Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) pada praktiknya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya disebabkan oleh muatan Klausul Hak Membeli Kembali yang memberikan hak kepada Penjual untuk dapat membeli kembali objek tanah dan bangunan yang telah dijualnya kepada Pembeli. Beberapa Yurisprudensi terkait pencantuman Hak Membeli Kembali dalam jual beli tanah memutuskan untuk melarang penggunaannya sebab berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum. Namun sampai dengan saat ini tidak ada peraturan yang mengatur kebolehan atau larangan penggunaan hak tersebut, oleh karenanya banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah kasus pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 539 PK/Pdt/2020 di mana hakim justru menyatakan sah dan mengikat atas Akta PPJB yang memuat Klausul Hak Membeli Kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan dikategorikannya PPJB dengan Hak Membeli Kembali sebagai penyelundupan hukum serta analisis Putusan PK tersebut yang memperbolehkan penggunaan Hak Membeli Kembali dalam PPJB. Untuk menjawab permasalahan digunakan bentuk metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa PPJB dengan Hak Membeli Kembali merupakan bentuk penyelundupan hukum kepemilikan tanah karena memenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya perbuatan hukum penundukan kepada lembaga PPJB dengan Hak Membeli Kembali dengan cara menghindari lembaga utang- piutang dengan jaminan kebendaan dan ada niat untuk mencapai tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya terkait analisis putusan didapatkan hasil bahwa putusan tersebut tidak tepat karena melanggar Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Iktikad Baik, Asas Keadilan, dan Asas Kesesuaian dengan Hukum Adat. Oleh karenanya untuk mencegah permasalahan serupa terjadi kembali diharapkan adanya pengaturan mengenai PPJB secara khusus serta kejelasan atas penggunaan Hak Membeli Kembali pada transaksi tanah. ......The Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB Deed) has already caused many problems, one of which is caused by the content of The Right of Buy Back Clause that gives the Seller right to buy back the land and building objects that he has been sold to the Buyer. Several precedents related to the use of The Right of Buy Back in the Sale and Purchase agreement decided to prohibit its use because it may lead to legal smuggling. However, there has not been a single regulation to permit or prohibit the use of these right yet. As a result it causes many problems, for example is the case on the Judicial Review Decision Number 539 PK/Pdt/2020. The judge of such Decision declared that the PPJB Deed with The Right of Buy Back Clause was valid and binding. Based on that situation, the problems in this study are the reasons why PPJB Deed with The Right of Buy Back Clause can be categorized as a legal smuggling of land ownership and the analysis of Judicial Review Decision which permit the use of The Right of Buy Back. In term of answering the problem, a normative juridical legal research method is used with a prescriptive research typology. The research’s analysis show that PPJB Deed with Buyback Right is a form of legal smuggling of land ownership because the parties deliberately use PPJB with Buyback Right instead of using debt agreement with material guarantees, and also there is an intention party to achieve certain goals to make a profit. Furthermore, regarding the analysis of the Judicial Review Decision was found that it is not correct because it is against the principles of freedom of contract, the principle of good faith, the principle of justice, and the principle of conformity with customary law. Therefore, to prevent similar problems from happening again, it is hoped that there will be regulations regarding PPJB Deed specifically and clarity on the use of the Buyback Right in term of land transaction.

