Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian karya akhir ini berupa kegiatan business coaching yang dilaksanakan di UMKM Four Coffee. Penelitian ini menjelaskan, menafsirkan, dan menjelaskan situasi yang dihadapi, bersamaan dengan melakukan intervensi untuk melakukan perbaikan pada objek penelitian. Berdasarkan analisis, UMKM Four Coffee belum memiliki format laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan bahan pengambilan keputusan internal dan data referensi untuk calon kreditor atau investor. Manajemen persediaan bahan baku juga belum tertata sehingga terjadi kesulitan dalam mendapatkan data persediaan yang actual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan format laporan keuangan dan melakukan penataan stok persediaan bahan baku pada UMKM Four Coffee. Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan perangkat lunak akuntansi berbasis web dengan melakukan optimasi dan kustomisasi dari output yang dihasilkan untuk mendapatkan penyajian laporan keuangan yang diinginkan. Selain itu, dimulainya penggunaan kartu stok dan kegiatan stock opname sebagai titik awal penataan manajemen persediaan bahan baku pada UMKM Four Coffee. ......This thesis research is in the form of business coaching conducted at SME Four Coffee. This research describes, interpret, and explain the situation at hand, together with intervening, to make improvements to the research object. Based on the analysis, SME Four Coffee yet has the correct financial statement format as internal decision-making materials and reference data for prospective creditors or investors. Raw material inventory management has also not been arranged so that there is difficulty in getting the actual inventory data. The purpose of this research is to improve the format of the financial statement and do stock management of raw material inventories on SME Four Coffee. The results of this research are the utilization of web-based accounting software by doing optimization and customization of the output produced to obtain a desirable financial statement presentation. Also, the commencement of the use of stock cards and stock opname activities at the end of the month serves as the starting point for structuring raw material inventory management at the SME Four Coffee.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang : Kami mengevaluasi kegunaan dari pemeriksaan rasio jarak hiomental (HMDR,hyomental distance ratio), yang didefinisikan sebagai rasio dari jarak hiomental (HMD,hyomental distance) posisi kepala ekstensi maksimal dengan posisi kepala netral, dalam memprediksi kesulitan visualisasi laring pada pasien-pasien normal, yang dilakukan pemeriksaan prediktor-prediktor jalan napas praoperasi dengan skor Mallampati dan jarak tiromental (TMD, tyhyromental distance) sebagai pembanding. Metode Penelitian : Praoperasi, kami menilai empat prediktor jalan napas pada 169 orang dewasa yang menjalani anestesi umum. Pelaku laringoskopi adalah residen anestesiologi minimal tahun ke 2, dan menilai skor Cormack-Lehane(CL) yang dimodifikasi. Sulit visualisasi laring (DVL,difficult visualization of the larynx) didefinisikan sebagai CL derajat 3 atau 4. Titik potong optimal (The cutoff point) untuk setiap tes ditentukan pada titik maksimal daerah di bawah kurva dalam kurva ROC (Receiver Operating Characteristic). Skor Mallampati dengan derajat ≥ 3 sebagai prediktor DVL. Untuk TMD ≤ 65 mm dianggap sebagai prediktor DVL. Hasil : Didapatkan 21 (12,4%) orang pasien dengan sulit visualisasi laring(DVL). HMDR memiliki hubungan yang bermakna terkait dengan DVL. HMDR dengan titik potong optimal 1,2 memiliki akurasi diagnostik yang lebih besar (dengan area di bawah kurva 0.694), dibandingkan prediktor tunggal lainnya (P <0,05), dan HMDR sendiri menunjukkan validitas diagnostik yang lebih besar (sensitivitas, 61,9%, spesifisitas, 69,6%) dibandingkan dengan prediktor lainnya. Kesimpulan :HMDR dengan ambang batas uji 1,2 adalah prediktor klinis handal dalam memprediksi kesulitan dalam visualisasi laring.

---

ABSTRACT
Background: We evaluated the usefulness of the hyomental distance (HMD) ratio (HMDR), defined as the ratio of the HMD at the extreme of the head extension to that in the neutral position, in predicting difficult visualization of the larynx (DVL) in apparently normal patients, by examining the following preoperative airway predictors: the modified Mallampati test, HMD in the neutral position, HMD and thyromental distance at the extreme of head extension and HMDR. Methods : Preoperatively, we assessed the four airway predictors in 169 adult patients undergoing general anesthesia. A second years resident, performed all of the direct laryngoscopies and graded the views using the modified Cormack and Lehane scale. DVL was defined as a Grade 3 or 4 view. The optimal cutoff points for each test were determined at the maximal point of the area under the curve in the receiver operating characteristic curve. For the modified Mallampati test, Class ≥ 3 was predefined as a predictor of DVL. And thyromental distance (TMD) ≤ 65 mm was predefined as a predictor of DVL. Results : The larynx was difficult to visualize in 21 (12,4%) patients. The HMDR with the optimal cutoff point of 1.2 had greater diagnostic accuracy (area under the curve of 0.694), with significantly related to DVL (P <0.05), and it alone showed a greater diagnostic validity profile (sensitivity, 61,9%; specificity, 69,6%) than any other predictor. Conclusions : The HMDR with a test threshold of 1.2 is a clinically reliable predictor of DVL.

