Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai peralihan status Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula merupakan objek pajak pusat menjadi objek pajak daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut disyaratkan dibentuknya Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai landasan untuk memungut BPHTB. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah bagaimana penerapan BPHTB dan mplikasinya sebelum lahirnya Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota/Bupati dan apakah Pemerintah Daerah yang tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang BPHTB kehilangan hak untuk memungut BPHTB. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitan eksplanatoris dan preskiptif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu bahwa penerapan BPHTB selaku pajak daerah tidak dapat dijalankan apabila pemerintah daerah tidak melakukan penerbitan Peraturan Daerah terlebih dahulu dan implikasinya adalah Pemerintah Daerah tidak dapat memungut BPHTB dan kehilangan haknya untuk memungut karena Peraturan Daerah tidak berlaku surut.

---

This thesis discusses the transitional status of Acquisition Rights of Land and Building Customs (BPHTB) which was originally the object of central government?s tax becomes the object of regional government?s tax with the publication of Act Number 28 Year 2009 about Regional Taxes and Levies, where in the Act required the establishment regulations by Regional Government as the basis for the collection of BPHTB. From the above background, the issues of this thesis is how the application of BPHTB and its implications before the establishment of Regional Regulation and / or Mayor / Regent?s regulation and weather the Regional Government lose its right to collect BPHTB. This issues are discussed using explanatory and prescriptive research typology, using literature research methods and supplemented with information from related sources, so as produced a conclusion which are that the application of BPHTB as Regional Tax cannot be apply if the regional government have not issue the regional regulation and the implication is Regional Government cannot collect BPHTB and lost its right to collect because of Regional regulation does not apply retroactively.

Abstrak :
Pembayaran royalti hak cipta lagu sangat kompleks karena terdiri atas berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Skripsi ini mengkaji bagaimanakah mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu dan peran organisasi manajemen kolektif dalam pemungutan royalti di Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Metode penelitian adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu peralihan harus dilakukan dengan akta tertulis; besarnya jumlah royalti berdasarkan kesepakatan dan berpedoman pada organisasi profesi, yang berhak memungut royalti atas performance right adalah Karya Cipta Indonesia sedangkan mechanical right adalah oleh Produser Rekaman Suara; penyelesaian sengketa dengan litigasi maupun non litigasi. ......The payment of song’s copyright has lots of complexity because it consists of many mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright’s Law. This thesis examine how is the mechanism of the shifting of the song’s Copyright will bring the economic benefit for the Authors and Copyright owners, the payment of song’s Copyright at the field of music and the work effectiveness of the Collective Management Organization in collecting for royalties in Indonesia, also the parties law’s effort that can be done for solving the disputes in implementation of royalties payout. The method of research is based on literatures which characteristic is Normative Jurisdiction. The outcome of the research are Copyright’s shifting must be write boldly at the official documents or papers; the sum’s of royalties must base on the agreement and the directives of professional organizations; the agency that has right to collect the royalties of performance right is Karya Cipta Indonesia in the mean time the recording producers have right to collect the mechanical right; the litigation and non litigation are the outcome for the settlement of the disputes.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu.

---

Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method. The research concludes that foreign investment in toll road concession can be performed under certain conditions.