Abstrak :
Latar belakang Kuman patogen yang paling sering diisolasi dari feses anak dengan diare berdarah di negara berkembang adalah Shigella spp. Proporsi shgellosis terhadap diare berdarah berkisar antara 18,3-50%. Namun spektrum klinis shgellosis sangat luas mulai dari diare akut cair, diare berdarah, diare persisten dengan berbagai komplikasi. Sejauh pengetahuan dan penelusuran literatur oleh peneliti, sejak tahun 1985 belum ada penelitian yang menggambarkan besaran masalah dan gambaran klinis shigellosis pada anak balita di masyarakat di Indonesia. Metode dan subyek: Penelitian ini merupakan studi deskriptif potong lintang dengan populasi terjangkau adalah anak balita (0-59 bulan) dengan diare akut yang berobat di Puskesmas Kecamatan lobar Baru, Senen, Kemayoran, dan Tebet. Setelah mendapatkan persetujuan dari orangtua maka dilakukan anamnesis tentang gejala klinis, ditentukan status gizi dan derajat dehidxasi, serta pada subyek penelitian diambil sampel feses untuk kultur lases. Kultur feses dilanjutkan dengan uji resistensi bila didapatkan Shigelta spp. Hasil: Sebanyak 475 subyek diare akut diikutsertakan dalam penelitian Hanya ditemukan 12 kasus diare berdarah dengan persentasi 2,5% dari seluruh diare akut. Proporsi shigellosis dari seluruh kasus diare akut pada penelitian ini hanya sebesar 0,6°x,1/12 kasus diare berdarah. Ketiga subyek diare akut dengan Shigelia spp positif, semuanya menunjukkan gejala demam tetapi tidak terdapat muntah. Hanya dua strain yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu Shigella sonnei dan ShigeIla flexneri. Ketiga kuman Shigella spp tersebut resisten terhadap kotrimoksazol, kolistin, dan tetrasildin. Kedua ShigelIa sonnei pada penelitian ini masih sensitif terhadap ampisillin dan amoksisilin, tidak demikian halnya dengan Sliigella flexneri. Ketiga kuman ShigeIta spp tersebut masih sensitif terhadap asam nalidiksat, kloramfenikol, sefiksi n, dan siprofloksasin. Kesimpulan: Proporsi shigellosis pada anak balita di masyarakat yang didapatkan dari penelitian ini sangat kecil sehingga tidak dapat disimpulkan gambaran klinis shigellosis yang khas pada anak balita dan gambaran pola strain Shigella setempat serta resistensinya.

Abstrak :
Pembangunan kota dan industrialisasi telah mendorong mobilitas manusia. Mobilitas ini sangat terasa di tempat-tempat yang menjadi pusat lalu lintas seperti Terminal Pulo Gadung. Terminal yang menghubungkan tempat-tempat antar kota antar propinsi maupun dalam kota ini selalu ramai siang maupun malam. Frekuensi keberangkatan dari terminal ini termasuk besar. Namun demikian terkadang penumpang tertinggal bisnya, dan memerlukan tempat bermalam. Padatnya jadwal keberangkatan juga membuat para awak bis hanya bisa beristirahat sejenak di terminal. Kebutuhan akan tempat bermalam dan tempat beristirahat tersebut dilihat sebagai kesempatan unik untuk membuka sebuah hotel transit bagi para awak bis serta penumpang yang kemalaman. Sehingga didirlkanlah Hotel Transit Dariza sekitar 20 tahun yang lalu, dengan lokasi di depan terminal Pulo Gadung. Terkait dengan organisasi hotel transit, sangat menarik untuk diteliti kepuasan karyawan dan penduduk sekitar organisasi dalam hubunganuya dengan organisasi, dengan komunikasi interpersonal sebagai komunikasi organisasi. Hal ini menjadi Iebih menarik mengingat organisasi berlokasi di tempat yang terkenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi Menarik untuk dilihat dan diteliti bagaimana organisasi berhubungan dengan elemen sekitar organisasi dan karyawannya untuk mengembangkan diri serta melestarikan organisasi selama lebih dari 20 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis proses komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi, dimana komunikasi interpersonal dan non formal digunakan untuk mendelegasikan tugas maupun pelaporan-pelaporan. Demikian pula komunikasi yang dijalin dengan lingkungan sekitar organisasi. Organisasi yang dimotori oleh seorang pemegang kunci menggunakan pendekatan komunikasi interpersonal dalam hubungannya dengan masyarakat sekitar. Dimana hubungan yang Penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Dan setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa komunikasi interpersonal diterapkan untuk berkomunikasi dengan banyak individu yang memiliki beragam latar belakang baik ekonomi maupun budaya, Serta berbagai kepentingan. Dengan mengacu bahwa interaksi yang berjalan secara interpersonal menghadirkan sensitivitas organisasi kepada masyarakat sekitar dalam bentuk Corporate Social Responsibility. Aktivitas CSR yang dilakukan organisasi mernpererat kerjasama dan komunikasi antar komunikator. Dimana kedekatan interpersonal telah menumbuhkan kepekaan masing-masing pihak akan kebutuhan pihak yang lain. Sehingga masing-masing pihak merasa puas dengan perannya masing-masing, baik untuk karyawan, pemilik maupun masyarakat di sekitar organisasi. Pada akhirnya mereka akan bersama-sama melestarikan keberadaan organisasi. Rekomendasi praktis dari penelitian ini adalah organisasi perlu menyiapkan kemandirian bagi karyawan dan masyarakat sekitar yang kehidupannya bergantung pada keberadaan organisasi. Kepekaan organisasi akan kebutuhan karyawan dan masyarakat sekitar perlu dikritisi agar tidak menimbulkan ketergantungan.

