Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan positif harga batu bara pada paruh semester kedua tahun 2016 memotivasi banyak perusahaan. Pemain lama meningkatkan kapasitas produksinya dengan cara mengali lubang pits lebih dalam dan pemain baru melakukan eksplorasi di lahan-lahan konsesi baru. Hal ini akan meningkatkan resiko yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang tidak hanya mengukur kesempatan bisnis namun juga dapat mengukur faktor ketidakpastian. Metode Discounted Cash Flow DCF telah digunakan sejak lama untuk mengevaluasi sebuah proyek namun metode ini tidak dapat menangkap ketidakpastian and flexibilitas manajemen yang merupakan karakteristik perusahaan tambang. Analisa Real Option RO dapat digunakan sebagai pelengkap method DCF. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa dengan mempertimbangkan ketidakpastian dan flexibilitas manajemen ke dalam perhitungan, analisa RO meningkatkan proses pengambilan keputusan dan membuktikan bahwa volatilitas dan umur opsi merupakan parameter kunci yang mempengaruhi nilai proyek. Semakin tinggi volatilitas, semakin tinggi nilai proyek. Semakin lama umur opsi, semakin tinggi nilai proyek. Tesis ini dimaksudkan untuk memperkaya literature mengenai aplikasi analisa RO dengan menggunakan perusahaan tambang batubara di Indonesia sebagai studi kasus serta mempelajari tidak hanya volatilitas harga batu bara dan harga bahan bakar sebagaimana yang dilakukan sebelumnya tetapi juga volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika.

---

Positive coal price development starting at the second half of 2016 has motivated both existing coal companies to dig deeper to expand production capacities and new players to explore new sites which expose them to higher risks. Availability of a tool that not only quantifies business opportunity but also takes into account uncertainty factors in coal project becomes crucial. Discounted Cash Flow DCF has been used for a very long time but is not sufficient as it does not capture high uncertainty and operational flexibility which characterizes mining industry. Alternative valuation method, Real Option RO Analysis can complement those limitations.

This thesis will show that RO Analysis improves decision making by taking into account uncertainty and management flexibility and will examine how different volatilities impacting project value. A case study analysis using quantitative method of capital budgeting will be applied.

The study result confirms that RO Analysis improves decision making by taking into account uncertainty and management flexibility into the calculation and volatility and life of option are key parameters impacting the project value. The higher the volatility is the higher the project value is. The longer the option life is, the higher the project value is."

"Seiring dengan perkembangan dunia industri, banyak perusahaan yang menerapakan tekhnologi baru dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Dengan peningkatan penggunaan teknologi baru ini juga berdampak pada perkembangan hazard yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja; disebabkan tidak diikuti perkemabangan pengetahuan dan kemampuan pekerja terhadap teknologi tersebut. Salah satu penyebab kecelakaan paling besar adalah faktor manusia 80 %, oleh sebab itu faktor manusia merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan.Faktor manusia yang dibahas mengenai persepsi, pengetahuan, sikap dan kemampuan pekerja menghindari hazard hubungannya dengan perilaku aman. Dengan diketahuinya hubungan faktor tersebut diatas terhadap perilaku aman, dapat dibuat program intervesi dalam rangka mencegah kecelakaan kerja hubungannya dengan perilaku aman.Desain penelitian obeservasional melalui survey analitik dengan pendekatan cross-sectional untuk menganalisis hubungan persepsi, pengetahuan, sikap dan kemampuan menghindari hazard dengan perilaku aman dengan memakai uji Chi-square continuity correction dengan bantuan perangkat luck SPSS.

---

Relation of Perception, Cognition, Attitude and Ability of Avoid Worker thorough Hazard with Safe Behavioral at PT GKD Jakarta, on 2003Many companies implement new technology to aim increasing of productivity in recent industrial development. Increasing its development of new technology have an impact to increase number of hazard associated which contributed work accident due to not following knowledge and skill development through its technology human factor should strongly estimated as one of most accident cause is human factor (80%).

Perception, knowledge, attitude and workers ability to avoid hazard related to safe behavior described in this thesis_ Based on relation of the above factor and safe behavior, intervention program cord be made to avoid work accident related to safe behavior.

