Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Fungsi utama ventilasi, memastikan kondisi higienis dan nyaman. Tanpa ventilasi, bangunan tempat tinggal akan terkontaminasi bau yang tidak sedap dan kontaminan lain juga kondisi dalam ruangan akan menjadi panas. Peningkatan humiditas yang disebabkan dari sumber humiditas interior seperti penghuni, kegiatan mencuci pakaian, aktifitas dapur dan tanaman akan menyebabkan resiko humiditas (dinding berjamur). Tujuan dari sistem ventilasi mengeliminasi kontaminan yang berasal dari aktifitas penghuni juga yang berasal dari gedung hunian itu sendiri. Oleh karena itu pembaharuan udara pada bangunan tempat tinggal menggunakan unit Ventilasi Mekanik Kontrol yang terdiri atas lubang inlet udara utama (ruang tamu dan kamar tidur) juga lubang outlet udara yang terletak pada dapur dan kamar mandi) juga ekstraktor yang mengeluarkan udara kotor keluar rumah.

Informasi lain yang berkaitan dengan ventilasi dan kualitas udara interior akan digunakan dalam laporan ini.

Kami akan membandingkan model ventilasi mekanik insuflasi dan ventilasi mekanik aliran sedrhana hygro, untuk rumah hunian komplek Belon di Mériadec, Perancis. Kondisi yang aktual disana telah terpasang sistem ventilasi mekanik ventilasi mekanik aliran sederhana hygro, kemudian dalam masa periode pengukuran, dilakukan juga simulasi dengan bantuan CONTAM, untuk kondisi ventilasi mekanik aliran sederhana hygro. Dalam simulasi kita gunakan kondisi polutan yang homogen ; formaldehyde, yang disekenariokan dilepas pada salah satu ruangan ; kamar tidur 1, selanjutnya kita akan observasi kandungan formaldehyde tersebut pada bagian ruangan lainnya dalam rumah hunian. Langkah terakhir, membandingkan hasil simulasi antara kondisi di Perancis dengan kondisi di Depok, Indonesia, dengan menggunakan model simulasi yang sama.

---

ABSTRACT
The basic function of ventilation is to ensure hygiene and comforts satisfactory. Without ventilation, apartment buildings are exactly contaminated by odors and other contaminants, also in the dirty condition will be warmer. Increased humidity can be caused by the source of indoor humidity as occupants, laundry, kitchen and plants, and also will increase the risk of moisture (example, mold growth and other effects). The purpose of ventilation is to remove the contaminants being generated by both human activities and the building itself. In this respect then ventilation housing by Controlled Mechanical Ventilation based on a simple principle: it is to provide the flow of fresh air required to meet the needs of the building and tenants (health, safety, limiting condensation) while minimizing energy costs and respecting occupant comfort (noise, air velocity). The system is mainly composed of VMC vents air intakes main rooms (bedroom and living room), the exhaust vents in the service rooms (kitchens and bathrooms) and extractors that generate circulation air within the housing.

A state of the art concerning ventilation and indoor air quality is the subject of this report the internship.

We will compare the VMI model between VMC and simple flow hygro B, Belon House at Mériadec, France. There, in that house mechanical ventilation system installed by VMC Simple hygro flow, then during the activity measurement, we made the CONTAM simulation for the case under mechanical ventilation hygro single stream B. In the simulation, adding pollution homogeneous formaldehyde, in a part of the house; room 1, then we will observe the content of formaldehyde in this room to the parts of the house. The final step, comparing the simulation results between conditions in France with conditions in Depok, Indonesia, using the same simulation model.