Abstrak :
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) merupakan sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan (adiksi) dan ketergantungan (dependensi). Penyalahgunaan Napza tidak hanya beraldbat buruk terhadap fisik, tetapi juga mental, perilaku dan ekonomi masyarakat. Target utama penyalahgunaan Napza adalah remaja, hal ini disebabkan karena remagia merupakan fase yang sangat rawan dengan kondisi kepribadian yang masih Sangat labil dan mudah terpengaruh lingkungan dan dalam banyak hal mereka biasa memuaskan keingintahuannya dengan coba-coba, termasuk Napza. Pcnelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku pencegahan siswa tcrhadap pcnyalahglmaan Napza serta hubunganya dengan faktor sosio-psiko demografi (jenis kelamin, tingkat pengetahuan, konsep diri dan dukungan teman sebaya), faktor persepsi (kerentanan, keseriusan, manfaat dan rintangan) serta faktor dukungan (dari keluarga, sekolah dan media massa). Metode pcnelitian yang digunakan adalah observasional melalui pendekatan kuantitatif dengan disain potong lintang (cross sectional). Data yang digunakan adalah data primer, yang dikumpulkan rnclalui angket. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas satu dan dua di enam SMU di Kota Depok dengan jumlah sampel sebanyak 411 orang dan dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2008. Hasil penelitian menunjukkan lebih separuh dari responden sudah memiliki perilaku pencegahan yang baik (54,5%). Variabel yang ditemukan berhubungan secara bcrmakna dcngan perilaku pencegahan adalah variabel jenis kelamin, konsep diri, tingkat pengetahuan, dukungan teman sebaya, persepsi manfaat, persepsi rintangan dan dukungan keluarga. Faktor yang dominan berhubungan adalah dukungan keluarga,jenis kelamin, dan dukungan teman sebaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, responden yang memiliki dukungan keluarga yang baik, akan berpeluang melakukan pencegahan 2,2 kali dibandingkan responden yang rnemiliki dukungan keluarga kurang baik, responden perempuan memiliki peluang 2,0 kali untuk berperilaku pencegahan baik dibandingkan rcspondcn laki-Iaki dan responden dengan dukungan tcman sebaya yang baik berpeluang 1,9 kali untuk melakukan perilaku pencegahan dibandingkan responden yang memiliki dukungan teman sebaya kurang baik. Disarankan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Narkotika Depok dan pihak lainnya seperti LSM, komite sekolah dan keluarga bekerjasama dalam meningkatkan perilaku pencegahan terhadap penyalahgmmaan Napza antara lain dengan peningkatan pemberian informasi tentang Napza yang tepat dan benar, melalui mata pelajaran, penyuluhan, konseling, seminar, pelatihan/training of trainers siswa untuk menjadi konselor bagi teman-temannya, serta meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan dan perilaku siswa baik disekolah maupun di rumah.

---

Narcotics, Psychotropics and Others Additive?s Substances (drugs), are the groups of essences that generally have may cause addicted and depended. Drugs abuse not only make physic disorder, but also mental, behavior, and public economic, Main target of drugs abuses is adolescent, it is caused adolescent is a gristle period with personality condition is still really unstable and easy effected by their social life or environmental and In so many occasions, they are so eager to try new things, including drugs abuse. This research is performed on student first and second class in senor high school at Depok City with the purpose to know behavior preventive student to drug's abuse and its relations to socio-psycho demogtaphy factors (sex, intelligence, self concept and peer group support), perception factors (perceived of susceptibility, and seriousness, perceived of benefits and barriers) and support factors (of family, school and mass media). Data which is utilized is primary data as questionnaire through quantitative observation approach, with design cross sectional. The research perforrned on February to March 2008. The result show that more than half of respondent has had good prevention behavior (54, 5%). Found variable concerning with variable preventive is sex variable, self concept, intelligence, peer group support, perceived of benefit, and barrier and family support (p<0,05). The dominant factor which is related was family support, sex and peer group support. The conclusion of this research are respondent who has good family support, will get opportunity to perfomr prevention 2,l time tl1an respondent who have poor family support, female have opportunity 2,0 time to get good prevention behavior than male, and respondent with good peer group support will gets opportunity 1,9 times to do prevention than who have poor peer group support. Suggested to Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Narkotika Depok and another party as NGO, school committee and family collaborates to improves prevention behavior to drug?s abuse for example with increasing information distribution concerning about drugs clearly, through studies, counseling, seminar, training/training of trainers student to become counselor for its friend, and increases observation to their social life and behavior even at school and also at the house.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. ......This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN.

