Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Thesis ini membahas penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang pertambangan minerba, berikut permasalahan-permasalahan yang muncul pada penyelesaian sengketa tersebut. Sebelumnya penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal asing (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa yaitu salah satunya melalui arbitrase internasional. Pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional sejalan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mengatur bahwa penyelesaian sengketa dibidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing akan diselesaikan melalui arbitrase internasional yang harus di sepakati oleh para pihak. Namun saat ini ketentuan penyelesaian sengketa untuk penanaman modal asing di bidang minerba berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak ditentukan secara jelas, undang-undang ini hanya menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak ditentukan dengan jelas penyelesaian sengketa untuk penanam modal asing dan arbitrase internasional. Dalam pembahasan thesis ini banyak ditemukannya permasalahan terkait penyelesaian sengketa penanaman modal asing dibidang minerba yang meliputi permasalahan dalam peraturan perundang-undangan, sikap pemerintah mapun para pihak yang bersengketa dalam memandang sengketa penanaman modal asing dibidang minerba, belum seragamnya sikap hakim dalam melihat yurisdiksi arbitrase internasional dan keputusan arbitrase internasional. menyikapi permasalahan -permasalahan diatas, kegiatan penanaman modal asing dibidang minerba termasuk penyelesaian sengketa haruslah didukung oleh sistem hukum yang efektif yang didalamnya terdiri atas substansi, struktur dan budaya hukum yang saling mendukung satu sama lain. Selain itu, hukum akan mendorong datangnya modal asing dibidang minerba apabila dapat menciptakan predictability, stability, dan fairness.

---

ABSTRACTThis Thesis discusses Foreign Investment Dispute Resolution in Mineral and Coal Mining, including the problems arisen in dispute resolution there of. Previously, the dispute resolution between government and foreign investor (investor) is settled according to agreement of Contract of Work (KK) and Work Agreement of Coal Mining Production (PKP2B) where parties here of is able to determine the dispute resolution forum namely through international arbitration. The option of dispute resolution through international arbitration subject to the Law No. 25 2007 regarding Investment which govern the dispute resolution between government and investor is settled through international arbitration that must be conducted by the consent of both parties. At present, however, the rule of dispute resolution for the foreign investment of mineral and coal according to the Law No.4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining does not stipulated clearly, this Law only determine that every dispute occur in implementation of IUP,IPR or IUPK is settled before the court or national arbitration according to the Law, it does not clearly stated for the foreign investment and international arbitration.In the Thesis, it will be more discussed about the problems regarding the foreign investment dispute resolution in mineral and coal that entail the issues in Law, government policy, the parties in dispute, and their perspective in foreign investment dispute resolution in mineral and coal issue, the different opinion of judges regarding the jurisdiction of international arbitration and the sentence of international arbitration. To look upon the issues mentioned above, the activities of foreign investment in mineral and coal including the dispute resolution must be supported by the effective legal system that comprise the substance, structure and legal culture which is sustained each other. Besides that, the law will support the foreign capital inflow in mineral and coal industry if it is able to create predictability, stability, dan fairness."

"Notaris sebagai jabatan kepercayaan mengemban kewajiban untuk merahasiakan serapat-rapatnya keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak baik yang dicantumkan di dalam akta maupun yang tidak dicantumkan. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang mana diimplementasikan ke dalam sumpah jabatan Notaris dan kewajiban Notaris sebagaimana ternyata dari Pasal 4 ayat (2) danPasal 16 ayat (1) huruf e UUJN . Kewajiban tersebut mutlak dilaksanakan oleh Notaris terhadap semua instansi yang mencoba untuk meminta kesaksian Notaris, keterangan-keterangannya dan minuta aktanya. Kewajiban tersebut hanya dapat dikecualikan dengan undang-undang dan dalam hal ini yaitu Undang-Undang mengenai Korupsi dan Undang-Undang mengenai Pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan di dukung dengan studi lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulannya adalah bahwa mengenai pelaksanaan tugas jabatannya Notaris tidak dapat dipaksa hadir sebagai saksi baik dalam perkara hukum perdata maupun pidana dan kewajiban ingkar Notaris gugur apabila undang-undang menentukan bagi Notaris untuk melepaskan kewajiban ingkarnya, dan ketentuan tersebut hanya terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

