Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penting sebagai salah satu alternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namun kenyataannya, dalam proses pendiriannya tetap harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku. Beberapa permasalahan pendirian BUMD ini antara lain adalah bagaimanakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedur dan mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku, dan apakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedur, dan mekanisme pendirian PT. Lampung Timur Cemerlang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menganalisa proses pendirian PT. Lampung Timur Cemerlang, sekaligus meneliti dan mengkaji apakah terdapat kesalahan prosedur dan pelanggaran dalam pendiriannya. Dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pengamatan di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa pendirian PT. Lampung Timur Cemerlang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selain itu dalam pendiriannya sudah melalui kesepakatan politis di level pemerintahan daerah, yaitu pemisahan modalnya ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah. Walaupun pada tataran teknis ditemukan juga ‘pelanggaran-pelanggaran’ lain yang tidak berkaitan dengan prosedur pendiriannya, seperti adanya anggota Direksi yang merangkap jabatan, adanya anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, adanya Direksi dan Komisaris yang masih bersatus Pegawai Negeri Sipil, dan adanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki saham dalam PT. Lampung Timur Cemerlang.