Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan penelitian yakni: a) Bagaimana aturan pendaftaran dan peralihan tanah komunal serta aturan hak pengelolaannya; b) Bagaimana tanggung jawab dan kewenangan kepala adat di Minahasa serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan karena penyalahgunaan wewenang adat yang mengakibatkan peralihan status tanah ulayat ditinjau dari hukum pertanahan dan; c) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/Pid/2017 terhadap kepala adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah. Metode yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Hukum Tua Adat dalam Masyarakat Hukum Adat yang berkenaan dengan perkara pertanahan adalah membuat surat keterangan tentang tanah beserta riwayat status dan kepemilikan tanah tersebut; serta bahwa akibat hukum yang terjadi terhadap Kepala Adat yang melakukan pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah dalam putusan tersebut adalah a) Vonis hukuman penjara selama 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pemalsuan Surat; b) Tidak sahnya jual-beli yang dilakukan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw dan; c) Kembalinya hak-hak PT. Aman Liman Jaya selaku penguasa tanah yang sah yang didukung dengan dokumen HGB atas sebagian besar tanah yang sempat dijual- belikan oleh Saksi Elsje Maria Pantouw.

---

This research discusses about communal title or beschikkingsrecht in accordance with the authority of Custom Head on land affairs. It is known that the custom head of Tontalete village of Kema Sub-district, North Minahasa is found guilty of Land Ownership Information Letter Forgery based on Supereme Couort decision Number 847 K/PID/2017. This research is conducted to answer two research questions, which are: a) What are the rules for registration and transfer of communal land and the rules for managing rights?; b) How is Custom Head responsible in composing land ownership information letter, land ownership status transfer process and protection against the disadvantaged third party because of the authority abuse that causes communal land status transfer according to the agrarian law and; c) What are the legal effect of the Supereme Court decision number 847 K/Pid/2017 on the Custom Head that have done the land ownership information letter forgery. The method used to anser the research problems is qualitative metod with juridicial and empirical approach. The result of this research finds that the authority of custom head in customary law society regarding land affairs is to compose land information letter along with the status and ownership history; and the legal effects against the custom head that have forged the land information ownership letter are: a) Prison sentence of 6 months for proven to have violated artile number 263 (1) KUHP jo. article number 55 (1) the first KUHP about official letter forgery; b) The transaction done by the witness Elsje Maria Pantouw becomes invalid and; c) Return of rights for PT. Aman Liman Jaya as the legal land authority, supported by the HGB document on most of the land that ever transacted by the witness Elsje Maria Pantouw."

"Ringkasan penelitian ini membahas tentang kelalaian bidan dan asisten apoteker yang menyebabkan kematian berdasarkan analisis putusan No. 963 K/PID.SUS/2013 Tipe penelitian ini adalah deskriptif, karena penelitian ini menjelaskan permasalahan didasarkan pada teori atau ditinjau kaitannya antara teori dan praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat. Penelitian ini menjabarkan tanggung jawab dan kewenangan bidan dan asisten apoteker dalam menjalankan praktek dan dalam pemberian obat serta menganalisis putusan No. 963 K/PID.SUS/2013 Tanggung jawab dan kewenangan bidan dan asisten apoteker baik dalam menjalankan praktek dan dalam pemberian obat telah diatur dengan sangat baik dan merupakan bentuk jaminan keselamatan bagi pasien serta merupakan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan. Baiknya regulasi tersebut juga merupakan bentuk preventif terhadap timbulnya malpraktek atau kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan pengadilan sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

This summary will discuss about midwife and assistant pharmacist inadvertency on drug administration that had caused death based on health law Decision Number 536 PID.B.2010.PN.PDG. The type of this research is descriptive, meaning that the research will describe problems based on theory or by seeing the connection between the theory and the actual reality. The method used in this research is juridical normative, which means that the research is conducted according to the legal norm that is available in the legislation and court decision, also society rsquo s norms.

This research explains midwife and pharmacist assistant rsquo s responsibilities and authorities on doing their duty and on drug administration, also gives a good analysis about court decision No. 963 K PID.SUS 2013 Both midwife and pharmacist assistant rsquo s responsibilities and authorities have been regulated so well so they become both form of safety assurance for patients, and form of security assurance for health workers. The good regulation also prevents malpractices on happening when health workers are doing their responsibilities. The result is that the court ruling is proper and is made based the rules applied."