Observational research design through analytic survey with cross-sectional method to analyze relation of perception, cognition and attitude and ability to avoid hazard by safe behavior using chi-square continuity correction test continued by using SPSS software."

"Since May t, 2004 the European Union has consisted of 25 countries, with 455 million people. In 2004, EU international trade achieved Euro 1,990.5 billion or equivalent to 18% of world trade. EU is a potential market for Indonesian export commodities, but during year 2000 to 2004 there were tendencies that export values from Indonesia declined. Besides that most Indonesian export commodities to EU were still dominated by low technology products. In order to use this opportunity and to improve export performance, several actions should be taken, such as: increasing promotion activities, improving trade relation to EU new member from East Europe and conducting research cooperation between Indonesian and EU research institutions in product design and development."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk meiihat pengaruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah pusat Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode 1973-2004. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai variabel tidak bebasnya (dependent variable) adalah perubahan PDB, sedangkan variabel bebasnya (independent variable) adalah perubahan belanja pegawai, perubahan belanja barang, perubahan pengeluaran subsidi, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan, serta dua variabel kontrol yaitu perubahan investasi swasta dan perubahan jumlah pekerja. Penelitian ini menggunakan data skunder urut waktu (time series) dengan periode 1973 sampai 2004 (32 tahun). Adapun data-data penulis peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasionai (BAPEKKI) Departemen Keuangan. Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan digunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan estimasi kuadrat kecil atau ordinary Least Square COLS). Adapun alat bantu yang digunakan untuk mempermudah pengolahan data digunakan software Eviews versi 4.1.Berdasarkan hasil estimasi, didapatkan bahwa perubahan belanja pegawai, perubahan belanja rutin lainnya, perubahan belanja pembangunan dan perubahan investasi swasta mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Perubahan belanja barang dan perubahan jurnlah pekerja tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB. Sedangkan perubahan pengeluaran subsidi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan PDB. Hasil estimasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kecocokan (R2) sebesar 86,9993 persen. Sedangkan pengaruh terhadap perubahan PDB, secara signifikan variabel perubahan belanja pegawai mempunyai nilai koefisien sebesar 1,861631, variabel perubahan pengeluaran subsidi mempunyai nilal koefisien sebesar -0,989562, variabel perubahan belanja rutin lainnya mempunyal nilai koefisien sebesar 3,507640, variabel perubahan belanja pembangunan mempunyai nilal koefisien sebesar 0,995067, dan konstanta mempunyai nilai koefisien sebesar 6237,623. Sedangkan variabel perubahan belanja barang bernilai koefisien 2,535908 dengan nilai probabilita sebesar 0,2135, hal ini berarti bahwa dalam periode penelitian variabel perubahan belanja barang tidak berpengaruh terhadap perubahan PDB."

