Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permintaan yang melonjak akan kebutuhan tenaga listrik menimbulkan masalah pada penyaluran tenaga dalam usaha memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Salah satu solusinya adalah penyalurkan tenaga listrik melalui saluran kabel bawah tanah (underground). Penanaman kabel secara langsung tentunya akan lebih murah dan kemampuan hantar dayanya juga akan lebih besar. Kemampuan hantar daya ini dibatasi oleh suhu maksimum yang masih dapat ditahan isolasi kabel. Kemampuan hantar daya ini berdampak pada rugi-rugi dari kabel itu sendiri. Untuk mendapatkan rugi-rugi kabel yang minim perlu diperhatikan kedalaman kabel dan kondisi tanah letak kabel ditanamkan, Oleh karena itu diperlukan kabel dengan isolasi yang dapat menahan suhu yang cukup tinggi.

Abstrak :
Semburan lumpur pada berbagai daerah di Indonesia telah mendapatkan perhatian sebab bertambahnya titik semburan. Bencana tersebut berdampak negatif pada kelangsungan ekosistem sekitar. Penggunaan pipa untuk mengalirkan lumpur menuju penampungan atau lahan kosong bisa dilakukan sebagai salah satu cara penanggulangan bencana, tetapi permasalahan-permasalahan dalam pengaliran slurry seperti munculnya pengendapan masih dapat terjadi. Study terkini tentang pengaliran slurry menggunakan pipa spiral menunjukkan hasil yang lebih efisien dibandingkan pipa bulat biasa. Namun penggunaan pipa spiral mampu meminimalisir pengendapan pada bagian dasar pipa, disebabkan oleh bentuk geometri pipa yang membentuk pola aliran tangential mengikuti bentuk dinding pipa. Maka dari itu paper ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik aliran mud slurry secara reological pada pipa spiral dengan beberapa konsentrasi berat, yaitu 20 CW, 30 CW, dan 40 CW. Lalu membandingkannya dengan perubahan massa hasil pengukuran. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan aliran mud slurry dalam pipa spiral ber-ratio P/Do = 7.3 dan 3.1 serta sebuah pipa bulat berdiameter 40 mm. Pengambilan data dilakukan dengan memvariasikan kecepatan aliran dengan mengatur besar sudut bukaan valve dari sudut 0o hingga 90o sebanyak 20 titik. Agar didapatkan ragam nilai Pressure drop, flow rate, serta perubahan jumlah massa padatan. Selanjutnya data hasil uji diolah menggunakan dasar ilmu Rheology dan memplotnya pada grafik.

---

A mud eruption in various regions in Indonesia has received attention because of the increase in burst points. The disaster had a negative impact on the sustainability of the surrounding ecosystem. The use of pipes for flowing mud into a reservoir or vacant land can be done as a method of disaster management, but problems in slurry flow such as the appearance of precipitation can still occur. Recent studies on slurry drainage using spiral pipes show more efficient results than ordinary round pipes. The use of spiral pipes can minimize deposition at the bottom of the pipe, caused by the geometry of the pipe which forms a tangential flow pattern following the shape of the pipe wall. Therefore the present study aims to examine the characteristics of reological mud slurry flow in spiral pipes with several heavy concentrations, namely 20 CW, 30 CW, and 40 CW. Then compare it with the change in mass of the measurement results. The method used is to compare the flow of mud slurry in the spiral pipe ratio P / Do = 7.3 and 3.1 and a round pipe with a diameter of 40 mm. Data retrieval is done by varying the flow speed by adjusting the valve opening angle from 0o to 90o from 20 points. In order to obtain a variety of pressure drop, flow rates, and changes in the amount of solid mass. Then the test results data are processed using the basis of Rheology and plot it on the graph.

