Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Produk komputasi untuk menciptakan teknologi persuasif semakin mudah untuk digunakan dengan adanya beberapa inovasi misalnya dalam video online dan jaringan sosial. Akibatnya, individu dan organisasi dapat memanfaatkan berbagai media untuk mempengaruhi perilaku orang melalui teknologi. In-Home Displays (IHDs) adalah salah satu media yang berpotensi untuk mengkomunikasikan umpan balik penggunaan energi dan membujuk pengguna untuk menghemat energi di dalam rumah tangga. Thesis ini menyajikan studi laboratorium untuk mempelajari bagaimana desain user interface IHDs dapat membujuk orang untuk menghemat energi. Sebuah model diusulkan, kuesioner, termasuk kuesioner dengan pertanyaan terbuka dan kuesioner dengan pertanyaan tertutup, disebar pada studi tahap pertama. Metodologi kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai preferensi pengguna terhadap 35 tampilan informasi dan ikon. Dalam studi tahap kedua, empat prototipe user interface dikembangkan untuk menyelidiki akurasi, kecepatan, dan kepuasan pengguna. Waktu yang dibutuhkan antara prototipe ikon-teks dan ikon menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, kecuali untuk tugas dengan level kesulitan tinggi di sesi pertama. Penilaian preferensi pengguna menegaskan bahwa tingkat kemudahan, kepuasan, dan eksplorasi fitur baru antara prototipe ikon dan ikon-teks berbeda secara signifikan. Hasil penilaian preferensi pengguna juga menegaskan bahwa tingkat kepuasan dan kepercayaan antara prototipe tanpa-feedback message dan dengan-feedback message dinilai berbeda secara signifikan. Tingkat kepuasan dan percaya diri pada prototipe dengan feedback message dinilai lebih tinggi. ......Computing products for creating persuasive technology are getting easier to use with innovation in online videos, social networks, and metrics, among others. As a result, more individuals and organizations can utilize different media to influence people's behavior via technology channels. In-home displays (IHDs) are one of these trendy and powerful media that have the potential to communicate energy usage feedback and to persuade energy saving action to householders. This paper presents a laboratory study to investigate how the user interface design of IHDs might persuade people to save energy. A model was proposed, questionnaires, including open-ended questionnaire and closed-ended questionnaire, were created at a first phase of the lab study. These methodologies were intended to gather information regarding user preference among 35 information displays and icon displays. In the second phase study, four user interface prototypes were developed to investigate the accuracy, speed, and user satisfaction. The reaction times between icon-text and icon prototypes showed no significant difference, except for the difficult tasks in the first section. The user preference assessment confirmed that the level of easiness, satisfaction, and new feature exploration are significantly different between icon-text and icon prototypes. User preference assessment result also confirmed that the satisfaction and confidence level between without-feedback and with-feedback message prototype are significantly different. The satisfaction and confident level on feedback message prototype is higher.

Abstrak :
ABSTRAK Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum diatur tentang ganti kerugian tanam tumbuh. Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur bahwa nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Tulisan ini membahas tentang dasar pemberian ganti kerugian tanam tumbuh bagi pemegang hak atas tanah di Kabupaten Bangka Barat dan asas keadilan yang tercermin dari pengaturan pemberian ganti rugi tanam tumbuh tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisa dilakukan terhadap Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Tarif Ganti Kerugian Tanam Tumbuh Untuk Kepentingan Umum. Peraturan tersebut dibuat agar ada kepastian hukum bagi ganti rugi tanam tumbuh di Bangka Barat. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya peraturan ini dituangkan dalam bentuk Perda sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat dan ada peraturan yang baku tentang penetapan ganti kerugian tanam tumbuh ini dalam bentuk peraturan Menteri Pertanian sebagai dasar pijakan bagi Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

---

ABSTRACT In the Presidential Regulation No. 65 of 2006 on Amendment of Presidential Decree Number 36 Year 2005 on Land Procurement for Implementation of Development for Public Interest has not been set on the restitution of crops. The Presidential Decree merely provides that the sale value of the plants was estimated by the area in charge of agriculture. This paper discusses the basis for compensation for destroyed crops for holders of land rights in West Bangka Regency and the principles of justice are reflected in setting compensation for destroyed crops such. This study uses the method of literature by collecting secondary data from interviews to support the writing. Analysis conducted on the Regent of West Bangka Regulation No. 14 Year 2012 on Guidelines for Plant Growth Rates Compensation for Public Interest. The regulation was made in order to provide legal certainty for compensation for destroyed crops in the West Pacific. The research result suggests this regulation should be poured in the form of regulation so that it has a more binding legal force and no standard rules regarding the determination of compensation for destroyed crops is in the form of regulation of the Minister of Agriculture as the foundation for the districts / cities throughout Indonesia.