Abstrak :
Tugas akhir ini menjelaskan tiga buah algoritma untuk menyelesaikan masalah knapsack 0/1 berkendala tunggal. Ketiga algoritma tersebut, terdiri atas sebuah algoritma serial dan dua buah algoritma paralel. Algoritma serial yang dibahas, diperkenalkan oleh Horowitz dan Sahni. Algoritma paralel yang pertama diperkenalkan oleh Lee, Shragowitz dan Sahni, sedangkan, algoritma kedua oleh Lin dan Storer. Prinsip-prinsip pemrograman dinamik digunakan pada setiap algoritma untuk memperoleh penyelesaian masalah. Secara serial masalah knapsack 0/1 memiliki kompleksitas 0(mc). Jika dengan menggunakan algoritma dari Lee dapat diselesaikan dalam 0(mc/n + c.2log n + c2), sedangkan dengan Lin-Storer dalam 0 (mc log n)/n). Untuk memperjelas pemahaman terhadap proses paralel tersebut, dibuat sebuah simulasi yang berdasarkan algoritma paralel Lin-Storer.

Abstrak :
Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan negara Indonesia dan banyak ditopang oleh bantuan luar negeri, selain membawa keberhasilan di satu sisi, ternyata juga membawa dampak kesenjangan antar wilayah yang ada di negara Indonesia. Langkah selanjutnya yang digencarkan oleh pemerintah adalah membuat regulasi dan deregulasi untuk menarik minat penanam modal. Selain itu, langkah yang juga ditempuh adalah menetapkan kawasan-kawasan potensial sebagai motor pertumbuhan. Salah satu langkah yang telah ditempuh adalah penetapan wilayah Kabupaten/Dati II Bima dan Dompu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan agar investor tertarik menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Dalam tesis ini akan dievaluasi bagaimana relevansi dari kebijakan tersebut, dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengujinya, diperlukan persepsi dari para pengusaha atau wajib pajak terhadap fasilitas pajak itu sendiri dan tingkat ketertarikan pengusaha terhadap fasilitas perpajakan yang sedang ditawarkan. Materi pengujian dilaksanakan berupa kuesioner baik kepada perusahaan bidang perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, dipilih pula perusahaan yang memiliki cabang dan atau berstatus penanaman modal asing (PMA). Hal ini dilakukan mengingat tujuan dari KAPET yang ingin menarik investasi dalam jumlah besar. Hasil penelitian menunjukkan, sekalipun bukan faktor utama, perpajakan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan para pengusaha sebelum menanamkan modalnya di suatu wilayah. Tingkat ketertarikan yang ditunjukkan responden didominasi tingkat ketertarikan sedang yang berarti para pengusaha ragu-ragu atau tidak cukup pengetahuan tentang fasilitas perpajakan itu. Berdasar hasil penelitian tersebut, nampak bahwa kebijakan pemberian fasilitas perpajakan perlu dibenahi terutama dalam hal sosialisasi kebijakan tersebut. Selain itu juga perlu memperhatikan dampak buruk dengan adanya investasi tersebut.