Abstrak :
Dalam skripsi ini diuraikan mengenai kata kerja bantu tersebut, yaitu kata kerja mana saja yang mendapatkan hebben sebagai kata kerja bantu, yang mana saja yang mendapatkan zijn sebagai kata kerja bantu. Selanjutnya yang mana saja dapat menggunakan keduanya dan juga apa perbedaannya.

Abstrak :
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) DR. Cipto Mangunkusumo merupakan rumah sakit tertua yang terdapat di Indonesia dengan status Rumah Sakit Kelas A Pendidikan dan memiliki jumlah tempat tidur sebesar 1.220. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, tentunya RSUPN DR Cipto Mangunkusumo menghasilkan limbah baik dari limbah padat medis maupun non- medis dari aktivitas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah padat medis di RSUPN DR Cipto Mangunkusumo dengan studi kasus di Central Medical Unit 1. Metode penelitian ini adalah peneltian kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi partisipatif pasif dan wawancara mendalam. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan limbah padat medis CMU 1 RSUPN DR Cipto Mangunkusumo telah memenuhi persyaratan pengelolaan limbah medis yang terdapat di KepMenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004, seperti pemberian label dan pewadahan yang telah sesuai dengan jenis limbah padat medis yang dihasilkan, memiliki alat pengangkut yang berbeda untuk limbah medis dan non-medis, memiliki TPS untuk limbah padat medis tersendiri, dan pembakaran dengan menggunakan insinerator dilakukan kurang dari 24 jam. Namun ada beberapa kejagalan yang ditemui dilapangan seperti masih ada limbah non-medis yang masuk ke dalam tong sampah untuk limbah medis, tidak adanya identitas limbah padat medis pada kantung sampah medis, dan pengangkutan limbah medis dan non medis ke TPSS dalam satu wadah pengangkutan. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut seperti dilaksanakan supervisi terhadap petugas pengelolaan limbah padat medis yang terdapat di CMU 1 RSUPN DR Cipto Mangunkusumo. ......RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo hospital is the oldest in Indonesia. RSUPN DR. Cipto mangunkusumo, a hospital of class A education with a bed of 1.220 bed. He referral hospitals national of course RSUPN DR Cipto Mangunkusumo create waste better of medical waste and non-medis of the activities of his service. This research aims to know the description of medical solid waste management at the Cipto Mangunkusumo DR. RSUPN with case studies at Central Medical Unit 1. The method of this research is qualitative peneltian. Primary Data in the study gained through participatory observation and in-depth interview passive. As for the secondary use of data review documents. Results of the study showed that solid waste medical management CMU 1 DR. RSUPN Cipto Mangunkusumo has fulfilled the requirements of the management of medical waste in KepMenkes No. 1204/Menkes/SK/X/2004, such as labelling and shelter were in accordance with the type of medical solid waste generated, have the means to transport the waste to a different medical and non-medical, have the TPS to its own medical solid waste, and burning using incinerators is done less than 24 hours. But there are some problems encountered in field as there are still non-medical waste that goes into the trash bin for medical waste, the absence of identity of medical solid waste in garbage bags, medical and transport medical and non medical waste into containers in one carriage of TPSS. Based on the results of the above research, then there are several things that can be done to fix these problems such as supervision is exercised against the officers of the medical management of solid waste in the CMU 1 RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo.