Abstrak :
Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method, dalam tiga tahap. Tahap penelitian secara berturut- turut, 1) Systematic Review (SR) untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. 2) Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menetapkan indikator yang kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar, 3) Membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) data BPJS Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Terpilih sembilan indikator kinerja yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, rasio rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan sosiodemografi (jenis kelamin, usia) dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan. Indikator kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan disusun dalam Primary Care Performance Indicator (PCPI) JKN Framework. Hasil penelitian ini direkomendasikan digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk memantau kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan serta menyempurnakan kebijakan KBK; Kementerian Kesehatan dapat menyempurnakan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan menyusun Indonesia Primary Health Care Performance Indicator (PHCPI) untuk memantau kinerja pelayanan kesehatan primer. ......Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Nine performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, non-specialistic referrals ratio, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity.

Abstrak :
Pemberian kuasa atau yang dalam Hukum Islam dikenal dengan Al Wakalah merupakan bentuk perjanjian yang sering dilakukan oleh masyarakat baik dalam perbuatan tertentu maupun dalam bantuan hukum yang lazimnya di lakukan oleh advokat. Prinsip prinsip pemberian kuasa secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun dalam hal pelayanan hukum belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus sehingga dalam praktek timbul banyak penyimpangan-penyimpangan. Pemberian kuasa dalam pelayanan hukum merupakan hubungan perjanjian antara advokat sebagai penerima kuasa dengan klien sebagai pemberi kuasa dan juga berlaku prinsip-prinsip pemberian kuasa pada umumnya seperti menitikberatkan pada kepercayaan dan kerelaan masing-masing pihak. Disusunnya Kode Etik Advokat Indonesia dan RUU Pelayanan Hukum mer up a kan j a waban terhadap masalah pelayanan hukum selama ini, karena dalam RUU tersebut diatur hubungan dengan klien, teman sejawat, imbalan jasa maupun kepribadian advokat. RUU ini perlu segera diundangkan menjadi Undang-Undang mengingat persepsi masyarakat yang menilai profesi advokat secara negatif karena melihat realita tingginya tarif yang harus dibayar sehingga condong hukum dapat diperjualbelikan, nilai-nilai kepribadian advokat yang menyimpang seperti persaingan antar sesama advokat, janji optimistis akan memenangkan klien walau jelas bersalah dan lain-lain. Jika meninjau dari karakteristik pemberian kuasa (al wakalah) menurut hukum Islam dengan praktek advokasi maka belum sepenuhnya di atur dalam RUU Pelayanan Hukum, karena yang terdapat dalam kedua aturan itu meliputi pengangkatan dan pemberhentian, pengawasan, sumpah dan kode etik serta syarat-syarat untuk menjadi advokat dan konsultan hukum. Namun pada prinsipnya hal-hal yang diatur dalam Kode Etik Advokat dan RUU Pelayanan Hukum adalah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam mengenai advokasi misalnya mengutamakan pengabdian, mendahulukan kepentingan klien dari-pada kepentingan pribadi serta mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dasar dalam hukum Islam tetang advokasi pada pokoknya terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia dan RUU Pelayanan Hukum dan diperlukan penyempurnaan menuju ke arah yang lebih baik.

Abstrak :
ABSTRAK
Kitosan dan alginat merupakan polimer mukoadhesif yang dapat digunakan untuk sistem penghantaran obat target kolon. Kitosan memiliki sifat mukoadhesif untuk dapat berikatan dengan musin pada saluran pencernaan sehingga dapat memperlama waktu adsorpsi obat. Senyawa bioaktif mangostin diekstrak dari kulit manggis, kemudian disalut dengan menggunakan polimer kitosan. Proses ekstraksi pada kulit manggis dilakukan dengan metode maserasi. Mikropartikel diperoleh dengan metode gelasi ionic dan taut silang pada variasi konsentrasi komposisi kitosan-alginat. Uji adsorpsi musin pada mikropartikel kitosan-alginat dilakukan dengan metode Mucous Glycoprotein Assay dengan menggunakan reagen Periodic Acid dan Schiff. Mikropartikel dengan berat molekul kitosan rendah dan variasi komposisi kitosan alginat 1:0 memiliki sifat mukoadhesif yang paling tinggi yaitu antara 55-84% musin teradsorp dan nilai zeta potensial 35,1 mV. Mikropartikel yang juga memiliki sifat mukoadhesif adalah mikropartikel dengan berat molekul kitosan rendah dan variasi komposisi kitosan alginat 1:0,25 dengan persentase musin teradsorp sebesar 51 ? 79% dan nilai zeta potensial 31,1 mV.