---

Notary as a trusted position has an obligation to concealing the information that provided by all the parties not only something that insert in his/her deeds but also everything that provided to him in his capacity as Notary also that not inserted in his/her deeds. This obligation is as an implementation of Notary`s oath position as well in Article 4 (2) and 16 (1e) Act No 30/2004 and must be implemented during his duty as a Notary. This obligation must be implemented to all any institution which trying to get Notary`s testimony in judicial procees, information and Minuta. The exception is only with the Act which is Act of Corruption and Act of Taxes. This research uses Normative Juridicial, which is bibliographical study and supported by interviewing the parties whom it concerned."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai proses kegiatan pelestarian pengetahuan pembuatan Kue Putu Piring melalui kajian preservasi pengetahuan melalui enam tahap, yaitu capturing, codification, documentation, debriefing, storage, dan dissemination. Enam tahap ini dilakukan untuk mengetahui pemikiran, perilaku kebiasaan, interaksi budaya yang melatarbelakangi proses pembuatan Kue Putu Piring yang diungkap, hingga teridentifikasi pula partisipasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau mempertahankan keberadaan Kue Putu Piring ini dan menyimpan dokumentasi pengetahuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan yang digunakan berjumlah enam orang yang terdiri dari informan utama, yaitu pembuat Kue Putu Piring, dan informan tambahan, yaitu budayawan, tetua adat, dan pihak pemerintah.Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Kue Putu Piring merupakan resep yang diwariskan secara turun-temurun kepada anggota keluarga yang perempuan. Dalam proses preservasi pengetahuan pembuatan Kue Putu Piring ini teridentifikasi memiliki beberapa kekurangan yang menjadikannya kurang dipromosikan sehingga jarang diketahui orang, terutama anak muda. Peran pemerintah sendiri saat ini adalah membuat buku resep makanan dan minuman khas Melayu Kepulauan Riau yang mana salah satu resepnya adalah Kue Putu Piring.

---

ABSTRACTThis theses discusses about the process of knowledge preservation activities in the making of Kue Putu Piring through six stages, there are capturing, codification, documentation, debriefing, storage, and dissemination. The using of those six stages are to determine the thought, behavior habits, cultural interactions underlying the manufacturing process of Kue Putu Piring, that unidentified there is a community participation in Provinsi Kepulauan Riau in order to maintain the existence of Kue Putu Piring and store the knowledge documentation. This theses is a qualitative research with case study approach. Six informants participate in this research consist of main and additional informants. The main informants are Kue Putu Piring makers, and the additional informants are cultural observer, indigenous elders, and government.The results of this study is Kue Putu Piring recipe passed down through the generations to the woman family members. Knowledge preservation in the making of Kue Putu Piring has identified some shortcomings that make it less promoted so rarely known to people, especially young generation. The role of government itself is create a recipe book of Kepulauan Riau traditional food and drinks which one of the recipe is Kue Putu Piring."

"Laporan magang ini mengevaluasi aktivitas pengendalian pada prosedur penerimaan kas dari kegiatan penjualan dan prosedur pengeluaran kas untuk kegiatan pembelian pada PT ABC. PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit dengan produk utama Palm Oil Mill Effluent (POME). Prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan dimulai dari penerimaan dokumen berupa faktur dan kontrak penjualan/pembelian, sampai pencatatan akuntansi. Kerangka yang digunakan pada evaluasi pengendalian internal tersebut adalah komponen aktivtias pengendalian pada kerangka COSO. Evaluasi aktivitas pengendalian dilakukan dengan melihat keberadaan prinsip-prinsip aktivitas pengendalian yang diimplementasikan ke dalam prosedur dan peraturan penanganan dokumen serta pencatatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian pada prosedur penerimaan pengeluaran kas dari jual-beli PT ABC masih perlu mengembangkan sistem prenumbering pada prosedur dokumentasinya, menerapkan pembatasan akses yang lebih ketat, serta menggunakan purchase order/purchase requisition dan shipping order pada validasi pengeluaran kasnya.

