Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris Tanpa Persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Pada saat notaris dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka harus harus memenuhi panggilan tersebut, resiko kesewenangwenangan dari penegak hukum semakin tinggi, dan cenderung mengarahkan pada kriminalisasi notaris, kurangnya pengetahuan dari penegak hukum tentang dunia notaris juga menimbulkan kekhawatiran bagi notaris, yang mengakibatkan ketidakadilan karena disatu sisi notaris harus menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum, dan disisi lain ada bagian yang merupakan diluar tanggung jawab notaris. Peran, fungsi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris pasca putusan MK adalah lebih kepada mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada notaris yang dipanggil oleh pihak penyidik atau badan peradilan dan dengan diberlakukannya UUJN yang baru, yang menggantikan Pasal 66 ayat (1) UUJN, bahwa Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

---

ABSTRACT
The Verdict of the Constitutional Court Number 49/PUU-X/2012 which states that the phrase " with the approval of the Regional Supervisory Assembly” in Article 66 paragraph (1) of Law No. 30 of 2004 concerning Notary not have binding legal force, that result for the sake of judicial process, investigator, prosecutor, or judge authorities take the photocopy of Deed Minuta and / or letters which is attached to Deed Minuta or Notary protocol in notary storage and and call the Notary to be present in the examination relating to a deed that notary’s made or protocols that are in the notary’s storage without the Regional Supervisory Assembly approval. at the time of notary summoned by the investigator, prosecutor, or judge, it must have to fulfill the call, risk the arbitrariness of law enforcer is higher, and tend to lead to the criminalization of the notary, lack of knowledge from the law enforcer about notary’s world also raises the worries for the notary, which resulted in injustice because in the one side, the notary must fulfill their obligations as public officials and the other side there are parts which is outside from the responsibility of the notary. The role, function and the efforts made by the Notary Supervisory Council after the decision of the Constitutional Court is more for assist and provide legal assistance to the notary summoned by the investigating authorities or judicial bodies and with the implementation of the new UUJN which replaces Article 66 paragraph ( 1 ) UUJN, that for the purposes of the judicial process investigator, prosecutor, or judge with the approval of the Notary Honorary Council authorities take a photocopy of the deed minuta and / or letters attached to the deed minuta or in the notary’s protocol in notary’s storage ; and call the notary to be present in the examination relating to a deed that notary’s made or notary’s protocols in notary’s storage.