Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sistem kepartaian sebagaimana yang diatur dalam IJndang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, telah terdapat 268 (dua ratus enam puluh delapan) partai politik, dan 24 (dua puluh empat) di antaranya telah berhasil ikut serta dalam pemilihan umum tahun 2004. Banyaknya partai politik yang telah berdiri, di sisi lain ternyata masih menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian masyarakat di daerah-daerah. Sebagian masyarakat di daerah masih menganggap aspirasi mereka belum bisa diperjuangkan oleh partai politik yang ada sekarang, dan partai-partai politik itu juga masih terlalu menyibukkan did dengan isu-isu "perebutan kursi kekuasaan di pusat" saja. Akibatnya, timbul kekecewaan pada diri masyarakat daerah terhadap partai politik. Kekecewaan masyarakat daerah itu pada perkembangan selanjutnya dapat mendorong timbulnya upaya untuk mendirikan partai politik lokal. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan partai politik lokaI, yaitu mengenai faktor-faktor yang mendorong timbulnya partai politik lokal di Indonesia, dan kedudukan partai politik lokal dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Dalam hukum positif di Indonesia, setidaknya terdapat beberapa produk hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis keberadaan partai politik lokal, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Dari penelitian ini terungkap beberapa hal yang menjadi faktor pendorong timbuinya partai politik lokal, antara lain, adalah berkaitan dengan masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia masyarakat daerah, baik hak ekonomi maupun politik, serta ketidakmampuan partai politik nasional dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah. Terhadap isu partai politik lokal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 masih belum mengatumya secara jelas, sedangkan untuk di Aceh, keberadaan partai politik lokal sudah mempunyai dasar hukum yang lebih rinci, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007."

"ABSTRAKStabilitas harga atau pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama ekonomimakro. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi stimulator pertumbuhanekonomi. Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomianadalah melalui sektor pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya pengeluaranpemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhikebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi.Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Indonesia antara 2008.01-2015.12.Data penelitian dianalisis dengan menggunakan ECM (error corection model).Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah,belanja modal, belanja pegawai, belanja barang, TDL, tingkat suku bunga (BI Rate),harga BBM, harga beras, dan nilai tukar. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalamjangka panjang pengeluaran pemerintah, belanja pegawai, belanja barang, hargaBBM, TDL, harga beras, dan nilai tukar secara signifikan dan positif mempengaruhiinflasi di Indonesia, sedangkan belanja modal tingkat suku bunga (BI Rate)berpengaruh signifikan dan negatif terhadap inflasi. Sehingga peneliti menyarankanuntuk meningkatkan belanja modal. Dalam jangka pendek tingkat suku bunga (BIRate), belanja pegawai, TDL, harga beras, dan harga BBM mempengaruhi inflasisecara signifikan dan positif.

---

ABSTRACTPrice stability is one of the main issue in macroeconomics. Stable and low inflationwill be stimulator for growth. One of the instrument in fiscal policy to influenceeconomy is through goverment spending. Basicly, goverment spending aims toprovide goods and services, also to provide the basic need of society that will not beprovided by private. This study focused on the effects of government expenditure oninflation. This study use monthly data in lndonesia for period 2008.01-2015.12. Thedata analyzed by using ECM (error corection model). Variables to be studied in thisstudy are : government expenditure, capital expenditure, employees expenditure,goods expenditure, TDL, price of BBM, rice price, and exchange rate. The resultsshow that in the long term government expenditure, employees expenditure, goodsexpenditure, TDL, interest rate (BI Rate), price of BBM, exchange rate, and rice pricehave positive and significant influences on inflation in Indonesia, while capitalexpenditure, interest rate (BI Rate) have negative and significant influences oninflation therefore, the author suggests to increase capital expenditure. In the shortterm government expenditure, employees expenditure, TDL, price of BBM, rice pricehave positive and significant influences on inflation."

"ABSTRACTJaminan terhadap hak untuk memeluk agama dan keyakinan sudah dijamin melalui konstitusi Indonesia, tapi jaminan konstitusional itu belumlah cukup. Penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan masih perlu didukung dengan instrumen hukum lainnya, dan salah satunya ialah putusan pengadilan. Dalam konteks seperti itu, maka keberadaan Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG menarik untuk dicermati. Putusan tersebut berkaitan erat dengan isu penegakan hak untuk memeluk agama dan keyakinan di Indonesia, terutama bagi kelompok minoritas. Fokus permasalahan dalam tulisan ini akan diarahkan kepada persoalan bagaimanakah substansi Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG dilihat dari perspektif penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia untuk secara bebas (tanpa tekanan) memilih dan memeluk suatu agama dan keyakinan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan bersandar pada data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan konseptual. Kesimpulan yang didapat dari analisis ialah bahwa Putusan Nomor 69/PID.B/2012/PN.SPG cenderung masih berupaya mencapai aspek keadilan prosedural. Semangat untuk mengedepankan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak beragama dan berkeyakinan bagi kelompok minoritas, tidak tampak dalam putusan tersebut."