---

This internship report aims to evaluate PT ABC’s control activities in their procedures for cash receipts from sales activities and cash disbursements from purchasing activities. PT ABC is a company engaged in the palm oil industry with the main activity of buying and selling Palm Oil Mill Effluent (POME). The procedures for cash receipts and cash disbursements begin from receiving documents in the form of invoices and sales/purchase contracts, to accounting records. The framework used in the evaluation of internal control is one of the components in the COSO framework, control activities. Evaluation of control activities is carried out by looking at the existence of control activities that are implemented into procedures and regulations for document handling and recording process. The result of the evaluation shows that control activities on PT ABC’s cash receipts and cash disbursements procedure still needs to develop a prenumbering system for its documentation procedures, apply stricter access restrictions, and use purchase orders/purchase requisitions and shipping orders to validate cash disbursements."

"Anemia merupakan masalah kesehatan yang sering dialami oleh remaja putri. Data Riskesdas menunjukkan peningkatan kasus anemia pada remaja putri dari 26,40% pada 2013, menjadi 32% pada tahun 2018. Meskipun Kementerian Kesehatan telah mengupayakan penurunan angka anemia pada remaja putri dengan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), tetapi Riskesdas 2018 menunjukkan hanya 2,13% remaja putri yang rutin konsumsi TTD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mendalam mengenai persepsi remaja putri di SMA X dan SMA Y terhadap perilaku konsumsi TTD melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan pada siswi kelas 10, kepala sekolah, kesiswaan, orang tua siswi, serta penanggung jawab program pemberian TTD di Puskesmas Sukmajaya. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan siswi di SMA X dan SMA Y dalam konsumsi TTD masih rendah. Sebagian besar siswi di SMA X memiliki persepsi kerentanan rendah dan persepsi keseriusan tinggi, sementara di SMA Y sebaliknya. Seluruh siswi merasa TTD bermanfaat untuk menambah zat besi pada tubuh, namun sebagian besar belum pernah merasakan manfaatnya secara langsung. Persepsi hambatan yang dialami siswi cukup bervariasi, tetapi tidak semuanya menghalangi intensi konsumsi TTD. Ditemukan cues to action eksternal seperti dukungan orang tua, guru, dan teman, serta cues to action yang banyak akan cenderung lebih mempengaruhi perilaku konsumsi TTD. Direkomendasikan bagi pihak sekolah untuk mengimplementasikan atau memperkuat kegiatan konsumsi TTD bersama, serta meningkatkan edukasi internal terkait anemia. Puskesmas juga diharapkan dapat mendorong sekolah untuk mengadakan atau memperkuat kegiatan konsumsi TTD serta rutin memantau pelaksanaannya.

---

Anemia is a common health issue among adolescent girls. Data from Riskesdas shows an increase in anemia cases among adolescent girls from 26.40% in 2013 to 32% in 2018. Despite efforts by the Ministry of Health to reduce anemia rates among adolescent girls through the provision of iron supplement tablets, Riskesdas 2018 indicates that only 2.13% of adolescent girls consistently consume iron supplement tablets. This study aims to provide an in-depth understanding of the perceptions of adolescent girls at SMA X dan SMA Y regarding iron supplement tablets consumption through a qualitative approach. Data collection was conducted with 10th-grade students, school principals, student affairs staff, parents, and the person in charge of the iron supplement tablets program at the Sukmajaya Health Center. The results show that adherence to iron supplement tablets consumption among students at SMA X and SMA Y is still low. Most students at SMA X have a low perceived susceptibility and a high perceived seriousness, while at SMA Y, it is the opposite. All students understand the benefits of iron supplement tablets for increasing iron levels in the body, but most have not experienced these benefits directly. The perceived barriers to iron supplement tablets consumption vary, but not all of them hinder the intention to consume iron supplement tablets . External cues to action, such as support from parents, teachers, and friends, as well as a higher number of cues, tend to have a greater influence on iron supplement tablets consumption. It is recommended that schools implement or strengthen collective iron supplement tablets consumption activities and improve internal education on anemia. Sukmajaya Health Centers are also expected to encourage schools to conduct or reinforce collective iron supplement tablets consumption programs and regularly monitor their implementation."

