Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang puisi politik berjudul “Was gesagt werden muss” karanganGünter Grass, seorang sastrawan Jerman peraih penghargaan nobel perdamaian tahun 1999 yang konsisten dalam menyampaikan pandangan ideologis dalam karyanya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui makna puisi tersebut, serta tujuan penulisannya dalam hubungannya dengan kebijakan politik luar negri Jerman tahun 2012. Metode yang digunakan adalah struktural-semiotik oleh Peirce dan tahapan analisis oleh Riffaterre. Dari pembacaan heuristik dan hermeneutik pada puisi ini dapat disimpulkan bahwa puisi ini berisi tentang kekhawatiran atas pengembangan senjata nuklir yang kian mengkhawatirkan, terutama dengan pengiriman kapal selam militer ke Israel oleh Jerman pada tahun 2012. Tujuan Günter Grass dalam menulis “Was gesagt werden muss” adalah untuk mengkritik kebijakan pemerintah beberapa negara dan membuka peluang diskusi mengenai bahaya nuklir.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about a political poem under the title “Was gesagt werden muss”written by Günter Grass, a German litterateur who received a nobel peace prize in the year of 1999 and has consistently delivered his ideological perspectives in his works. This analysis aimed to know the meanings of the poem and also the purpose of the writing related to the German foreign policy in the year of 2012. The method used is structural-semiotic by Peirce and the steps of analysis by Riffaterre. From the heuristic and hermeneutic reading of this poem can be concluded that this poem contains the concerns on the development of nuclear weapons which is keep concerning, particularly with the delivery of military submarines from Germany to Israel. The purpose of Günter Grass in writing “Was gesagt werden muss” is to criticize the government decrees of some countries and to open the chance of discussion about the danger of nuclear."

"Tesis ini menjabarkan mengenai jejaring advokasi transnasional yang membentuk forum masyarakat sipil dan berfokus pada proses pembentukannya, serta strategi-strategi yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada saat ini, penyelesaian permasalahan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat sipil yang semakin memiliki ruang untuk berekspansi secara ide dalam era globalisasi. Menurut Keck dan Sikkink dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), masyarakat sipil suatu negara yang mengalami hambatan dalam saluran aspirasinya dengan pemerintah dapat beraliansi dengan kekuatan dari luar untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Hambatan seperti ini terjadi dalam penyelesaian sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Hambatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian. Hal ini mendorong Komnas HAM sebagai norm entrepreneur untuk melakukan penyelidikan. Hasil penelitian, bahwa negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tahun tersebut menjadi pemahaman bersama dan kesamaan nilai yang melandasi terbentuknya jejaring. Dengan dipromotori oleh para pegiat HAM, akademisi, serta NGO HAM, dibentuklah jejaring masyarakat sipil IPT 1965 yang mengadakan forum masyarakat sipil dengan bentuk pengadilan rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara. Strategi yang dilakukan oleh jejaring ini ditujukan lebih untuk meningkakan kesadaran publik terhadap kasus pelanggaran HAM tahun 1965, ketimbang untuk melakukan lobbying kepada pemerintah. Meskipun telah mengoptimalkan keempat taktik dalam TAN, keberhasilan jejaring ini masih mencapai tahap awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya solidaritas jejaring, melainkan tingginya kompleksitas kasus yang diusung.

---

This thesis explores the transnational advocacy network, which formed a civil society forum and focuses on the formation process, as well as the strategies undertaken to solve human rights violation cases. Nowadays, the human rights issues can not only be solved by the state government, but also by the civil society, which has more space to expand ideas in this globalization era. According to Keck and Sikkink in the concept of Transnational Advocacy Network (TAN), the civil society in a certain country that has blockage to express their aspirations to the government can ally with external power to give pressure to their government. Such obstacle has been happening in the effort to solve nine identified severe human rights violations happened in Indonesia, including the massacre against people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965. The obstacle that arose in this case between Indonesian government and civil society was caused by the difference in perspectives to see the right mechanisms to resolve the case. This encouraged the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a norm entrepreneur to conduct investigation. The investigation result that the government is responsible for the crimes against humanity happened in that year has become a shared understanding and value that underlie the formation of network. Civil society network was then formed with the human rights activists, academicians and NGOs as the norm promotors. The network, which is entitled as IPT 1965 created a civil society forum in the form of people’s tribunal that was attended by people from different countries. The strategies undertaken by the network are prior to raise public awareness to this case, rather than to lobby the government. Even though this network has optimalized the typology of tactics in TAN, it has just reached the first level of its threshold point. This is not caused by its loose solidarity, but the high complexity of case this network carries."