"Tesis ini tentang Pengamanan Kampanye Pernilu 2004 oleh Polres Metro Jakarta Barat. Perhatian dan fait-us penelitian adalah pola-pola pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan peran petugas yang terlibat pengamanan Kampanye Pernilu untuk mewujudkan Kampanye Pemilu yang aman dan mencegah timbulnya konflik antar massa parpol, sehingga tidak timbul kekacauan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, yaitu dengan mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari obyek penelitian atau petugas Polres Metro Jakarta Barat yang terlibat pengamanan Kampanye Pemilu, untuk mei hat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai maknanya dan sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh mereka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampanye Pemilu di Kotamadya Jakarta Barat berlangsung aman. Tidak ada konflik fisik yang melibatkan massa pendukung parpol dengan massa parpol lainnya. Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat menggunakan pola-pola agar pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Hal ini berlandaskan pada kebijaksanaan Kapolres Metro Jakarta Barat, yaitu dengan menempatkan petugas di lokasi dan rute kampanye disesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah atau kekuatan petugas digunakan seoptimal mungkin dan diberi waktu istirahat di kantor bila situasi kampanye berlangsung aman. Kebijaksanaan ini tujuannya adalah bila terjadi sesuatu kejadian yang memerlukan pengerahan kekuatan petugas dalam jumlah yang banyak, maka petugas masih mempunyai tenaga yang cukup dan optimal dalam perannya. Kampanye dapat berlangsung aman karena pola-pola pengamanan mencakup strategi sebagai berikut: (1) pelayanan pengamanan pemilu secara proaktif atau jemput bola, (2) jumlah petugas polisi di tempat-tempat strategis yang berpotensi konflik antar massa pendukung partai politik, (3) tidak ada konflik antara petugas polisi karena strategi penindakan terhadap pelanggaran aturan lalulintas melalui teguran simpatik dengan cara persuasuif edukatif, (4) kerjasama antara petugas polisi dan satgas parpol dalam kampanye dan penugasan petugas menjadi LO di 24 Parpol, KPU dan Panwaslu, pengamanan di lokasi kampanye menggunakan pola Ring, dan pengamanan dengan sistem mobile atau bergerak oleh Patko, untuk mengantisipasi kejadian di rute kampanye.Tujuan utama pengamanan Kampanye Pemilu adalah mencegah timbulnya konflik antar massa parpol karena terdapat persaingan untuk meraih simpatisan yang sebanyak-banyaknya. Kegiatan tersebut dituangkan dalam rencana pengamanan yang didasarkan pada proses manajemen keamanan dengan mempertimbangkan berbagai masukan mulai dari kerawanan, potensi konflik, Surat Pemberitahuan Kampanye partai politik dan LO. Dengan demikian Rencana Kegiatan Harian Pengamanan Kampanye Pemilu flel,sibel dan senantiasa valid mengikuti perkembangan dan perubahan jadwal dari parpol yang sering berubah. Dengan demikian kesiagaan dan penernpatan petugas selalu mengikuti perkembangan situasi kampanye. Pelaksanaan tugas pengamanan diorganisasikan dan dikendalikan oleh para Kabag, Kasat, Kapolsek dan Perwira lainnya, serta didukung dana berupa uang saku dan uang makan bagi petugas di lapangan.Potensi konflik dan kerawanan selama masa kampanye berada di rote kampanye, bukan di lokasi kampanye, karena hampir seluruh peserta kampanye ingin melakukan arak-arakan di jalan. sehingga pertemuan dengan massa parpol lain cukup besar. Hal ini sesuai dengan pendapat dan tanggapan dari petugas yang bertugas di lokasi dan rute kampanye serta peserta kampanye dari parpol. Potensi ini dapat dicegah dengan adanya kerjasama antara Ketua DPD Parpol, Satgas Parpol, KPU dan Panwaslu dengan Polres Metro Jakarta Barat. Disamping itu ada kesadaran dari warga masyarakat dan peserta kampanye bahwa mereka ingin memeriahkan kampanye dengan menunjukkan simbol partainya bukan dengan konflik fisik dengan masyarakat pendukung parpol lain. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di jalan dilakukan penindakan pelanggar aturan lalulintas terhadap peserta kampanye, penindakan dapat berupa tilang atau teguran. cara penindakan ini bersifat persuasif edukatif, penindakan bukan tujuan tetapi salah satu cara pembelajaran bagi peserta kampanye untuk tertib di jalan."