Abstrak :
BMKG mempunyai fungsi pelayanan dan penyediaan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG), pengelolaan data dan informasi yang baik akan menjadi fokus utama dalam aktivitas bisnis BMKG. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan infrastruktur jaringan komunikasi Local Area Network dan Wide Area Network yang dapat diandalkan dalam melakukan analisa data dan penyebaran informasi publik. Untuk mendapatkan kualitas kinerja sistem jaringan komunikasi yang sesuai standar ideal menurut TIPHON, maka penulis mengusulkan model kerangka kerja terintegrasi yang terdiri dari : elemen End-User yaitu mengukur kepuasan pelanggan, elemen aplikasi yaitu mengukur nilai QoS pada sistem jaringan BMKG, elemen sistem yaitu mengusulkan rekomendasi topologi, elemen investasi yaitu menganalisis investasi berbasis dampak dan elemen hardware yaitu memilih perangkat melalui standar yang terbaik. Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa kerangka kerja ini bisa menjadi acuan untuk standarisasi karena mengedepankan aspek analisis investasi yang dapat meminimalisir kerugian ekonomi terhadap bencana dan aspek standar perangkat terbaik. Setiap elemennya saling berhubungan dalam meningkatkan kualitas suatu jaringan dengan porsinya masing – masing, namun memang pada kerangka kerja ini dibatasi tidak sampai pada elemen uji model dan evaluasi, meskipun begitu kerangka kerja ini dapat dijadikan menjadi SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan suatu sistem di BMKG ......BMKG has a service function and information in Meteorology, Climatology, Air Quality and Geophysics (MKKuG). Good data and information management can focus on business activities to produce fast, precise, accurate, wide-coverage information and easy to understand. This condition can support a reliable and speedy Local Area Network (LAN), and Wide Area Network (WAN) communication infrastructure is needed to support the performance of BMKG employees in analyzing data and disseminating public information. To get the quality of the communication network system performance according to the ideal standard according to TIPHON, the authors propose an integrated framework model consisting of End-User elements that measure customer satisfaction, application elements that measure the QoS value on the BMKG network system, system elements that propose recommendations topology, the investment element is analyzing impact-based investments, and the hardware element is choosing the device through the best standards. The discussion results found that this framework can be a reference for standardization because it prioritizes aspects of investment analysis that can minimize economic losses to disasters and aspects of the best standard equipment. Each element interconnected in improving the quality of a network with their respective portions. However, this framework is limited not to model testing and evaluation elements, even though this framework can be used as an SOP (Standard Operating Procedure) as a reference in development and implementation. Development of a system at BMKG

Abstrak :
ABSTRAK
Rencana induk untuk merevitalisasi Kotatua telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah namun menemui banyak kendala, salah satunya adalah kelembagaan pengimplementasi kebijakan tersebut. Dengan mengembangkan kelembagaan revitalisasi Kotatua diharapkan dapat mengatasi berbagai macam kendala yang dihadapi sehingga tujuan dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam mengidentifikasi elemen-elemen pembentuk kelembagaan termasuk stakeholder atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan revitalisasi Kotatua. Dari 18 stakeholder yang memiliki peran tinggi kemudian dikembangkan dengan menggunakan Metode Interpretive Structure Modelling (ISM) sehingga dihasilkan sebuah model struktural kelembagaan yang terdiri dari 8 level/tingkatan stakeholder

---

ABSTRACT
A master plan to revitalize Kotatua has been issued by the local goverment, but encountered many obtacles, which one of them is the instutional who implement the policy. By developing Kotatua institutional, is expexted to overcome various obstacles encountered so that the goal can be achieved. This study uses primary and sceondary data to identifying forming elements, including stakeholder or institution who involved in the activities of revitalization of Kotatua. Result is 18 stakeholder who have high role in Kotatua revitalization. The Interpretive Structure Modelling (ISM) method then used to develop the institutional and producing an institutional structural modelling consisting of 8 level/tiers of stakeholder.

