Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini dimaksudkan untuk melakukan deskripsi dan analisa terhadap dukungan masyarakat untuk kesejahteraan sosial, dengan mengambil kasus buruh-buruh perkebunan negara di Simalungun Sumatera Utara. Walaupun sistem kesejahteraan sosial yang berasal dari perusahaan perkebunan akan disinggung dalam studi ini, namun perhatian utama akan dicurahkan kepada upaya-upaya bagi kesejahteraan sosial yang berasal dan dikelola oleh para buruh perkebunan dalam kehidupan sehari-hari.Pendirian awal dalam studi ini ialah bahwa walaupun perkebunan mempunyai sistem aturan normatif yang berkenaaan dengan kesejahteraan sosial buruh, namun mereka tetap menjalankan berbagai ragam aktivitas yang berhubungan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan sosial, tak perduli apakah hal itu didasarkan oleh adat?"

"Conflicts and legal aspects of adat land belongs to Melayu Deli people in Sumatera Utara Province."

"Artikel ini bertujuan untuk mengungkap tentang peralihan kepemilikan tanah adat Melayu Deli di Sumatera Barat. Sebelum kedatangan colonial Belanda, tanah adat melekat dengan aparat desa dan secara perlahan diambil alih oleh pekebun asing melalui perjanjian konsesi yang ditandatangani antara Kesultanan Deli dengan pekebun asing. Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan masa setelahnya tidak berdampak pada perbaikan keadaan, dan sebaliknya memperburuk hubungan social dan hukum antara Melayu Deli dan tanah leluhur mereka. Undang-undang nasional berhasil menjaga masyarakat adat jauh dari sumber daya hidup yang paling penting, yaitu tanah.“Deulayatisasi” melalui Undang-undang nasional berorientasi berat pada kepentingan kapitalisasi tampaknya begitu berhasil untuk membatasi perjalanan panjang dari hak ulayat di Negara ini yang dipelopori oleh Van Vollenhoven pada awal abad ke-20. Hukum tanah adat di Indonesia pada suatu hari akan menjadi semacam cerita indah dalam perjalanan hukum historiografis Indonesia.

---

This article aims to unravel a shift of control / ownership of communal land of the Malays of Deli in North Sumatra. The commonly well-known communal lands, before the arrival of the Dutch colonial, was still inherent with the authorities of villages and was evolutionarily taken over by the foreign planters through concessionary contracts, which were dully signed by the Sultanate of Deli and the said foreign planters. The Indonesian independence in 1945 and the period that went beyond had in fact not contributed any improvement of the situation and instead it had exacerbated social and legal relations between the Malays of Deli and their ancestral lands. The said successful state laws had been so successful to keep these local natives away from their most important resource of life, namely their very lands. “Deulayatisasi” through state laws that was heavily oriented to the interests of capitalization to have seemingly been so successful to curtail the long journey of communal land rights in this country that seemed to have been pioneered by Van Vollenhoven during the early period of 20th century. The customary land law, in Indonesia, will someday become a kind of a beautiful story in the course of historiographical laws of Indonesia. "