Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surat pernyataan hibah yang dibuat di bawah tangan dianggap belum memenuhi unsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat didaftarkan apabila dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1426/Pdt.G/2019/PA-JS, penerima hibah merupakan keponakan dari penghibah yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiri dikarenakan tidak memiliki keturunan. Dalam gugatan, pihak ahli waris lainnya menyatakan bahwa hibah dianggap tidak sah dikarenakan pada saat pemberiannya penghibah sedang sakit dan tidak ada persetujuan seluruh ahli waris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai keabsahan surat pernyataan hibah yang dibuat untuk salah satu ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya serta akibat hukum terhadap ahli waris lainnya dan proses balik nama di kantor pertanahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara eksplanatoris. Hasil analisis adalah hibah yang dilakukan telah sesuai syarat dan rukun hibah yang ditentukan dalam KHI dan KHES sehingga surat pernyataan hibah dapat menjadi bukti yang sah atas perbuatan hukum hibah. Selain itu akibat hukum kepada ahli waris lainnya adalah hibah tersebut dapat dibatalkan karena melanggar Pasal 231 KHI atau berlaku pengembalian 2/3 harta yang melebihi batas sebagaimana diatur dalam Pasal 726 KHES. Serta proses balik nama tetap dapat dilakukan dengan menjadikan salinan putusan sebagai pengganti dari Akta Hibah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah

---

The letter of grant which privately drawn up is not comply with the provision of authentication’s constituent of grant. Article 37 paragraph (1) of the Indonesian Government Regulation pertaining to Land Registration regulates that conveyance rights of land through grant can only be registered if it proven by a deed made by Land Deed Official. The case as stated in the South Jakarta Religious Court Verdict Number 1426/Pdt.G/2019/PA-JS recount about the grantee acting in their capacity as the granter’s nephew and considered as her own child by reason of not having descendant. Within the pleading, the other heirs affirmed that grant made in 1993 between the granter and the grantee was invalid. It caused by the time of the granting, the granter went through some illness and there was no approval from all heirs. The issues raised in this study regarding to the validity of the letter of grant which made for several heirs unbeknownst to other heirs along with the legal consequences toward other heirs as well as the transfer of land ownership in Municipal Land Office. A normative legal research method is utilize to response those issue. While the data analysis will carry out in explanatory research. The result of this analysis is the implementation of grant according to the case has been appropriate with the provisions and pillars specified in the Islamic and Sharia Economy Law Compilation in Indonesia. Therefore, the letter of grant could be a valid authentication to prove grant legal action. Furthermore, the legal consequences to other heirs is that the grant could be voidable arising out of its contravene to Article 231 of the Indonesian Islamic Law Compilation or reversion of the exceeds limits part as specified in Article 726 of the Indonesian Sharia Economy Law Compilation. Besides, the transfer of land ownership could be settled by using the copy of the verdict as a replacement of grant deed as specified in Article 37 paragraph (2) of Indonesian Government Regulation on Land Registration