Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas persiapan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam menghadapi peralihan PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah pasca ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009. Peralihan PBB berdampak negatif terhadap keuangan negara karena mengurangi penerimaan perpajakan dan menambah defisit; berdampak negatif bagi provinsi karena menyebabkan penerimaan semua provinsi berkurang (kecuali bagi DKI Jakarta); berdampak negatif bagi 75% kabupaten/ kota karena menyebabkan defisit pada APBD; namun berdampak positif terhadap 25% kabupaten/kota lainnya karena mengalami surplus APBD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Metode Analythical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk melihat strategi kebijakan yang dianggap paling penting dalam pemungutan PBB oleh Pemda. Strategi yang digunakan antara lain kemampuan dan kemauan politik, penilaian, penetapan tarif, pemungutan/ penagihan, kemampuan administrasi, pengawasan, dan sosialisasi. Adapun strategi kebijakan yang dianggap paling penting oleh responden adalah penilaian.Hasil penelitian menyarankan agar dalam hal penilaian, Pemda masih harus banyak dibantu Pusat, mengingat penilaian diperlukan untuk menentukan NJOP yang digunakan dalam menentukan pajak terutang. Persiapan lebih lanjut yang harus disiapkan Pemda adalah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta pengadaan sarana/prasarana. Dengan segala permasalahan yang dihadapi, Pemda berharap hasil pungutan PBB yang dilakukan sendiri, jumlahnya tidak lebih kecil dari sebelum peralihan.

---

This thesis discusses the preparation government (central and regional governments) of transition land and property tax (PBB) from central tax to local tax after post Law 28/2009. Impact of transitional PBB is negative to central budget because it reduces tax acceptance and increasing the deficit; negative impact to the province because reduced acceptance of all provinces (except for DKI Jakarta); negative impact to 75% district/city for causing a deficit in the regional budget; but positive impact to 25% other district/cities for causing surplus in their regional budget. These research is qualitative descriptive design.Analythical Hierarchy Process (AHP) method is used to look at strategic policy that are most important in the collection PBB by the local government. The strategies used are ability and willingness of politic, valuation, tariff setting, collection/addiction, the ability of administration, supervision, and socialization. As for the strategic policies that are considered most important by respondents was evaluated.Research results suggest that in the case of the assessment, local governments still have a lot of help from central government, because the assessment is needed to determine NJOP that used in determining the tax. More preparation to be completed by the local government in enhancing the quality and quantity of human resources and procurement facilities/infrastructure. With all the problems faced, the local government hopes that PBB with own collection, the amount not less than before the transition."

"Invensi merupakan salah satu bentuk dari perwujudan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dalam setiap invensi yang dihasilkan tak lepas dari hak kepribadian dan hak ekonomi bagi para inventornya. Semua inventor, tanpa kecuali, memiliki hak atas perlindungan kekayaan intelektualnya dalam hal pengakuan dan manfaat ekonomi yang ada dalam invensi tersebut. Hal itu juga berlaku untuk inventor yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN yang menghasilkan suatu invensi karena hubungan kedinasan dengan instansi pemerintah juga memiliki hak ekonomi berupa imbalan atas paten yang melekat pada invensi tersebut. Meskipun pengakuan hak atas invensi sudah ada, pembagian imbalan paten atas invensi yang dihasilkan oleh ASN mengalami polemik karena terbentur dengan acuan regulasi keuangan negara. Selain itu, mekanisme pembagian imbalan paten kepada inventor berstatus ASN tidak dapat terakomodir dalam wadah ataupun mata anggaran penggajian. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai invensi adalah BMKG. Invensi yang dihasilkan oleh ASN BMKG disebut Rekayasa Aloptama MKG. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder serta diperkuat dengan hasil wawancara, penulis mengeksplor bagaimana BMKG memberikan pengakuan hak kepribadian dan hak ekonomi dari inventor Rekayasa Aloptama MKG dengan upaya mengalokasikannya dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BMKG. Hasil penelitian mengemukakan bahwa BMKG telah melakukan langkah-langkah untuk menghitung imbalan paten bagi inventor Rekayasa Aloptama MKG sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum mencapai proses pengalokasiannya dalam RKA BMKG Tahun 2023.

---

Invention is a form of embodiment of intellectual property owned by someone. Each invention that produced cannot be separated from the rights of personality and economic rights for the inventors. All inventors, without exception, have the right to protection of their intellectual property in terms of the recognition and economic benefits contained in the invention. This also applies to inventors with Civil Servant. Civil Servant that produce an invention due to their official relationship with a government institution also have economic rights in the form of royalty for the patent attached to the invention. Even though the recognition of rights to inventions already exists, the distribution of patent rewards for inventions have polemics because it collides with references to state financial regulations. In addition, the mechanism for distributing patent rewards to inventors with Civil Servant status cannot be accommodated in the payroll framework or line item. One government institution that has an invention is BMKG. The invention produced by Civil Servant in BMKG is called Engineering Aloptama MKG. Through normative juridical research with a qualitative approach that uses secondary data and interview, the authors explore how BMKG recognizes the personality rights and economic rights of the Aloptama MKG Engineering inventor by way of allocating them in the BMKG Work Plan and Budget (RKA) document. The results of the study suggest that BMKG has taken steps to calculate patent fees for Aloptama MKG Engineering inventors in accordance with the provisions of laws and regulations, although it has not yet reached the allocation process in the BMKG RKA 2023.

"

"Pubertas merupakan salah satu peristiwa penting dalam proses tumbuh kembang manusia. Pemahaman yang benar tentang pubertas dapat membantu remaja untuk melalui masa transisinya dari anak-anak menjadi dewasa dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan anak sekoluh usia 11-12 tahun tentang pubertas yang dikategorikan menjadi tingkat pengetahuan tinggi, sedang dan rendah. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif sederhana dengan jumlah responden 34 orang, terdiri dari 18 responden laki-laki dan 16 responden perempuan. Hasil penelitian yang didapat menyatakan bahwa dua responden perempuan (12.5%) sudah mengalami menstruasi, dan 14 orang (87,5%) belum mengalami menstruasi. Pada responden laki-laki, seluruhnya (100%)belum mengalami mimpi basah. Tingkat pengetahuan rata-rata untuk semua responden berada pada tingkat sedang (35, 4). Sumber infonnasi yang digunakan responden untuk mencari tahu tentang pubertas berturut-turut dari yang paling banyak sampai ke yang paling sedikit adalah: guru. orangtua, televisi, teman, majalah, radio, dan yang terakhir adalah kakak atau saudara lainnya seperti sepupu, paman dan bibi."