Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyelenggaraan RUPS LB dari yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 147/Pdt.P/2017. Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang bersangkutan dan juga pihak yang ditunjuk sebagai Ketua Rapat wajib tunduk pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar perseroan, termasuk ketentuan mengenai kuorum kehadiran. Penelitian ini membahas: (i) validitas kuorum kehadiran dari RUPS LB yang diselenggarakan berdasarkan penetapan pengadilan dalam kasus posisi; dan (ii) peran dan tanggung jawab Notaris TT dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS LB yang tidak memenuhi kuorum kehadiran. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kuorum kehadiran RUPS LB tidak valid sehingga tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, sehingga Akta Berita Acara RUPS LB tidak dibuat berdasarkan fakta yang terjadi. Adapun peran dan tanggung jawab Notaris TT adalah bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris, atas pelanggaran dalam pembuatan Berita Acara RUPS LB. ......This research discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders of which was carried out based on the Karawang District Court Decree No. 147/Pdt.P/2017. Article 80 of Company Law allows shareholders to hold a GMS by submitting a petition to the District Court. In holding a GMS, the relevant shareholder as well as the party appointed as Chair of the Meeting must comply with the provisions in the Company Law and also the company's articles of association, including the provisions regarding attendance quorum. This study analyzes: (i) the validity of the attendance quorum of the EGMS held based on a court order in a case of position; and (ii) the roles and responsibilities of Notary TT in preparing the Deed of Minutes of EGMS which did not meet the attendance quorum. The method of this research is doctrinal, with an explanatory-analytical research typology. The results of the discussion of this study are that the attendance quorum for the EGMS is invalid and therefore illegal because it does not comply with the provisions of Article 86 paragraph (1) of the Company Law so that the Deed of Minutes of the EGMS was not made based on the facts that occurred. The role and responsibility of Notary TT is based on criminal law, civil law, the Notary Law, and also the Notary Code of Ethics, for violations in making the Minutes of the EGMS.

Abstrak :
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat penting untuk membentuk keluarga dan sudah menjadi norma dalam masyarakat untuk membentuk keluarga yang damai, rukun dan sejahtera. Perkawinan memiliki syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar dapat mencapai tujuan perkawinan, dengan demikian sudah sepatutnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terdapat larangan perkawinan untuk dicegah pelaksanaannya. Pencegahan perkawinan memiliki berbagai kendala dalam penerapannya. Skripsi ini membahas mengenai analisis permohonan pencegahan perkawinan dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301/K/AG/2012. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan baik di Indonesia, Belanda dan Perancis dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa kendala dalam permohonan pencegahab perkawinan adalah pengumuman rencana perkawinan dilakukan di tempat yang jarang dikunjungi oleh masyarakat luas dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 301/K/AG/2012 menurut penulis secara hukum belum tepat. ......Marriage is a very important bond to form a family and has become a norm in society to form a peaceful, harmonize and wealthy family. Marriage has requirements that need to be fulfilled in order to achieve the goals of marriage, thus deservedly the marriage that not met the requirements and there is a disallowance of marriage to be prevented in its implementation. Prevention of marriage has many problems in the implementation. This thesis discuss about the petition of marriage prevention with case study of Supreme Court Decision of Republic of Indonesia No. 301/K/AG/2012. This thesis uses juridical-normative method with law approach in Indonesia, Netherland and France and also case approach. Based on the research, it can be conlcuded that the problem in petition of marriage prevention is the announcement of the marriage plan performed in place that is rarely visited by the public and Supreme Court Decision of Repblic of Indonesia No: 301/K/AG/2012 according to the author is not legally appropriate.