"Tulisan ini menganalisis jual beli hak atas tanah dalam boedel pailit, khususnya terhadap perlindungan hukum akad jual beli hak atas tanah serta pengukuran waktu Actio Pauliana terhadap boedel pailit studi putusan Mahkamah Agung Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Adanya aset yang diperjualbelikan dan masuk ke dalam boedel pailit lalu dibatalkan oleh Hakim karena menilai pembeli beritikad baik dan jual beli sudah melewakti satu tahun sebelum penjual dinyatakan pailit, padahal perhitungan satu tahun tersebut dihitung oleh Hakim dari jual beli bawah tangan. Dalam praktiknya keabsahan jual beli tanah harus memenuhi syarat materiil dan formil. Jual beli di bawah tangan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sehingga hanya mengikat para pihak, PPJB tidak memenuhi syarat formil sehingga hanya mengikat para pihak tetapi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 telah terjadi peralihan hak apabila lunas dan menguasai dengan itikad baik, serta Akta Jual beli adalah jual beli sah karena memenuhi syarat materiil dan formil dan telah terjadi peralihan hak. Perlindungan hukum terhadap keabsahan jual beli bawah tangan harus mengajukan gugatan untuk mengesahkan jual beli tersebut kepada pengadilan atau ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli. Perlindungan hukum PPJB dapat dilakukan pencatatan PPJB pada sertipikat tanah yang diatur dalam Pasal 90 PP Nomor 18 Tahun 2021. Oleh karena jual beli bawah tangan adalah jual beli yang tidak sah, maka perhitungan Actio Pauliana, dimulai dari PPJB karena sudah ada peralihan hak atas tanah jika memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Pada analisis Actio Pauliana tidak terpenuhi secara kumulatif atas aspek Debitor mengetahui bahwa jual beli hak atas tanah tersebut merugikan Kreditor.

---

This paper analyzes the sale and purchase of land rights in a bankrupt estate, especially regarding the legal protection of land rights sale and purchase agreements and the measurement of the Actio Pauliana time for the bankrupt estate, a study of the Supreme Court's decision Number 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024. This paper was compiled using a doctrinal research method. The existence of assets that were traded and entered into the bankrupt estate has been canceled by the Judge because considered the buyer to be in good faith and the sale and purchase had passed one year before the seller was declared bankrupt, even though the one-year calculation was calculated by the Judge from the private sale and purchase. In practice, the validity of the sale and purchase of land must meet material and formal requirements. The private sale and purchase is not valid because it does not meet the formal requirements so that it only binds the parties, PPJB does not meet the formal requirements so that it only binds the parties but based on SEMA Number 4 of 2016 there has been a transfer of rights if it is paid off and stayed in good faith, and the PPAT Sale and Purchase Agreement is a valid sale and purchase because it meets the material and formal requirements and there has been a transfer of rights. Legal protection against the validity of the private sale and purchase must file a lawsuit to validate the sale and purchase to the court or be upgraded to a Deed of Sale and Purchase. Legal protection for PPJB can be done by recording PPJB on the land certificate as regulated in Article 90 of PP Number 18 of 2021. Because the private sale and purchase is an invalid sale and purchase, the calculation of Actio Pauliana is starting from PPJB because there has been a transfer of land rights if it meets the provisions of SEMA Number 4 of 2016. In the analysis of Actio Pauliana, it is not cumulatively fulfilled for the aspect that the Debtor knows that the sale and purchase of land rights is detrimental to the Creditor."

"Budidaya kopi merupakan penyumbang terbesar (44,4%) terhadap pendapatan petani di kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Usaha tani lainnya seperti padi sawah, palawija dan kemenyan menyumbang 41%. Status ketahanan pangan rumahtangga petani kopi Pollung didominasi oleh kategori rentan pangan, dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk belanja pangan yang dikombinasikan dengan kecukupan energi rumahtangga (Household Consumption and Expenditure Survey.; HCES). Prevalensi rumahtangga yang tahan, rentan, kurang dan rawan pangan berturut-turut 23,3%, 50%, 13,3%, 13,3%. Rumahtangga petani kopi di Pollung mengandalkan nasi beras sebagai sumber utama energi dan ikan asin sumber utama protein. Separuh rumahtangga mengalami defisiensi energi dan 63,5% mengalami defisiensi protein. Selain dengan peningkatan pendapatan, penganekaragaman sumber energi seperti umbi-umbian dan sumber protein seperti telur diharapkan dapat memperbaiki status ketahanan pangan rumahtangga petani kopi di Pollung."

