Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu pokok permasalahan yang masih tetap aktual untuk dibahas dalam rangka memahami masyarakat di lingkungan perkotaan adalah : masih adakah komunitas lokal di lingkungan perkotaan ?, atau tegasnya, masih adakah ikatan-ikatan lokal di antara warga kota ? Pertanyaan ini menarik perhatian, karena dari beberapa studi dan hasil penelitian yang sempat penulis pelajari menunjukkan bahwa di lingkungan perkotaan terdapat kecenderungan berkembangnya komunitas jenis tertentu yang tidak lagi berhubungan dengan aspek lokal. Komunitas jenis ini lazim disebut dengan community without locality atau community without propinquity. Malahan, Marx Abrahamson (1980 : 145-161), menunjukkan bahwa komunitas lokal di lingkungan perkotaan tersebut sudah sedemikian langkanya dan menunjukkan gejala semakin memudar. Bahkan ia lalu berpendapat bahwa studi lebih lanjut mengenai komunitas lokal di lingkungan perkotaan adalah tidak diperlukan lagi, sebab tidak lagi memiliki relevansi sosiologis sesuai dengan perkembangan struktur sosial masyarakat perkotaan yang lebih didiominasi oleh kelas elite minority yang cenderung menjalankan kekuasaan secara monolithic. Pertanyaan itu menjadi lebih menarik apabila dikaitkan dengan salah satu azas pembangunan yang berlaku di Indonesia; yaitu azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan. Tekanan azas ini adalah partisipasi sebesar-besarnya dart seluruh rakyat secara bergotong-royong dalam semangat kekeluargaan untuk melaksanakan pembangunan. Azas monolitik adalah azas yang sangat dihindari. Orientasi program pembangunan yang sering dicanangkan oleh Pemerintah adalah Community Oriented Program, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama rakyat. Secara garis besar, community oriented program dapat diterjemahkan sebagai program yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya setempat secara bersama-sama atau melibatkan semua anggota masyarakat setempat itu; hasilnya pun untuk kepentingan bersama, sekaligus untuk melestarikan kebersamaan itu. Apabila komunitas itu secara harafiah diartikan sebagai kebersamaan diantara warga dalam satu kesatuan sosial, maka keberhasilan pembangunan selama ini tentulah melestarikan keberadaan kebersamaan tersebut. Kenyataannya memang demikian. Sense of community selalu dicanangkan sebagai norma yang harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata bagi semua anggota masyararakat, back sebagai warga lingkungan ketetanggan, lingkungan Rukun Tetangga (RT), lingkungan Rukun Warga (RW) lingkungan pasar, lingkungan Kelurahan, lingkungan profesi, dan seterusnya."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas upaya komunitas Industri Kecil Pengolahan Tempe Tahu di Kawasan PIK KOPTI Semanan Jakarta Barat untuk memenuhi tuntutan produksi ramah lingkungan. Paralel dengan ideologi Ecological Modernization yang optimistik, perspektif utama disertasi ini adalah struktural fungsional dari sosiologi Parsonian. Perspektif yang kedua adalah sosiologi konstruksionis, terutama untuk membantu dalam mendeskripsikan beberapa proses sosial yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui field study dan survai. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan hasil penelitian ini untuk mengambilan keputusan kebijakan, dapat dilakukan dengan berpegang pada prinsip triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan industri kecil tempe tahu di Perkampungan Industri Kecil (PIK) KOPTI Swakerta Semanan Jakarta Barat sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan industri kecil ramah lingkungan walaupun sudah ada usaha ke arah itu. Keadaan ini disadari betul oleh para pelaku usaha setempat. Namun secara kolektif mereka mempunyai aspirasi ramah lingkungan, bahkan mereka sedang berusaha keras mencari cara baru agar kegiatan produksi mereka dapat memenuhi standard ramah lingkungan baik dari segi pengelolaan limbahnya maupun pada proses produksinya. Perspektif Modernisasi Ekologis memang memberikan sumbangan ideologis yang dominan, walaupun hasilnya tidak seindah dan semulus yang dijanjikan. Proses sosial seperti penyelesaian sengketa mengenai penanganan limbah produksi, tidak bisa tidak memang harus merupakan bagaian yang tak terpisahkan dari proses modernisasi ekologis. Peran aktif lay persons setempat yang mampu melakukan dialogues and communicative action dapat dijelaskan dengan mempergunakan Teori Strukturasi dari Anthony Giddens yamg juga penganut EM. Kemudian pentingnya peran konstruktif para aktivis lingkungan, khususnya dari kalangan Perguruan Tinggi sebagaimana disyaratkan oleh prinsip EM, cukup memandakan bahwa implementasi perspektif EM akan terasa tidak dipaksakan jika mempergunakan pendekatan konstruksionis. Untuk penelitian dan pengembangan sosiologi lingkungan selanjutnya, disertasi ini merekomendasi pentingnya penggunaan teori Sociology of Environmental Flows dari Arthur Mol dan Gert Spaargaren.