Abstrak :
Manajemen keandalan merupakan kegiatan untuk menjamin tidak terjadinya kegagalan pada seluruh peralatan saat dioperasikan, tidak mengalami derating, dengan biaya optimum, dengan meminimalkan atau menghilangkan kegagalan dan penyebabnya, serta melakukan optimasi. Diawali dengan melakukan prioritas keandalan sistem dan peralatan (SERP) yang memberikan hasil berupa prioritas aset yang harus dilakukan perbaikan yaitu sistem eksitasi. Selanjutnya sistem eksitasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk proses Failure Mode Effect Analysis (FMEA). Hasil dari proses FMEA adalah Failure Defense Task (FDT) yang termasuk tugas, pemeliharaan, dan rekomendasi perbaikan. Total penghematan biaya sebelum dan setelah dilakukan manajemen aset adalah sebesar Rp. 1.334.106.000 (menggunakan bb gas) dan Rp. 4.992.660.000 (menggunakan bahan bakar HSD). ......Reliability Management is a guarantee product to prevent from failure and derating on all operation equipment, with optimum price the objective is to decrease failure and the root cause, so it will get a high efficiency. Start with System Equipment Reliability Prioritization (SERP) process that show the priority asset that need improvement which is excitation system. Those excitation system is use as an input for Failure Mode Effects Analysis Process. The output of FMEA is a Failure Defense Task (FDT) which include task, maintenance, and repair recommendation. Total saving cost before and after implementation management asset is Rp. 1.334.106.000,- (Using Petroleum) and Rp. 4.992.660.000 (using High Speed Diesel).

Abstrak :
Tindak pidana penghinaan seringkali diartikan sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Namun dalam perkembangannya sudah banyak tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada korporasi bahkan hingga suatu provinsi ataupun kotamadya. Dari hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk melihat apakah memang suatu korporasi dapat dijadikan korban dalam tindak pidana penghinaan. Dimana apabila melihat kepada yurisprudensi, doktrin, praktisi dan penjelasan mengenai tindak pidana penghinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015 dapatlah dinyatakan bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini belumlah mengakomodir korporasi sebagai korban dalam tindak pidana penghinaan. Kemudian untuk penghinaan terhadap korporasi terdapat perbedaan dimana dalam beberapa kasus penghinaan terhadap korporasi, perbedaannya yaitu penghinaan tersebut mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap korporasi tersebut. ......The crime of insult is often defined as the Act of attacking the honour or good name of the person. However, in the process already of many criminal acts of contempt directed at the Corporation even to a province or municipality. From this, the authors conducted a study to see if it is indeed a corporation can be a victim in the crime of insult. Which when look at the jurisprudence, doctrine, practitioner and a description of the criminal acts of humiliation in the design of the book of the law of criminal law it can be stated that by 2015 the rules prevailing in Indonesia is currently not yet accommodate the Corporation as the victim in the criminal acts of humiliation. Then for the insult to the Corporation where there may be differences in some cases contempt against corporations, the difference that is the humiliation resulted in or could potentially result in loss against the Corporation.