"Terjadinya peningkatan jumlah kantor cabang bank menimbulkan persaingan yang semakin ketat di dalam dunia perbankan. Persaingan ini menyebabkan bank-bank harus berpikir bagaimana caranya agar bank tetap menjadi bank pilihan masyarakat dan tidak ditinggalkan nasabahnya. Di antaranya dengan berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga bank dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.Dalam dunia perbankan pelayanan merupakan hal yang panting karena produk utama dari bank adalah jasa untuk melayani transaksi keuangan pelanggannya. Tanpa pelayanan berkualitas tinggi maka bank akan ditinggalkan pelanggannya. Penyusunan strategi Pelayanan Prima merupakan salah satu elemen nyata atas "differentiator" yang perlu dibuat untuk dapat mewujudkan keunggulan bersaing pada dekade ini. Sedangkan persepsi konsumen terhadap nilai dan mutu suatu produk (barang dan jasa) banyak dipengarahi oleh pelayanan prima sebagai suatu atribut yang melekat pada produk inti itu sendiri. Oleh karena itu, bagi dunia perbankan kualitas pelayanan perlu mendapat perhatian khusus agar dapat bersaing dengan bank lainnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menganalisis komponen yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan nasabah Bank. Model awal yang digunakan untuk menganalisis jasa, terdiri dari lima dimensi yaitu Tangible, Reability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Selain itu dilakukan pula analisa faktor dengan perspektif eksploratory dimana data dibiarkan dengan sendirinya mengelompok menjadi beberapa faktor. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuestioner pada nasabah yang menggunakan jasa perbankan di Bank DKI Cabang Utama Djuanda dimana didapatkan 125 kuestioner sebagai sampel data penelitian.Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa pertama secara keseluruhan terdapat kesenjangan kualitas pelayanan sebesar 1,4847 dengan tingkat kepuasan sebesar 77,05 %. Hal ini menunjukan bahwa kualitas layanan yang diberikan masih belum sesuai dengan harapan pelanggan. Dimensi Reliability dan indikator ketelitian (Q10) yang terdapat di dalam dimensi Reliability memiliki skor kepuasan tertinggi sedangkan dimensi Tangibility dan indikator peralatan dan teknologi modern (Q3) yang terdapat di dalam dimensi Tangibility memiliki skor kepuasan terendah. Hasil uji beda menunjukan bahwa pada kelompok sampel pegawai pemerintah dan pegawai swasta terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang cukup signifikan, terutama pada indikator sikap karyawan (Q22), keluwesan waktu layanan (Q24), keadilan layanan (Q23), dukungan pada nasabah (Q21) dan kepercayaan (Q16).Pada kelompok sampel jenis produk dan kelompok sampel pemilik rekening tidak terdapat perbedaan tingkat kepuasan. Kedua, Berdasarkan analisis faktor terbentuk 3 komponen Baru yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Bank DKI Cabang Utama Djuanda yaitu : (1) Faktor Karyawan (orang), yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan kemampuan karyawan dalam melayani nasabah; (2) Faktor Proses, berkaitan dengan ketepatan, keandalan serta ketanggapan karyawan dalam memproses pelayanan kepada nasabah; (3) Faktor Bukti Fisik, berkaitan dengan peralatan dan sarana yang mendukung pelayanan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Bank DKI Cabang Utama Djuanda dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap ketiga faktor tersebut dalam merencanakan strategi di dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan."

"Dionysus Resurrected analyzes the global resurgence since the late 1960s of Euripides' The Bacchae. By analyzing and contextualizing these modern day performances, the author reveals striking parallels between transformational events taking place during the era of the play's revival and events within the play itself. Puts forward a lively discussion of the parallels between transformational eventsduring the era of the play's revival and events within the play itselfThe first comparative study to analyse and contextualize performances of The Bacchae that took place between 1968 and 2009 from t"