---

ABSTRACT
Chitosan and alginate are polymer which has been widely used for drug delivery colon target. Mucoadhesive properties of chitosan can prolong time of drug absorption. Mangostin as bioactive compound obtained from Garcinia mangostana Linn is coated with chitosan. Extraction process used to obtain mangostin is maceration. Microspheres obtained by ionic gelation method with ratio chitosan-alginate variation and chitosan molecular weight variation. The percentage of mucin adsorption on chitosan-alginate microspheres were determined by Mucous Glcycoprotein Assay using Periodic Acid and Schiff reagent. Microparticles with low molecular weight of chitosan and ratio chitosan alginate 1:0 has the highest mucoadhesive properties, between 55-84% mucin adsorption and zeta potential value 35.1 mV. Microparticles with low molecular weight of chitosan and ratio chitosan alginate 1:0.25 also has good mucoadhesive properties with 51-79% mucin adsorption and zeta potential value 31.1 mV.

Abstrak :
Town house akhir-akhir ini marak berkembang dan menjadi tren baru perumahan di Jakarta. Awalnya, town house muncul di Eropa dan Amerika sebagai rumah deret dan terdapat satu atau dua sisi dinding rumah yang digunakan bersama. Saat ini masih belum jelas bagaimana pengertian, karakteristik, dan sistem yang dimiliki oleh town house di Jakarta. Oleh karena itu, dilakukan pengamatan terhadap perumahan town house di wilayah Kebagusan untuk mengetahui gambaran umum town house di Jakarta dan perkembangannya dari segi investasi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu pengamatan langsung dan wawancara dengan studi kasus town house di wilayah Kebagusan Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa town house merupakan rumah deret yang dibangun di atas tanah seluas < 5000 m2 dengan sebuah pagar utama sebagai gerbang keluar masuk perumahan dan pos serta aparat keamanan 24 jam yang terletak di dekat pagar utama. Nama 'town house' pada perumahan di wilayah Kebagusan hanya digunakan untuk keperluan promosi. Namun, town house diperkirakan dapat menjadi salah satu solusi alternatif atas pemenuhan kebutuhan akan hunian di Jakarta yang lahan kosongnya semakin berkurang. Berdasarkan perkembangan pembangunannya, setidaknya hingga tahun 2030 akan terus terjadi pembangunan town house di wilayah Kebagusan sehingga investasi town house dapat dikatakan menguntungkan. ......Lately, town house grow rapidly and soon become a new trend of housing in Jakarta. Town house appeared initially in Europe and America as row house located side by side with one or two sides sharing common walls. It is not clear yet about the meaning, characteristic, and system of town house in Jakarta. Therefore, an observation of town houses in Kebagusan was hold to find out about the overview of town house in Jakarta dan its development in terms of investment. The methods which used to collect data are direct observation and interview by taking town houses in Kebagusan, South Jakarta as case study. Based on observation, it is known that town house is row of houses built on less than 5000 m2 land area with main gate as one way entrance-exit to the residential, completed with 24/7 security post and personnel located near by the main gate. Label 'town house' on name of housing in Kebagusan is being used for promotional purpose only. However, town house can be predicted as one of alternative solutions to fullfill housing needs in Jakarta where wasteland is getting lesser. Based on town house's build development, town house in Kebagusan will be build continually at least until 2030, therefore town house investment can be taken as profitable investment.

Abstrak :
Abstract. The aim of the research is to analyze how the service quality can affect customer’s satisfaction in shaping costumer’s loyalty. The research is quantitative and uses non-probability purposive sampling technique. The instrument of the research uses questionnaires which were analyzed with Structural Equation Modeling. The result of the research shows that the five dimensions, i.e. physical evidence, empathy, reliability, quickness, and guaranty positively affect the service quality. The other results show that customer’s satisfaction is a preceding factor of customer’s loyalty. The direct effect of service quality on customer’s loyalty does not sustain the research, since the researcher did not find any significant direct relation between service quality and customer’s loyalty.