Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penyelenggaraan Keuangan Negara I Daerah di Indonesia terdiri dari Pengurusan Umum (Administratif) dan Pengurusan Khusus (Komtabel). Pengurusan Umum membawa akibat pengeluaran dan atau penerimaan daerah. Dalam pengurusan umum ada pejabat-pejabat yang menguasai keuangan negara/daerah yaitu otorisator dan ordonator, tindakan atau keputusan otorisator berupa Surat Keputusan Otorisasi (SKO), tindakan ordonator berupa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Pengurusan Khusus (bendaharawan) mengandung unsur kewajiban yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan, membayar uang dan atau yang disamakan dengan uang dan barang milik negara/daerah dan selanjutnya mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah. Penunjukkan pejabat dilingkungan Pemda DKI Jakarta untuk penandatanganan SKO didelegasikan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah dan Asisten Administrasi Sekwilda. Penunjukkan penandatanganan SPMU didelegasikan kepada Kepala Biro Keuangan dan Kepala Bagian Perbendaharaan. Biro Keuangan sebagai pemegang kewenangan ordonator secara struktural mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan juga mengelola kewenangan otorisasi. Penunjukkan Bendaharawan Umum Daerah (kewenangan komtabel) dipegang oleh Kantor Kas Daerah. Dalam mekanisme pelaksanaan anggaran belanja daerah diawali dengan tindakan pengurusan administratif, selanjutnya diikuti dengan tindakan pengurusan kebendaharaan. Dalam penyelenggaraan pengurusan keuangan tersebut prosedurnya masih memerlukan waktu yang cukup Iama, banyak simpul dan birokrasi yang panjang dan fungsi ordonator dan fungsi komtabel tidak berada dalam satu unit komando, hal tersebut berakibat Iambatnya penerbitan SPMU dan Giro Serta selama ini belum pernah dilakukan pengukuran secara menyeluruh terhadap kinerja organisasi tersebut. Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, dibentuk Kantor Pengurusan SPM Giro Satu Atap yang merupakan penggabungan dari bagian Perbendaharaan Biro Keuangan dan Bidang Pengendalian Kas dan Bank Kantor Kas Daerah serta Kantor Cabang Bank Pernbangunan Daerah DKI Jakarta. Dari hasil pengukuran fungsi ordonator dan komtabel menunjukkan kinerja pelanggan agak tidak baik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta terciptanya tertib administrasi, etisiensi dan memudahkan pengawasan pengelolaan pengurusan keuangan daerah perlu dilakukan dengan Cara menggabungkan fungsi ordonator dengan komtabel dalam satu unit yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD). Hal tersebut mengacu pada penggabungan KKN dengan KPN di Departemen Keuangan yang dianggap cukup berhasil.

---