Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk menutup risiko kurs atas kewajiban dalam valas, pengusaha dapat melakukan lindung nilai (hedging) dengan menggunakan instrument-instrumen lindung nilai. Namun instrumen lindung nilai yang ada sekarang tidak dapat digunakan oleh pengusaha muslim dikarenakan mengandung unsur bunga, oleh karena itu diperlukan instrumen lindung nilai yang tidak menggunakan unsur bunga. Menurut fatwa DSN-MUI jenis transaksi valas yang sesuai syariah adalah transaksi spot dan forward agreement. Transaksi valas dengan skim forward agreement adalah sarah satu skim transaksi yang juga digunakan sebagai instrumen lindung nilai, yaitu forward exchange contract (FEC). Selisih antara delivery rate dengan spot rate pada FEC merupakan representasi dari kenaikan kurs maksimum yang dapat terjadi selama jangka waktu perjanjian. Oleh karena itu, perhitungan delivery rate dapat pula dilakukan dengan menggunakan nilai dari risiko kurs itu sendiri. Dengan menggunakan nilai risiko yang dihitung dengan pendekatan Extreme Value Theory (EVT), selanjutnya dilakukan perhitungan delivery rate dan hasilnya dibandingkan dengan perhitungan pada instrumen lindung nilai yang ada sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan delivery rate dengan menggunakan nilai risiko valas, dapat memberikan manfaat yang setara dengan yang menggunakan unsur bunga. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pengusaha muslim dalam menutup risiko kurs, dapat menggunakan instrumen FEC yang ada sekarang dengan mengganti unsur bunga dalam perhitungan delivery rate dengan nilai risiko kurs.

---

ABSTRACT
The problem of foreign exchange's (forex) risk is the problem of all companies having debt in foreign currency. Most companies use hedging instruments to manage the risk on forex, except for the sharia company since the available instruments are not free from interest. Therefore, the sharia company shall look for an alternative hedging instrument which in the light of Islamic norms of financial ethics. According to the fatwa issued by the National Sharia Board (DSN-MUI), transactions on forex should be carried out in the form of spot or forward agreement type of transactions. Transactions under the forward agreement scheme, is commonly used for hedging purposes i.e. forward exchange contract (FEC). In the FEC two parties undertake a complete transaction at a future date but at a price/rate determined today. The determined price/rate or delivery rate can be interpreted as the highest increment of the foreign exchange rate within a specific time period or risk on forex rate. Furthermore, the delivery rate can be calculated using the value of the risk itself. Extreme Value Theory (EVT) is a calculation approach that can be used to estimate the risk solely based on the increments of the forex rate. The delivery rate calculated using the risk's figure is compared to the rate under the available hedging instruments. Our empirical result showed that the use of interest in the available hedging instruments can be replaced by the risk's figure and gained an equal financial benefit. Therefore, the sharia company can use the current FEC as a hedging instrument by replacing the interest with risk's figure in the calculation of delivery rate.

Abstrak :
Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) sebagai alur akses menuju Pelabuhan Tanjung Perak berada dalam kondisi yang kurang menunjang untuk melayani kapal-kapal internasional berukuran besar. Hal ini disebabkan kedalaman dan lebar alur yang kurang memadai. Undang-undang nomor 17 tahun 2008, memungkinkan Badan Usaha (Swasta) untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pelabuhan dan juga sarana penunjang lainnya termasuk pengelolaan alur pelayaran. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko beserta mitigasi dan alokasinya, mengidentifikasi peran dan kewenangan stakeholder serta menentukan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta yang memungkinkan dan ideal untuk dilakukan dalam pengelolaan APBS. Metode yang digunakan melalui kuisioner serta data diolah menggunakan AHP. Dari hasil penelitian ini didapatkan skema Kemitraan Pemerintah dan Swasta model BOT yang paling ideal. ...... The Western Surabaya Access Channel (APBS) as the navigation channel to get to the Port of Tanjung Perak is in the limited support to serving large international vessels. This is due to the depth and width of channel that are less adequate. Law number 17 of 2008, allows the Bussines Entity (Private) to be able to participate in the management of ports and other support facilities including the management of access channel. This research was conducted to identify risks and their mitigation and allocation, identifying the role and authority of the stakeholders and also determine the Public Private Partnership ideal scheme to do in management of APBS. The method used through questionnaires and data processed using the AHP. From the research results obtained Public-Private Partnership BOT scheme is the most ideal.