Abstrak :
The development of the area in Bowen Hills is one of the main factors to promote and level the economy in Brisbane so that it is not only focused on the Brisbane City area. Previously, the Bowen Hills area was a residential area with minimum function for commercial or office use. Therefore, the local government created an equalization program in the area around downtown Brisbane City. Changes in the function of new buildings are one factor in this development program with the aim of attracting more people to live and work in Bowen Hills. Architecture is an essential part of the development of programs carried out by the local governments. Using the mixed-use building concept, the building that will be developed in the Bowen Hills area will be a suitable facility due to the efficiency of the building area that can be used for many functions. In this case, the building to be developed is targeted to be commercial and residential. Sustainability is one of the most critical factors in the building development process. With some analysis and architectural programs, Brisbane One Tower has become friendly to the environment and the surrounding community. Therefore, the idea of ​​developing Brisbane One Tower will have a positive impact and answer the economic development program in Bowen Hills. ...... Pengembangan kawasan di Bowen Hills menjadi salah satu faktor utama untuk memajukan dan meratakan perekonomian di Brisbane agar tidak hanya terfokus di kawasan Kota Brisbane. Sebelumnya, kawasan Bowen Hills merupakan kawasan pemukiman dengan fungsi minimal untuk komersial atau perkantoran. Oleh karena itu, pemerintah setempat membuat program pemerataan di kawasan sekitar pusat kota Brisbane City. Perubahan fungsi gedung baru menjadi salah satu faktor dalam program pembangunan ini dengan tujuan untuk menarik lebih banyak orang untuk tinggal dan bekerja di Bowen Hills. Arsitektur merupakan bagian penting dari pengembangan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan menggunakan konsep mixed-use building, gedung yang akan dikembangkan di kawasan Bowen Hills akan menjadi fasilitas yang sesuai karena efisiensi area gedung yang dapat digunakan untuk banyak fungsi. Dalam hal ini, bangunan yang akan dikembangkan ditargetkan untuk komersial dan residensial. Keberlanjutan adalah salah satu faktor terpenting dalam proses pembangunan gedung. Dengan beberapa program analisis dan arsitektur, Brisbane One Tower menjadi ramah lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, ide pembangunan Brisbane One Tower akan berdampak positif dan menjawab program pembangunan ekonomi di Bowen Hills.

Abstrak :
Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan informasi di media sosial. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, timbul permasalahan berupa tindakan black campaign yang lebih mudah untuk dilaksanakan di media sosial, sehingga kemudian menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi mengenai kampanye melalui media sosial. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU mengatur kampanye yang dilaksanakan melalui media sosial sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan persoalan kampanye melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang ada, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik mengenai kampanye melalui media sosial, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan adil. Dari hasil penelitian ini disarankan, bahwa KPU harus membuat peraturan secara khusus yang mampu memberikan perlindungan terhadap kampanye di media sosial, mengingat bahwasanya saat ini media sosial menjadi salah satu media kampanye yang sangat berpengaruh pada pemilu. ......This thesis is conducted in light of the rapid development of social media, which has consequently played a significant role in the organization of elections. Many political parties conduct their campaigns through social media. This is undeniably linked to the ease of access provided by social media, where everyone, without exception, can readily obtain information. However, with this convenience comes a pressing issue in the form of black campaign activities that are more easily executed on social media, subsequently undermining the democratic nature of elections. The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), as the institution responsible for election management, bears the duty to establish regulations pertaining to campaigns through social media. The objective of this thesis is to examine how the KPU regulates campaigns conducted through social media as an endeavor to realize democratic elections. The research method employed is doctrinal, utilizing data comprising statutory regulations, books, articles, and scholarly journals related to the issue of social media campaign. The analysis is conducted in reference to statutory regulations and prevailing practices, while seeking solutions to address these problems. It is anticipated that the results of this thesis will offer insights for the development of improved regulations concerning campaigns through social media, thereby ensuring that the electoral process transpires in a democratic and equitable manner. Based on the findings of this research, it is recommended that the KPU should formulate specific regulations capable of safeguarding campaigns on social media, given that social media now constitutes a highly influential campaign platform in elections.

Abstrak :
Laporan magang ini menganalisis proses audit atas pendapatan yang dilakukan oleh KAP DED atas perikatan MOD 2015 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2015. Di laporan tersebut dibahas mengenai kebijakan akuntansi, prosedur audit, temuan audit, serta analisis atas utang dagang dan kas & setara kas PT MOD dan proses audit KAP DED. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi atas pendapatan PT MOD telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, serta prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP DED atas utang dagang dan kas & setara kas PT MOD telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. ......The report aims to explain the audit process of Revenue done by KAP DED on Engagement MOD 2015 for the period ended December 31th, 2015. Furthermore, the report discusses the accounting policies, audit procedures, audit findings as well as analysis of account payable and cash & cash equivalent PT MOD and the audit process done by KAP DED. Based on the result of the audit process, the policies of account payable and cash & cash equivalent PT MOD have complied with the Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). In addition, the audit procedures, which are applied by the KAP DED, have complied with the theory and the standards which prevail.