Abstrak :
Sistem kerajaan pada masyarakat Jawa masa Hindu-Buddha, terutama masa Majapahit menunjukkan adanya golongan-golongan. Raja yang tentunya berada di golongan yang tertinggi mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dipunyai oleh golongan-golongan lain yang berada di bawahnya. Hak-hak istimewa itu bisa berupa memakan makanan yang istimewa, mengenakan pakaian dan perhisan tertentu, melakukan perbuatan tertentu di depan umum dan memiliki rumah dengan ciri-ciri tertentu. Dalam rangka meningkatkan loyalitas para pemimpin di tingkat desa kepada pemerintah pusat maka raja membagikan hak-hak istimewa tersebut. Pada dasarnya hak_hak istimewa itu merupakan simbol status bagi yang mendapatkannya. Seseorang atau sekelompok orang harus terlebih dahulu berjasa atau telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga raja memberikan anugerahnya, atau dengan kata lain untuk boleh memakan, memakai atau melakukan hal-hal istimewa itu tidak cukup hanya karena mampu atau kaya, melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari raja. Semula simbol-simbol status itu hanya diberikan kepada bangsawan rendah, yang masih tergolong satu wangsa dengan raja. Lalu diperluas ke luar lingkungan keluarga raja yang masih dekat dengan kepentingan batiniah raja. Data-data dari masa Kadiri dan Singhasari menyebutkan kalau simbol-simbol status itu telah dibagikan kepada kalangan pemerintahan desa (dalem thani). Berdasarkan data-data tersebut, maka timbul pertanyaan apakah pada masa selanjutnya yaitu masa Majapahit, seseorang atau sekelompok orang dari kalangan rakyat biasa bisa mendapatkan hak-hak istimewa mengingat penyebaran hak-hak istimewa makin lama makin menyebar ke golongan bawah. Dan tujuh prasasti Majapahit yang menyebutkan tentang pemberian hak istimewa, yaitu prasasti Adan-adan (1301 M), Tuhanaru (1323 M), Palungan (1330 M), Cangu (1358 M), Waringin Pitu (1447 M), Pamintihan (1473 M) dan Jiyu III (1486 M). Tidak ada yang menyebutkan mengenai pemberian hak-hak istimewa kepada seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Pada prasasti Adan Adan, Paduka Rajarsi yang mendapatkan hak istimewa, ia adalah seorang pendeta. Pada prasasti Tuhanaru, yang mendapatkan hak istimewa adalah Dyah Makaradhawaja, kata Dyah dalam nama Makaradhwaja menunjukkan seseorang yang lahir dan keluarga bangsawan, jadi Makaradhawaja masih merupakan keturunan bangsawan. Pada prasasti Palungan, Sang Rajamantri yang mendapatkan hak istimewa ia merupakan pejabat tinggi di kerajaan. Prasasti Cangu menyebutkan bahwa Panji Marggabhaya yang bernama Ajaran Rata dan Panji Anraksaji yang bernama Ajaran Ragi mendapatkan hak istimewa karena berjasa dalam menyeberangkan orang di seluruh perairan mandala Jawa, dengan gelar Panji tentu mereka merupakan pejabat dalam keraton. Prasasti Wringin Pitu menyebutkan pemberian hak istimewa untuk Rajasakusumapura yang merupakan bangunan suci peninggalan dari Sri Paduka Parameswara, ayahanda dari Rajasaduhiteswari. Pada prasasti Pamintihan, Aryya Surung yang mendapatkan hak istimewa, kata aryya menunjukkan orang yang terhormat yang masih keturunan bangsawan, jadi aryya surung bukanlah sekedar rakyat biasa. Prasasti Jiyu III menyebutkan pemberian hak istimewa untuk Brahmaraja Ganggadhara karena berhasil melaksanakan upacara sraddha. Bila melihat gelarnya yaitu Brahmaraja, Ganggadhara merupakan pejabat keagamaan yang penting dalam kerajaan.

Abstrak :
Metode gelembung hidrogen telah lama digunakan sebagai media visualisasi aliran fluida, disamping metode asap (smoke), dan tinta (ink). Beberapa tahun belakangan ini, metode ini telah dikembangkan untuk memprediksi pergerakan asap pada ruangan tertutup atau terowongan. Gaya apung (bouyancy) yang lebih kecil dibandingkan dengan gelembung oksigen (O2) merupakan suatu alasan mengapa gelembung hidrogen dapat dianalogikan dengan asap. Metode ini memiliki banyak kelebihan diantaranya adalah peralatan eksperimental yang sederhana serta biaya yang tidak mahal. Percobaan dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui karakteristik gelembung hidrogen. Pembuatan gelembung hidrogen dilakukan dengan proses elektrolisis menggunakan elektroda. Percobaan dilakukan dengan melakukan beberapa variasi, yaitu diameter kawat (Фk), diameter plume (Фp) serta tegangan listrik (V). Variasi dilakukan agar mendapatkan hubungan antara parameter fisik dengan karakteristik yang ingin didapat seperti, diameter gelembung, kecepatan gelembung, debit (produktifitas) gelembung serta proses perkembangan gelembung. Setelah mendapatkan karakterisasi gelembung hidrogen, percobaan dilanjutkan dengan mensimulasikan pergerakan asap dengan metode gelembung hidrogen. Simulasi dilakukan untuk mengamati apakah terjadi interaksi antara gelembung dengan dinding apabila elektroda didekatkan dengan dinding serta pergerakan gelembung pada atap (ceiling). Dari hasil karakterisasi gelembung, didapatkan hubungan yang linear antara tegangan dan arus dengan debit, diameter, serta kecepatan dari gelembung. Berdasarkan hasil simulasi terdapat kesamaan secara visual antara pergerakan asap dengan pergerakan gelembung hidrogen pada daerah di dekat dinding dan pergerakan pada atap (ceiling).