"Sumberdaya hutan memiliki peranan yang strategis dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi kerusakan hutan dan berbagai konflik yang terjadi sejak tahun 1990 sampai dengan Tahun 2004 berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan sumber daya hutan yang menjadikan hutan berfungsi secara ekologis, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 1 31/Kpts-11/2001 yang menetapkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Dari kebijakan HKm ini berkembang wacana kebijakan Social Forestry yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnopoetri pada bulan Juli 2003 di Kelurahan Petuk Bukit. Kebijakan Social Forestry dimaksudkan untuk mengelola sumberdaya hutan pada Areal Kerja Social Forestry (AKSF)dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan mitra datam pengelolaan hutan. Pengelolaan AKSF seluas 3.450 hektar di Kelurahan Petuk Bukit sebagai wilayah pengembangan Social Forestry pertama di Indonesia dirumuskan dalam Rancangan Teknis Social Forestry (RTSF) oleh masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku dan mitra didampingi oleh fasilitator untuk mewujudkan sistim usaha kehutanan yang berdaya saing dengan prinsip-prinsip, rambu-rambu dengan strategi kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Sociai Forestry dilaksanakan di Keturahan Petuk Bukit yang dilihat dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan penetitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan keadaan riil di Iapangan berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpuian data studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan cara snowball. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini melibatkan aparat dari dinas/ instansi terkait, fasilitator, LSM dan KUP.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan persiapan Program Social Forestry di Kelurahan Petuk Bukit tetah dilakukan sejak tahun 2002 yang diinisiasi oleh Yayasan Padi didukung oleh pemerinlah daerah dan pemerintah pusat. Penentuan Iokasi AKSF tersebut ternyata tidak didahului dengan menyusun rencana teknik inventarisasi dan penatagunaan Iahan (zonasi) terlebih dahulu, yang kemudian baru diusulkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan untuk mengatasi dampak dari penentuan lokasi AKSF tersebut yaitu adanya ketidakjelasan Program Social Forestry di Iapangan, Pokja Social Forestry telah mengadakan pendekatan dengan berbagai pihak, yaitu Yayasan Padi, masyarakat dan aparat pemerintah setempat.Untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan Social Forestry di lapangan, telah diselenggarakan pelatihan fasilitator di Kelurahan Petuk Bukit. Pelatihan yang dilaksanakan dalam suasana kampung dimaksudkan agar peserta pelatihan tersebut dapat bersentuhan langsung dengan kehidupan nyata masyarakat sekitar hutan serta diharapkan dapat terbangunnya komunikasi yang baik antara birokrasi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan.Dari kelola kawasan hasil transect AKSF, jenis usaha yang cocok adalah Hutan Rakyat, Kebun Rakyat, Agroforestry, Silvofishery, dan Siivopasture. Sementara dalam pelaksanaan RTSF yang tertuang dalam Rencana Kerja Kelompok (RKK). diprioritaskan pada kegiatan kelola kelembagaan meliputi kegiatan pendampingan, studi banding, pendidikan dan latihan, serta kelola usaha dengan melakukan pembukaan Iahan. Di dalam kelola kelembagaan, pembentukan KUP di Kelurahan Petuk Bukit berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat sekitar hutan. Sementara kegiatan pendampingan kepada KUP dilakukan pada penanaman Aloe Vera, pendidikan dan latihan, dan studi banding ke Iuar daerah. Sedangkan kelola usaha dalam bentuk pembukaan lahan berupa pembangunan areal percontohan (demplot) seluas 60 ha di Kelurahan Petuk Bukit, ternyata belum dapat terealisasi. Kegiatan lain yang ada di kawasan AKSF Kelurahan Petuk Bukit adalah pembangunan demplot seluas 10 ha yang merupakan budidaya tanaman nilam dan karet yang masih dalam tahap pembersihan Iahan.Dari hasil analisis pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan, implementasi kebijakan Social Forestry di Keiurahan Petuk Bukit mendekati Model lmplementasi Kebijakan Van Meter dan Van Hom- Sementara beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Social Forestryntersebut antara lain belum adanya kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, kurangnya koordinasi antara dinas/ instansi terkait, sikap dan perilaku masyarakat yang belum menunjukkan perubahan ke arah kemandirian, kurangnya konsistensi dari petugas Iapangan dalam menindaklanjuti hasit kegiatan yang sudah direncanakan atau dijalankan sebelumnya.Beberapa saran yang dikemukakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara Iain perlu keterbukaan antara aparat pemerintah di Iapangan dengan warga masyarakat, adanya konsistensi langkah dan tindakan yang diambil oieh aparat di Iapangan, perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan terus-menerus kepada anggota KUP maupun masyarakat lainnya yang ada di sekitar AKSF dengan menggunakan metode penyampaian pesan yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta memberikan motivasi kepada anggota Pokja untuk mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan Social Forestry di Petuk Bukit."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disingkat dengan PKL) di tepian Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputususan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 telah dibentuk Tim Penertiban Bangunan/Kios Liar Dalam Wilayah Kota Pontianak salah satu kegiatannya adalah melakukan penertiban terhadap PKL di tepian Sungai Jawi Kota Iontianak. Penertiban ini pada dasarnya bertujuan untuk menata wajah Kota Pontianak sesuai dengan Visi Kota Pontianak yaitu kota khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan penertiban PKL mulai dari tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaanloperasi penertiban dan tahap pasca pelaksanaan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.Penelitian ini difokuskan di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak di sepanjang jalan Hasanudin dan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat sebagai lokasi yang terkena kebijakan penertiban PKL sesuai dengan Pengumuman Walikota Pontianak Nomor 6 Tabun 2001 mengenai larangan membangun tanpa ijin dan berjualan di tempat-tempat terlarang serta Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tabun 2003 mengenai larangan membangun kios/los dan berjualan di atas badan jalan/ parit/berem dan di atas trotoar pada ruas jalan dalam wilayah Kota Pontianak.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan dan pengamatan serta dokumentasi di lapangan. lnforman penelitian ini adalah beberapa pejabat di Pemerintahan Kota Pontianak dan beberapa PKL yang terkena pelaksanaan program kebijakan.Menurut hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Pontianak merasa bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak melalui penertiban dan penataan PKL jika dibandingkan dengan penertiban sebelumnya telah dilakukan secara persuasif, hal ini dilihat dari jumlah 624 PKL yang terkena operasi penertiban, hanya sekitar 30 PKL atau sebesar 4,81% saja PKL yang bertahan untuk tetap melakukan jualan di sekitar tepian Sungai Jawi Kota Pontianak, selebihnya sebanyak 594 orang atau 95,19% bersedia untuk ditertibkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Namun jika dilihat dari pihak PKL dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terlihat bahwa Pemerintah kota Pontianak hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan fisik saja, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut bersifat top down, menempatkan PKL hanya sebagai penerima dan obyek dari program kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan tiro penertiban, dimana asosiasi PKL tidak dilibatkan, termasuk dalam hal penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan PKL, sama sekali tidak dibicarakan terlebih dahulu.Dari berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak yaitu kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait sebagai stakeholder dari kebijakan dalam keanggotaan tim penertiban, kurangnya validitas data PKL yang akan ditertibkan, terbatasnya lokasi yang representatif di Kota Pontianak untuk tempat penampungan PKL yang telah ditertibkan, belum adanya dialog yang komunikatif dan transparan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pars PKL, kurangnya transparansi Pemerintah Kota Pontianak dalam mensosialisasikan kebijakan Program Penertiban PKL kepada para PKL, kurangnya konsistensi dan ketegasan Pemerintah Kota Pontianak beserta aparatnya di lapangan dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada.Berkenaan dengan kendala tersebut, disarankan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Pontianak agar merevisi SK Walikota Nomor 14 tahun 2004 dengan mengikutsertakan asosiasi PKL dalam keanggotaan tim penertiban PKL, melakukan berbagai dialog yang komunikatif, dan perlunya penegakan hokum serta ketegasan terhadap aparatnya di lapangan. Sementara saran yang diberikan kepada PKL, yaitu perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu rasa saling percaya, saling ketergantungan dan tolong menolong di antara sesama PKL serta perlu membangun kerjasama dengan asosiasi yang ada, khususnya asosiasi PKL sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai keinginan dan aspirasi PKL tersebut dengan berbagai pihak."