Abstrak :
Dalam tesis ini membahas mengenai Bagaimanakah peran BPK dan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Bagaimanakah peran jaksa selaku penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Kendala apakah yang timbul terkait dengan jaksa selaku penyidik melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? dan pertanyaan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peran BPK dan BPKP dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi masih sangat di butuhkan dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang rumit hal ini dikarenakan kedua badan tersebut mempunyai kemampuan dan sumber daya manusia yang mencukupi dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara. Peran jaksa selaku penyidik dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dirasa masih diperlukan khususnya untuk penghitungan kerugian keuangan negara yang tidak terlalu rumit dan susah penghitungannya serta memperlancar proses penyidikan dan keberhasilan dalam proses penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan kendala yang dihadapi diantaranya ialah tidak adanya tenaga auditor di kejaksaan dan kurangnya pengetahuan serta keahlian jaksa dalam hal melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, tidak adanya keseragaman pemahaman oleh hakim dalam menanggapi hasil kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Jaksa, serta tidak adanya pedoman yang baku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dalam menentukan batas- batas suatu kasus tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negara bisa di hitung oleh jaksa. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan metode penelitian yang tepat untuk memecahkan pokok permasalahan dalam membuktikan kebenaran hipotesis penulis lebih menekankan pada penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan penulis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, lebih berorientasi pada tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu pendekatan yang tepat yaitu pendekatan normatif ditunjang dengan wawancara. Dalam metode pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang akan dilakukan dengan cara-cara antara lain wawancara dengan responden baik secara tatap langsung dan melalui media elektronik dan melakukan analisa atas kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

---

The thesis discusses what are the roles of BPK (State Audit Bureau) and BPKP (Finance and Development Supervisoiy Board) in doing state financial loss calculation. What are the roles of the District Attorney as an investigator in a corruption criminal act case in doing state financial loss calculation? What are the challenges incurred related to the District Attorney as an investigator in doing state financial loss calculation? From those questions, it is concluded that the roles of BPK and BPKP in state financial loss calculation in corruption criminal acts are still very much needed, especially in complicated and difficult corruption criminal act cases in the state financial loss calculation; this is because those two boards have the sufficient ability and human resources in state financial loss calculation. The roles of the District Attorney as an investigator in doing state financial loss calculation are considered still being needed, especially for the state financial loss calculation which is not too complicated and is not difficult; other roles are to smooth out the investigation process and to succeed the prosecution process in corruption criminal acts. However, the challenges faced are, among others, no auditing staff in the District Attorney?s Office, lack of knowledge and capability of the District Attorney in doing state financial loss calculation, no unified understanding by the judges in responding to the results of the state financial losses calculated by the District Attorney, and no standard guidelines issued by the District Attorney?s Office in determining the boundaries of a corruption criminal act case whose state financial losses can be counted by the District Attorney. To obtain accurate data a correct research method is required to solve the main problems in proving the writer?s hypothesis truth which emphasizes more on the explanation about the approach used by the writer towards the researched main problems and orientates more towards the aims and usefulness. Therefore, the correct approach is a normative approach supported with interviews. The data collection method includes library reseach and field research which will be conducted by the following ways: interview with respondents either directly or through electronic media and doing an analysis on the cases related to the main problems.

Abstrak :
Penelitian berjudul Tuking Kasisahan CL 95 Suntingan Teks dan Analisis Tokoh ini merupakan penelitian yang menyunting teks Tuking Kasisahan Naskah ini adalah koleksi Perpustakaan Universitas Indonesia dengan nomor koleksi CL 95 Naskah ini adalah naskah narasi yang bercerita tentang perjalanan seseorang dari hidupnya yang susah hingga bahagia Cerita ini terdiri dari tujuh bagian 1 Ngenes 2 Angsal kanthi brayat gesang 3 Anak angkat 4 Pitenah 5 Ngenger 6 Pinanggih sedherek lan serat sarasilahipun 7 Dados mulyanipun Penelitian ini menggunakan prinsip kerja filologi yakni inventarisasi naskah deskripsi naskah dan pertanggungjawaban alihaksara Suntingan teks Tuking Kasisahan menggunakan metode naskah tunggal Alih aksara yang digunakan yaitu edisi standar Penelitian ini juga menyajikan analisis tokoh utama pada cerita teks Tuking Kasisahan ......This study entitled Tuking Kasisahan CL 95 The Text Edition and Character Analysis CL 95 This manuscript is a collection of the library of the University of Indonesia catalogue number CL 95 This text is a narrative text that tells the story of one s journey of life from the difficult life towards happy life The story consist of seven parts 1 Ngenes 2 Angsal kanthi brayat gesang 3 Anak angkat 4 Pitenah 5 Ngenger 6 Pinanggih sedherek lan serat sarasilahipun 7 Dados mulyanipun This study is conducted using the principle of philology which is the inventory of manuscripts the manuscript description and the transliteration Text edition was made using the single manuscript method The transliteration was done using the standard edition This study is also presents a character analysis of the main characters of Tuking Kasisahan stories