Abstrak :
Tepat pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat udara Lion Air JT 610 yang lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang jatuh setelah tiga belas menit mengudara dan menewaskan total 189 penumpang. Berkaitan dengan kejadian ini, berdasarkan aturan perundangundangan seharusnya ahli waris korban berhak atas kompensasi kerugian yang wajib diasuransikan oleh perusahaan maskapai. Namun, para ahli waris korban nyatanya dihadapkan pada situasi sulit di mana Lion Air, perusahaan asuransi, serta puluhan perusahaan terafiliasi lainnya mengeluarkan dokumen Release and Discharge sebagai syarat tambahan dalam pencairan kompensasi kecelakaan udara tersebut. Skripsi ini kemudian mengambil 2 (dua) pokok permasalahan yakni bagaimana mekanisme dan kedudukan hukum para pihak dalam proses pencairan asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara (ATJPAU), serta bagaimana keabsahan klausula Release and Discharge yang menjadi syarat tambahan dalam pembayaran kompensasi asuransi kecelakaan udara Lion Air JT 610. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang menekankan pada penggunaan norma hokum secara tertulis dan didukung dengan hasil wawancara narasumber dan/atau informan. Adapun dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ATJPAU penumpang hanya memiliki perikatan dengan perusahaan maskapai yang berperan sebagai tertanggung sekaligus pemegang polis, sehingga apabila dana pertanggungan dari perusahaan asuransi telah diberikan, maka perusahaan maskapai tidak lagi memiliki hak untuk melakukan penahanan pembayaran diluar syarat administratif yang tertera dalam aturan penerbangan. Selanjutnya, baik berdasarkan aturan hokum yang berlaku di Indonesia maupun Amerika Serikat, penggunaan klausula Release and Discharge dalam kasus ini telah melanggar aspek hukum perasuransian, penerbangan, perjanjian, dan perlindungan konsumen, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. ......On October 29, 2018, Lion Air flight JT 610, which was en route from Soekarno- Hatta International Airport to Depati Amir Pangkal Pinang Airport, crashed just thirteen minutes into the flight. A total of 189 people perished. The airline company is legally compelled to guarantee certain damages in connection with this catastrophe, and the victim's heirs should be entitled to compensation. However, in this case, Lion Air, the insurance company, and dozens of other connected businesses issued Release and Discharge documents as and additional requirement for the disbursement of the compensation, placing the victims' heirs in a difficult situation. Therefore, this thesis examines two problems, which is how the mechanism and legal position of the parties in the process of disbursing Air Freight Carrier Liability Insurance (ATJPAU); and the validity of the Release and Discharge clause as an additional requirement in the payment of Lion Air JT 610 air accident insurance compensation. The research method is juridical-normative, which emphasizes written legal standards and informant interviews. This study concluded that in ATJPAU, passengers only have an agreement with an airline company that acts as the insured and the policyholder, so once the coverage funds from the insurance company are provided, the airline company no longer has the right to make payment withholdings beyond the administrative requirements stated in the aviation law. Moreover, both according to Indonesian and U.S. law, the Release and Discharge clause in this case violates insurance, aviation, consumer protection, and contract laws, and shall be ruled null and void.