"Fokus penelitian ini adalah diagnosis profit budaya organisasi dalam kaitannya dengan usaha Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI dalam mencapai visi dan misi organisasi, dengan mengambil pendekatan kuantitatif yang disarankan oleh Cameron dan Quinn (1999). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). Instrumen OCAI terutama dimaksudkan untuk mengukur dan mendapatkan profit budaya organisasi secara umum, kekuatan budaya yang dominan, kesesuaian tipe budaya-budaya yang diharapkan (preferred) di masa mendatang, sehingga dapat dibandingkan dengan tipe budaya organisasi pada masing-masing bagian dan menemukan kesenjangan yang terjadi. Berdasarkan pengolahan data kuisioner , wawancara dan informasi dan kegiatan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Disscussion), diperoleh temuan bahwa budaya yang dominan berkembang di keenam unit kerja Kementerian Negara Pemuda dan olahraga adalah budaya Clan dan Hirarki. Dengan menganalisis visi dan misi yang ada, organisasi dan tata kerja serta kajian akademis tentang budaya pada organisasi pemerintahan maka seharusnya profit budaya organisasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sudah bergerak memfokuskan pada aspek eksternal organisasi yaitu budaya Market dan Adhocracy. Berdasarkan kesimpulan diperlukannya pengembangan kedua nilai-nilai budaya yaitu budaya Market dan Adhocracy, maka dibutuhkan langkah-langkah stimulus perubahan terhadap budaya yang ada saat ini."