---

ABSTRACTThis dissertation is about the environmental friendly production effort of the community of the Small Industry for Soybean Cake Production in the Kampong KOPTI Semanan, Western Jakarta. Parallel to optimistic approach of Ecological Modernization, the main theoretical perspective of this dissertation is structural functional, mainly Parsonian sociology. The second is constructionist approach, to assist the description of some the social process. The data are collected through field study and survey. The research findings show that individually, the production activities of the soy bean small industries at the KOPTI kampong totally cannot be categorized as environmental friendly. They know and aware about these unfriendly environmental behavior realities. So, their community leaders tray hard to look for the right way to fulfill the standard requirement of eco-friendly production, both in the process of production and in the dump and waste management. Ecological Modernization perspective obviously gives dominant ideological contribution, although the result as not fine and fluent as the promised. The social processes like the conflict and disagreement elimination especially about the dump and waste management, is a must and an integral part or ecological modernization process. The active role of the local lay person that has ability to conduct the dialogues and communicative action, can be explain through structuration theory from the Anthony Giddens that ecological modernist too. Then, the important of the constructive role of the environmental activist, particularly from the universities, are the sufficient indicators that the implementation of the ecological modernization perspective need constructionist approach. For the next research, this dissertation recommended to use Arthur Mol and Gert Spaargaren?s theory of Sociology of Environmental Flows."

"Perlindungan hukum terhadap satu Invensi khususnya paten, dengan pemberian Hak Paten akan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, juga akan lebih mendorong bagi para penemu teknologi untuk mengembangkan idenya. Untuk itu sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan yang memadai terhadap Hak Paten tersebut. Secara normatif negara memberikan perlindungan hukum baik secara perdata maupun pidana kepada pemegang Hak Paten. Ancaman pidana dalam Undang Undang Paten untuk menegaskan bahwa negara turut melindungi hak milik perorangan, sepertinya halnya Hak Paten. Tanda bukti hak tersebut adalah Sertifikat Paten yang berfungsi untuk melindungi pemegangnya dari pihak lain yang tanpa seijinnya menggunakan klaim Hak Paten tersebut. Menurut hukum acara perdata, Sertifikat Paten mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, jadi tidak dapat diganggu gugat, sampai ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Tetapi dalam hukum acara pidana kekuatan bukti Sertifikat Paten tersebut, tidak berarti mengikat hakim. Namun bukan berarti Hakim acara pidana dapat begitu saja mengesampingkan alat bukti surat otentik seperti hal-nya Sertifikat Paten. Dalam tindak pidana dibidang Paten, kewenangan Hakim pidana adalah untuk membuktikan secara materiil apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum dalam surat dakwaan jaksa dan memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya. Persoalan paten tersebut memenuhi unsur kebaruan atau tidak, hal itu adalah kompetensi Pengadilan Niaga. Mengingat Sertifikat Paten merupakan bukti hak bagi pemegangnya dan diperoleh melalui prosedur dan mekanisme yang begitu ketat seperti yang diatur dalam undang-undang paten, setelah melalui proses pemeriksaan formil dan materiel."

"-"