Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dora
Abstrak :
ABSTRAK
Reformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional bidang kesehatan. Evaluasi menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan secara penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penilaian mandiri dalam evaluasi Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Penelitian merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasi sudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM, masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuan kerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehingga memerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.
ABSTRACT
Implementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting the implementation of national development in the field of health. Evaluation to Free of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area was conducted through self assessment by Internal Assessment Team (IAT) at Ministry of Health level, which will be futher evaluate by National Assessment Team (NAT) from Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is a significant difference between the evaluation results conducted by IAT and NAT. The purpose of this study is to determine the effectiveness of Self Assessment of Free of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation conducted by Itjen Kemenkes in achieving Bureaucracy Reform in the Ministry of Health. This research is a descriptive study with qualitative analysis method. The study was conducted in May-June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the research stated that the regulation is not yet complete, the communication of the evaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK/WBBM, there is still conflict of interest, there are differences of work unit characteristic, there is still difference of motivation, perception and human resource competence become a factors that influence effectiveness of the evaluation towards WBK/WBBM in the Ministry of Health. Self Assessment implementation towards WBK/WBBM evaluation in Ministry of Health have not effective so require evaluation and further improvement.
2017
T47807
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kennedy, Dora
Lincohnwood, Illinois: National Texbook, 1994
400 KEN e
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Hancock, Dora
London: Chapman and Hall, 1994
336.2 HAN i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Neo, Dora
New York: Cambridge University Press, 2019
341.247 3 NEO s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Neo, Dora
Abstrak :
The member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) set themselves the ambitious aim of establishing a region-wide economic community by 2015, and to deepen it in the context of the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025. To achieve these goals, service sector reforms will occupy a central place in ASEAN's policy pantheon. This can be attributed to both ASEAN's integration process and its deepening ties within a dense layer of external economic partners. This book takes stock of the experience of ASEAN member states in pursuing trade and investment liberalization in services. It identifies key challenges that the regional grouping can be expected to encounter in realizing its AEC Blueprint 2025 aims. Using a law and economics lens, the book assesses where ASEAN is and is headed in services trade, situating it alongside efforts at crafting a European single market for services.
United Kingdom: Cambridge University Press, 2019
e20528993
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Sembiring, Anasthasia Frecilia Dora
Abstrak :
ABSTRAK
Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat telah menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.Namun dalam Praktek hukum pembuatan akta notaris, tak jarang dijumpai bahwa ada notaris yang menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta otentik, dengan tindakan menyimpang. Tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris yang menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran yang biasa dilakukan oleh seorang pejabat notaris adalah pelanggaranterhadap Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat 1 . Akta Notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta Notaris yang telah dibuat sebelumnya. Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan dari isi akta terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam kasus tersebut dapat menjadi salah satu contoh bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris seringkali kurang hati-hati sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.
ABSTRACT
Notary is the General Officer authorized to make an authentic deed. Notary Profession at this time becomes very important because the Notary by the Law is authorized to make an authentication instrument in the form of authentic deed which in essence is considered correct. This is very important for all people who need a tool of evidence for the purposes, both for personal interest and business interests. The making of authentic deeds aims to ensure legal certainty, order and legal protection for the interested parties and the community as a whole. The public has assumed that a Notary is an official where one can obtain reliable advice. Everything that is written and stipulated is true, he is a powerful document maker in a legal process.But in the practice of notarial deed making law, not infrequently encountered that there is a notary who violates the duties and authority as general officials who are specifically authorized to make the deed Authentic, with deviant action. The duties and authorities granted by the state to the notary are not carried out properly, resulting in errors and misappropriation by the notary which results in the disruption of legal certainty and sense of community justice. One example of a violation commonly committed by a notary official is a violation of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary in Article 16 paragraph 1 . Notarized deeds that were made initially no problem, but in the implementation of the problem often occurs, the problem arises when one of the parties feel themselves harmed and will eventually lead to a dispute, in which one party wants the cancellation of the notarial deed previously made. An authentic deed made at the request of the parties concerned, in the event of violation or deviation from the contents of the deed to the provisions of the legislation, the deed only has the power of proof as a deed under the hands or deed is degraded its evidentiary power as a deed that has the power of proof as Deed under hand. In such cases it can be an example that in the performance of a Notary is often inadvertent, causing one party to feel disadvantaged.
2017
T47615
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library