun ......This Thesis discusses the case of a chain sale and purchase of a plot of land. The first sale and purchase was carried out in 1991, the Notary Public/PPAT didn’t complete the arrangement of the certificate so there was a subsequent sale and purchase of the land four times until 2010. This resulted a dispute over the heirs of the first buyer disturbed the last buyer/fourth buyer of this land. The dispute started in 2013 at the Kepanjen District Court until Cassation based on the Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt 2018. The issues thas is appointed is the process of buying and selling by the Notary Public/PPAT and the responsibility of the Notary Public/PPAT for sale and purchase with a chain of land whe the certificate doesn’t state the name of the land owner. The research method was in the form of juridical normative, with document study through literature search on secondary data. The analysis approach used is qualitative approach. The result of this research is the Notary Public/PPAT in handling a sale and purchase must be careful in examining the completeness of the parties' documents and accompanying the parties to complete the management of the transfer of land rights until the issuance of the certificate. The responsibility of a Notary Public/PPAT is penalty in the form of civil, criminal and administrative. The findings of this study are that legal certainty of land ownership is very important and the Notary Public who received the protocol became involved in this case for five years