Abstrak :
Economic Lot Scheduling Problem (ELSP) merupakan masalah penjadwalan produksi beberapa item pada mesin tunggal sehingga tingkat permintaan dapat tercapai tanpa adanya backorder dan total biaya (jumlah dari biaya penyimpanan inventori dan biaya setup) dapat diminimumkan. Tujuan dari penyelesaian ELSP adalah menentukan lamanya pemrosesan item yang sejenis yang disebut dengan panjang run atau ukuran lot dan menentukan urutan lot (sekuens produksi) yang meminimumkan total biaya. Salah satu jenis pendekatan ELSP adalah Time-varying Lot Sizes Approach, yaitu pendekatan yang memungkinkan ukuran lot yang berbeda bagi setiap item yang berbeda. Time-varying Lot Sizes ELSP dikenal sebagai masalah NP-hard sehingga banyak dilakukan penelitian menggunakan metode heuristik untuk menyelesaikan masalah ini. Pada skripsi ini, digunakan Algoritma Genetika Hibrida (Algoritma Genetika yang digabungkan dengan algoritma lain) untuk menyelesaikan Time-varying Lot Sizes ELSP sehingga diperoleh sekuens produksi yang meminimumkan total biaya. ......Economic Lot Scheduling Problem (ELSP) is a problem of scheduling several items on a single machine in order to meet the demand without any backorder, so as to minimize the total cost (sum of inventory holding cost and setup cost). The purpose of solving ELSP is to determine the duration of processing the same item (called as run length or lot size) and determine the sequence of the lots (called as production sequence) that can minimize the total cost. One of the ELSP approaches is Time-varying Lot Sizes Approach, that is an approach which different lot sizes is possible to be produced for any item in the production sequence. Time-varying Lot Sizes ELSP is known as NP-hard problem and there are numerous research on heuristic algorithms to solve this problem. In this skripsi, Hybrid Genetic Algorithm (combination of Genetic Algorithm with another algorithm) is used to solve Time-varying Lot Sizes ELSP in order to get the production sequence which minimizes the total cost.

Abstrak :
Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing TKA yang masuk ke Indonesia, membuat isu mengenai TKA menjadi suatu hal yang problematik dalam situasi ketenagakerjaan khususnya terkait kesempatan kerja di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah TKA yang masuk ke dalam negeri, maka diperlukan adanya kelengkapan peraturan yang mengatur persyaratan TKA, serta pengamanan penggunaan TKA yang mengatur aspek-aspek dasar dan bentuk peraturan dengan mekanisme yang ketat. Namun demikian, pengaturan terkait jangka waktu penggunaan TKA dan perpanjangannya belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan menimbulkan konflik yang terkait dengan putusnya hubungan kerja antara perusahaan sebagai pemberi kerja dengan TKA sebagai pekerja/buruh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan TKA di Indonesia adalah mutlak melalui mekanisme pemekerjaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Kebutuhan untuk memperpanjang masa kerja TKA, harus memperhatikan jangka waktunya dengan melihat kepada jenis Rencana Penggunaan TKA RPTKA dan Izin Menggunakan TKA IMTA yang dimiliki oleh TKA yang bersangkutan sebagaimana diatur di dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015.Selain itu pemahaman yang baik terhadap regulasi terkait penggunaan TKA merupakan hal yang penting bagi TKA sebagai pekerja/buruh dan pihak perusahaan sebagai pemberi kerja, untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan yang berakhir dengan sengketa akibat adanya perbedaan penafsiran baik terhadap hukum perburuhan heteronom maupun hukum perburuhan otonom. ...... The increasing number of foreign workers entering Indonesia, make the issue of foreign workers become problematic thing in labor situation especially regarding to employment opportunity in Indonesia. With the increasing number of foreign workers that entering the country, it is important to have a complete regulation that regulates the requirements of foreign workers, and safeguarding the use of foreign workers which regulates the basic aspects and regulations with strict mechanisms. However, the arrangement regarding to time period of the use of foreign workers and it extension has not been regulated specifically in prevailing laws, so in practice, the regulation hasnt been fully well implemented and be the cause of termination of employment conflict between companies as employer and foreign workers as worker laborer. This research is using normative juridical method by researching literature materials that produce descriptive research typology. Based on the result of this study, it can be conclude that the arrangement concerning the use of foreign workers in Indonesia is absolute through the mechanism of employment with fixed term contract. The need to extend the usage of foreign workers should notice the time period by observing type of Foreign Workers Recruitment Permits and Issuance of Expatriate Employment Permit owned by related foreign workers as regulated in The Decree of Ministry of Manpower Republic Indonesia number 16 year 2015. Furthermore, a good understanding of the regulation related to the use of foreign workers is important for foreign workers as worker laborer and company as employer, to minimize the occurrence of irregularities that ended in dispute due to differences in interpretation of both heteronomous labor law and autonomous labor law.