Abstrak :
Meningkatnya tindak kejahatan pencurian di lingkungan perumahan meningkatkan kebutuhan akan hadirnya sebuah sistem alarm yang memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi bagi para pemilik rumah. Sistem alarm berbasis RFID dirancang untuk menjadi salah satu solusi masalah tersebut. Sistem alarm ini terdiri dari RFID tag dan RFID reader yang terintegrasi dengan alarm. RFID tag dilekatkan pada kendaran bermotor yang diparkir di garasi rumah dan RFID reader diletakkan pada jalur yang akan dilewati oleh tag pada saat kendaraan akan keluar dari garasi rumah. Sistem ini akan bekerja mengaktifkan alarm pada saat tag masuk jangkauan dari reader. RFID reader akan mengirimkan data yang ada dalam tag pada alarm dan alarm akan memproses data tersebut dengan membandingkannya dengan yang ada dalam database alarm, jika sesuai maka alarm akan mengaktifkan sirine.

---

The improvement of theft crime in the neighborhood increases the need for the presence of an alarm system that provides safety for the homeowners. RFID based alarm system is designed to be one solution for that problem. The alarm system consists of RFID tags and RFID reader that integrated with an alarm. RFID tags attached to vehicles parked in the garage of the house or attached to the door and the RFID reader is placed on the route of the tags. When the tags on the range of the reader, the system will activate the alarm and then the alarm will activate the sirens.

Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam memperjuangkan idealisme wartawan Indonesia pada tahun 1994-1999. Pembahasan dimulai dengan kondisi dinamika pers pada masa Orde Baru, proses terbentuknya AJI sebagai organisasi alternatif wartawan, respon pemerintah terhadap kelahiran AJI, langkah-langkah AJI dalam mewujudkan idealisme wartawan, dan perannya dalam memperjuangkan idealisme wartawan pada rentang 1994-1999. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang AJI lebih membahas tentang surat kabar terbitan AJI dan sepak terjang AJI cabang. Pembahasan mengenai sumbangsih AJI dalam mewujudkan idealisme wartawan dan terwujudnya Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 belum dibahas pada penelitian sebelumnya. Selama masa Orde Baru pers mengalami pengekangan dan rawan terjadi pembredelan. AJI hadir sebagai wadah alternatif organisasi wartawan yang saat itu dikendalikan oleh pemerintah, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan Heuristik, Verifikasi, Intepretasi, Historiografi. Pada tahap heuristik peneliti mengambil sumber berupa wawancara tokoh AJI yang memiliki peran penting pada era 1994-1999, koran sezaman, buku, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa AJI mengemban peran yaitu menolak kooptasi dan intimidasi negara, menolak politik perizinan untuk pers, dan menegakkan prinsip jurnalisme. AJI berhasil mewadahi proses perjuangan idealisme para wartawan Indonesia untuk mencapai kebebasan pers dimana prosesnya ditandai dengan disahkannya Undang-undang nomor 40 tahun 1999. ......This article discusses about the role of the Alliance of Independent Journalists (AJI) in fighting for the idealism of Indonesian journalist in 1994-1999. This paper present the ups and down conditions in the New Order Era, the process of the establishment AJI as an alternative organization for journalist, the government's response through the incipience of AJI, AJI's ways to actualize journalist’s idealism, and their role in fought for journalist’s idealism at 1994-1999. Previous research about AJI  only  discussed  newspapers published by AJI and the actions of AJI subsidiory. The discussion regrading the contribution of AJI in realizing  journalistic ideals and the realization of the press law number 40 of 1999 has’nt been discussed in previous research. During the New Order era, the press was restrained and proned to be banned. AJI was present as an alternative forum for the journalist organization that controlled by the government, namely the Indonesian Journalists Association (PWI). This article use the historical method which consists of the stages of Heuristics, Verification, Interpretation, Historiography. At the heuristic stage, the researcher takes the source by obtained sources through interviews with AJI figures who had an important role in the 1994-1999 era, contemporary newspapers, books, and journals. The results prove that AJI had a role to refused the co-optation and state intimidation, declined political press license, also sustained the principles of journalism. AJI was succeeded to accommode the idealism of journalists with all their struggles to fought for freedom of the press, the journalist’s prosperity, and the escalation of journalist’s professionalism.